Perencanaan Kota Indonesia

Strategi Revitalisasi Kawasan Urban

2012-01-13T23:37:00.000-08:00

Kota-kota besar di negara berkembang dalam perkembangannya cenderung mengalami permasalahan yang serupa, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat.

Data PBB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun (1995-2025) penduduk dunia yang bermukim di kawasan urban akan bertambah dua kali lipat dari 2,4 milyar ke 5 milyar (Hall, Pfeiffer, 2001). Fenomena sosial ini dapat dipastikan selalu membawa masalah dan konsekuensi besar pada mampu tidaknya sebuah kota mengakomodasi beban ini.

Dalam mengatasi kasus urbanisasi tersebut pemerintah kota-kota besar di negara-negara berkembang pada umumnya mengambil strategi dengan melakukan konsep pembangunan melebar secara horizontal.

Permukiman-permukiman berskala luas berdensitas rendah umumnya dibangun di kawasan pinggiran kota induk. Namun kasus urbanisasi ini akan terus meningkatkan permintaan akan lahan, sedangkan lahan adalah suatu komoditas yang sifatnya terbatas dan tidak mungkin diperluas.

Sehingga strategi horizontal development yang diterapkan ini pada waktunya tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan yang timbul, bahkan dapat menimbulkan permasalahan lain seperti yang terjadi di daerah Jabodetabek yaitu isu kemacetan, beban infrastruktur dan utilitas yang berlebih maupun permasalahan sosial budaya yang ada.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan revitalisasi, yaitu suatu upaya untuk mendaur-ulang (recycle) lahan kota yang ada dengan tujuan untuk memberikan vitalitas baru, meningkatkan vitalitas yang ada atau bahkan menghidupkan kembali vitalitas di kawasan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi kelangsungan hidup kota yang lebih baik.

Fakta menunjukkan bahwa banyak kawasan-kawasan di berbagai kota besar di negara berkembang yang dibiarkan dan tidak dioptimalkan penggunaannya, seperti contohnya kawasan-kawasan di pusat kota di Jakarta dan kawasan segitiga emas di Surabaya. Pada dasarnya kawasan-kawasan kota yang bermasalah tersebut biasanya memiliki beberapa kesamaan seperti matinya/memudarnya aktivitas ekonomi, memiliki kualitas spasial, fisik bangunan dan citra kawasan yang kurang baik, bahkan untuk beberapa kawasan tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Melihat hal ini maka upaya revitalisasi bisa menjadi sebuah solusi, namun strategi revitalisasi yang seperti apa yang baik diterapkan di kawasan-kawasan urban tersebut?

Apabila berkaca dari keberhasilan revitalisasi di beberapa kota besar, terutama di Asia, terdapat beberapa hal yang bisa dimasukkan kedalam strategi revitalisasi bagi kota-kota di Indonesia, yaitu:

Adanya inisiatif politik (political will) yang kuat dari pemerintah dalam mendorong percepatan proses revitalisasi. Seperti halnya Urban Redevelopment Authority (URA) di Singapura yang merupakan salah satu badan pemerintah di Singapura yang paling aktif dalam mengembangkan konsep-konsep revitalisasi untuk menghidupkan kembali kawasan-kawasan tua yang mati secara ekonomi. Banyak kota-kota di negara berkembang tidak menyadari bahwa kawasan-kawasan urban memiliki umur ekonomi (economic life cycle) yang dalam jangka waktu tertentu harus didaur ulang. URA Singapura berhasil mengubah kawasan Far East Square di Singapore yang dulunya berupa ruko-ruko tradisional dikawasan Chinatown yang sudah tidak mampu bersaing secara ekonomi kemudian direvitalisasi di akhir 90-an menjadi kawasan wisata urban yang sukses dengan tema culinary district.

Kawasan Kuliner - Far East Square, Singapore
(http://www.asiaexplorers.com/singapore/
far-east-square.htm)

Menggunakan strategi identitas ekonomi yang inovatif dan unik. Salah satu alasan matinya aktivitas ekonomi di kawasan urban adalah ketidakmampuan kawasan tersebut untuk beradaptasi terhadap tantangan ekonomi baru, sehingga dengan adanya reposisi identitas ekonomi yang lebih inovatif dan unik diharapkan akan mampu membuat kawasan urban tersebut untuk bersaing dengan kawasan urban lainnya. Salah satu contoh yang berhasil adalah kawasan Far East Square yang telah dijelaskan diatas.

Menggunakan strategi pentahapan (phasing strategy), yaitu melakukan proses revitalisasi yang dimulai dari area yang paling cepat dan mampu merepresentasikan wajah baru kawasan tersebut. strategi pentahapan menjadi krusial karena pada dasarnya kawasan urban yang direvitalisasi merupakan area yang cukup luas, sehingga tidak mungkin mengembangkan seluruh kawasan dalam waktu bersamaan. Contoh yang baik adalah strategi pentahapan pembangunan di kawasan Xin Tian Di di Shanghai.

Proyek ini dimulai dengan membangun zona historis seluas 4 Ha, yang didominasi bangunan kolonial peninggalan Perancis, dan 3 Ha untuk zona konservasi yaitu danau buatan. Zona historis ini kemudian dikonservasi dan direkonstruksi seperti aslinya namun dirubah fungsinya menjadi restoran/café/bar kelas satu dan akhirnya berhasil menjadi kawasan favorit dan dapat menarik investasi properti di Shanghai.

Bar, Cafe dan Restoran di sepanjang jalan - Xin Tian Di, Shanghai
(http://www.q2hoo.com/2009/09/shanghai-xin-tian-di.htm)

Lorong-Lorong Sempit yang Bersih dan Rapi (Xin Tian Di, Shanghai)
(http://www.q2hoo.com/2009/09/shanghai-xin-tian-di.htm)

Lorong-Lorong Sempit yang Bersih dan Rapi
(Xin Tian Di, Shanghai)
(http://www.q2hoo.com/2009/09/shanghai-xin-tian-di.htm)

Kawasan Pedagang Kaki Lima di Xin Tian Di, Shanghai
(http://www.q2hoo.com/2009/09/shanghai-xin-tian-di.htm)

Fasilitas Tempat Duduk - Xin Tian Di, Shanghai
(http://www.q2hoo.com/2009/09/shanghai-xin-tian-di.htm)

Beberapa warga yang akan diindahkan, sebelum apartemen mereka
dirobohkan untuk direvitalisasi (Xin Tian Di, Shanghai)
(http://www.q2hoo.com/2009/09/shanghai-xin-tian-di.htm)

Pembentukan badan pengelola kawasan yang akan direvitalisasi yang terdiri dari para stakeholder di kawasan tersebut. Badan ini nantinya memiliki peran yang kuat dalam menentukan strategi dan konsep yang cocok untuk kawasan yang akan direvitalisasi tersebut. kepemilikan peran yang kuat ini didasarkan atas kesamaan visi dan misi tiap stakeholder terkait di wilayah tersebut, sehingga revitalisasi yang dilakukan akan menuai nilai positif. Salah satu contoh yang terjadi di kawasan historis Shamian Island, Guangzhou, Cina, dimana pemerintah memberi kontrak konsesi kepada pihak developer yang berasal dari daerah yang akan direvitalisasi tersebut, sehingga dengan keleluasaan menerapkan konsep dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan potensi di kawasan tersebut dapat tercipta keberhasilan revitalisasi.

Taman Kecil di Shamian Island, Guangzhou
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shamian-Island-small-park-0569.jpg)

Menerapkan strategi konsep pengembangan kawasan campuran (mixed-use) yang terpadu dan terintegrasi (integrated development). Adanya konsep mixed-use dapat meningkatkan jenis aktivitas di kawasan urban tersebut sehingga mampu menciptakan daya tarik dan perekonomian kawasan tersebut. selain itu kesuksesan kawasan-kawasan yang direvitalisasi di Singapura, Kuala Lumpur dan Shanghai juga diperkuat oleh konsep Master Plan yang terpadu. Dokumen Master Plan ini memuat strategi-strategi perencanaan kawasan yang komprehensif.

Setelah menelaah strategi-strategi revitalisasi yang telah diterapkan oleh beberapa kota di dunia dan menuai hasil yang positif, maka sangat diharapkan pemerintah Indonesia maupun pihak terkait yang akan melakukan revitalisasi di kota-kota Indonesia untuk dapat melakukan studi lebih lanjut terkait strategi-strategi tersebut dan dapat menerapkan strategi-strategi diatas sesuai dengan keadaan kawasan yang akan direvitalisasi. Dengan begitu arahan revitalisasi di Indonesia dapat menuai hasil positif baik terutaman bagi masyarakat umum.

Sumber:

Emil Pradana, Tribunnews (http://www.tribunnews.com/2012/01/14/strategi-revitalisasi-kawasan-urban?), diakses tanggal 14 Januari 2012 jam 13:51.

Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah

2012-01-09T19:17:00.000-08:00

Tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini harus menjadi fokus kebijakan Pemerintah Daerah dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi Pemerintah Daerah Kota, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa, karena keterbatasan potensi pertanian dalam wilayah perkotaan. Dalam hal ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap Pemerintah Daerah Kota, terutama dalam mendorong sektor swasta untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan dan jasa, yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Upaya pengembangan perekonomian daerah dimaksud harus senantiasa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, karena perilaku kreativitas dan inovatif biasanya bersifat "terobosan (breakthrough)", dapat saja melenceng dari ketentuan peraturan perundangan. Meskipun secara akademik, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan yang disebut "Freies Ermessen", yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi pejabat publik berdasarkan pendapat sendiri karena adanya kekosongan ketentuan hukum tata negara, namun diskresi kewenangan ini tidak menjadi alasan penyimpangan terhadap koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk berkreativitas dan berinovasi, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Upaya pengembangan perekonomian daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Kondisi transportasi perkotaan pada sejumlah daerah di Indonesia saat ini menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, karena selain tingginya tingkat kemacetan lalu lintas terutama pada ibukota Provinsi, juga masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menghambat mobilitas manusia dan barang antar wilayah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota untuk memfokuskan kebijakan daerah pada upaya peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah.

Menurut laporan World Trade Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara.

Kita pernah mengalami masa emas perkembangan pariwisata. Pada Tahun 1995, sektor pariwisata sempat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, dengan perolehan devisa sekitar 15 milyar dollar AS, ketika ekspor kayu, tekstil, dan migas mengalami penurunan. Namun pasca tahun 1998, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak gejolak sosial politik dalam negeri, sehingga kunjungan wisatawan manca negara menurun drastis. Selain itu, peristiwa terorisme, Flu Burung, dan gangguan keamanan dalam negeri, turut berimplikasi terhadap menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, termasuk adanya kebijakan travel warning dari beberapa negara untuk berkunjung ke Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 20 pintu masuk, sejumlah 7 juta jiwa (naik sekitar 10,74 % dibandingkan tahun sebelumnya), dengan rata-rata tinggal selama 7-8 hari dan rata-rata pengeluaran sejumlah kurang lebih 995 US$ (tahun 2009). Data ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, sektor pariwisata memiliki kontribusi bermakna bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terutama bila dikaitkan dengan Sektor Perhotelan Dan Restoran.

Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.

Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di suatu provinsi misalnya, lebih dari 90% obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajamen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD. Padahal dalam mengefektifkan manajemen kepariwisataan, diperlukan pemahaman yag tepat mengenai aktivitas ekonomi pasar dari para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keberhasilan sektor pariwisata, antara lain dengan mengalokasikan dana APBD yang proporsional untuk membiayai pembangunan infrastruktur kepariwisataan (seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi), memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola potensi wisata (seperti wisata budaya dan wisata alam), serta promosi dan pemasaran potensi wisata yang ada di daerah.

Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah. Kelemahan peran dari salah satu pilar, akan sangat menghambat upaya pengembangan kepariwisataan.

Sumber:

DR. Yuswandi A. Temenggung - (Direktur Jenderal Keuangan Daerah), Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah (http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=artkl&admo=1&pro=infoartikel&id=15#data diakses tanggal 10 Januari 2012, jam 10:13)

Dampak Pembangunan Pariwisata (Hasil Beberapa Penelitian)

2012-01-08T04:01:00.000-08:00

Pembangunan sektor pariwisata diberbagai belahan dunia ini telah berdampak pada berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi sosial ekonomi semata, tetapi juga menyetuh dimensi sosial budaya bahkan lingkungan fisik. Dampak terhadap berbagai dimensi tersebut bukan hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif.

Menurut Spillane (hal 33, 1994), dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain; dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan secara spritual. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain; vulnerability ekonomi, kebocoran pendapatan, polarisasi spasial, sifat pekerjaan yang musiman, dan terhadap alokasi sumber daya ekonomi.Terhadap lingkungan fisik Spillane (1996) berpendapat bahwa pariwisata dapat menimbulkan problemproblem besar seperti polusi air dan udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam tradisional.

Sementara itu sejalan dengan pendapat diatas, Cohen (1984, dalam Pitana, 2006) menyebutkan dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan peluang kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Lebih lanjut Cohen menyebutkan dampak pariwisata terhadap sosial-budaya masyarakat antara lain;

1) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan masyarakat dengan masyarakat yang lebih luas.

2) dampak terhadap impersonal antara anggota masyarakat.

3) dampak terhadap dasar-dasar organisasi sosial.

4) dampak terhadap migrasi dari dan kedaerah pariwisata.

5) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat.

6) dampak terhadap pola pembagian kerja.

7) dampak terhadap stratifikasi dan mobilisasi sosial.

8) dampak terhadap distribusi pengaruh kekuasaan.

9) dampak tehadap penyimpangan-penyimpangan sosial dan

10) dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

11) dampak terhadap budaya, yaitu dampak pariwisata yang paling banyak mendapat perhatian dan perbincangan berbagai kalangan adalah komodikasi yang mengarah pada komersialisasi budaya.

Kajian dan penelitian lain tentang industri pariwisata telah banyak sekali dilakukan oleh berbagai kalangan dari berbagai disiplin ilmu. Berikut beberapa hasil penelitian mengenai dampak pembagunan pariwisata di indonesia:

- N. Erawan pada tahun 1987 telah melakukan studi tentang Efek Pengganda Pengeluaran Wisatawan Di Bali. Studi ini antara lain berkesimpulan bahwa tiga bidang pokok yang sangat terpengaruh oleh industri pariwisata di Bali adalah bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dibidang ekonomi industri pariwisata telah menciptakan kesempatan-kesempatan kerja baru, meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat Bali, dan meningkatkan devisa negara. Sementara dibidang sosial, fenomena pariwisata yang meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat setempat dengan wisatawan yang multikultural telah memberikan pengaruh pada gaya hidup serta norma-norma sosial tertentu masyarakat Bali.

- Syukriah HG (1991), telah melakukan studi tentang “Pengaruh Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat (Studi Kasus Danau Maninjau Sumatera Barat). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pariwisata tersebut adalah meningkatnya wawasan berpikir masyarakat, meningkatnya pendapatan karena terciptanya peluang usaha baru dan juga mulai melonggarnya nilai-nilai budaya yang selama ini hidup mapan dimasyarakat. Sementara dari sisi keagamaan pembangunan pariwisata telah memunculkan paham sekularisme dalam masyarakat.

- Ni Made Suyastiri Yani Permai pada tahun 1996 melakukan studi tentang Pergeseran Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Pariwisata Di Kawasan Wisata Ubud, Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor pariwisata telah melibatkan tenaga kerja kepala keluarga, isteri, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu pergeseran yang terjadi pada rumah tangga petani cukup banyak (37,5%) yang bersifat total, sekalipun mayoritas (44,2%) pergeseran itu bersifat sebagian, dan hanya (18,3%) yang tidak mengalami pergeseran dari sektor pertanian. Pergeseran yang besar dari tenaga kerja antar sektor ini terjadi karena masyarakat Ubud banyak berjiwa seni, mempunyai keterampilan lain untuk terlibat dalam sektor pariwisata dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi.

- Puji Puryani (2004), dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Sosial Budaya Pembangunan Obyek Wisata Bandungan Indah di Bandungan Ambarawa”. Menyimpulkan bahwa pembangunan pariwisata tersebut ternyata telah menimbulkan perubahan pada pola perilaku masyarakat terhadap pendidikan kearah lebih baik, kehidupan ekonomi yang membaik dengan terciptanya peluang kerja baru tetapi sisi lain juga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan yaitu, munculnya pelacuran dan meningkatnya tindak kriminal disekitar daerah obyek wisata tersebut.

- Aryan Torrido (2005), dalam penelitiannya untuk penyusunan tesis yang berjudul “Dampak Sosial, Ekonomi dan Budaya Industri Pariwisata Parangtritis”, menyimpulkan bahwa perkembangan industri pariwisata telah menimbulkan pergeseran pada struktur perekonomian rakyat (okupasi) dari struktur pertanian ke struktur jasa dan perdagangan sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor-sektor jasa dan perdagangaan. Sementara pada kehidupun sosial masyarakat nilai-nilai kegotong royongan masih tetap hidup dan mewarnai keseharian masyarakat.

- Noor Aneka Lindawati (2008), dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Dampak Pengembangan Pariwisata Dan Proses Marginalisasi Masyarakat Lokal : Studi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Gedambaan di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”, menyimpulkan bahwa Persoalan yang paling mencolok dalam pengembangan obyek wisata Pantai Gedambaan selama ini adalah terjadinya proses marginalisasi yang dialami oleh masyarakat setempat. Proses marginalisasi penduduk lokal ini bermula sejak pengambil alihan lahan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD. Sejak dilakukannya pembebasan lahan tersebut persoalan sosialpun lambat laun satu persatu mulai menyeruak dan dialami oleh masyarakat lokal. Sebagai akibat dari pembebasan lahan pada tahun 2002 terjadilah penyempitan lahan pertanian milik penduduk lokal. Sektor pertanianpun menjadi termarginalisai, padahal sebagaian besar penduduk desa Geambaan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sebagian dari masyarakat menjadi kehilangan mata pencaharian terutama para pemilik lahan dan mereka yang diperkerjakan sebagai penjaga perkebunan kelapa yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa yang mereka miliki. Realitas ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di desa Gedambaan telah menciptakan kondisi ketertinggalan masyarakat lokal, dimana masyarakat desa Gedambaan yang masyarakat agraris dengan mata pencaharian utama sebagai petani terpaksa harus berpindah profesi (okupasi) diluar tipe keagrarisannya. Dalam hal ini sektor pertanian menjadi termarginalkan. Masyarakatpun terjebak dalam keadaan yang kian tertinggal. Proses marginalisasi yang di alami oleh penduduk desa Gedambaan ini membuktikan bahwa pengembangan obyek wisata pantai Gedambaan oleh pemerintah daerah selama ini menyebabkan masyarakat lokal menjadi terasing dari lingkungan mereka sekaligus juga membuktikan bahwa dalam hal ini pembangunan pariwisata belum mampu memperbaiki kehidupan masyarakat desa Gedambaan dari kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Pariwisata, Pembangunan Yang Meminggirkan Masyarakat

Sejalan dengan proses pembangunan diberbagai sektor inclued sektor pariwisata adalah sebuah realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya dibalik gemerlapnya berbagai proyek pembangunan telah menyebabkan proses peminggiran terhadap sekelompok orang/ masyarakat. Pembangunan yang sejatinya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat justru yang terjadi sebaliknya, masyarakat seringkali dalam konteks ini menjadi pihak yang dirugikan sekaligus menjadi korban. Begitupun yang terjadi dengan pembangunan sektor pariwisata, proses peminggiran sekelompok komunitaspun atau yang sering dikenal dengan istilah marginalisasi seringkali terjadi. Proses peminggiran masyarakat pada sektor pariwisata terjadi diawali dari pembebasan lahan. Seperti yang dikemukakan oleh George Young (dalam K.Khodyat, 1996, hal 104), bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata adalah terjadinya perubahan tata guna lahan, dimana tanah yang tadinya dipergunakan sebagai lahan pertanian, dijadikan hotel. Lebih parah lagi, kebutuhan tanah untuk pembangunan sarana dan fasilitas-fasilitas kepariwisataan seringkali mengakibatkan terjadinya pergusuruan penduduk secara paksa dan tidak adil.

Maginalisasi dalam pemahaman yang sangat sederhana dimaknai sebagai sebuah proses peminggiran terhadap sekelompok orang. Lebih jauh menurut pendapat Pablo Gonzales Casanova ( Bjorn Hettne, 2001) marginalisasi adalah fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat.

Daftar Pustaka:

Aneka , Noor Lindawati, 2008, Dampak Pengembangan Pariwisata Dan Proses Marginalisasi Masyarakat Lokal : Studi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Gedambaan di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, “Tesis S2”, Fakultas Ilmu Sosial UGM, Yogyakarta

Aryan Torrido, 2005, Dampak Sosial, Ekonomi dan Budaya Industri Pariwisata Parangtritis, ”Tesis S2” , Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta

Bjorn Hettne, 2001, Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia, Penerbit Gramedia Pusaka Utama, Jakarta

Erawan, N, 1987, Effek Pengganda Pengeluaran Wisatawan Di Bali, ”Desrtasi S3”, Fakultas Pasca Sarjana, UGM, Yogayakarta

H. Kodhyat, 1996, Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia, Penerbit Grasindo, Jakarta

Ni Made, Suyastiri Yani Permai, 1996, Pergesean Tenaga Kerja Dari sektor pertanian Ke Sektor Pariwisata : Di Kawasan Wisata Ubud, Kabupaten Gianyar, Proponsi Bali, ”Tesis S2” , Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Pitana, I Gde, 1999, Pelangi Pariwisata Bali, Penerbit Bali Post, Denpasar

Pitana, I Gde, 2005, Sosiologi Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta

Spillane, J J, 1994, Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Penerbit Kanisius, yogyakarta

Syukriah HG, 1991, Pengaruh Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat (Studi Kasus Danau Maninjau Sematera Barat), ”Tesis S2”, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yograkarta

Memahami Pembangunan (Beberapa Devinisi Pembangunan)

2012-01-08T04:00:00.000-08:00

Pengertian pembangunan menimbulkan pelbagai macam interpestasi. Bagi orang-orang-orang tertentu terminologi tersebut merupakan mitos dan panacea (obat mujarab) bagi segala keterbelakangan; bagi orang-orang lain terminologi tersebut justru harus didemistifikasikan (Moeljarto T,; 1987). Konsep pembangunan (development) berasal dari barat yang kemudian serta merta dipaksakan pada hampir semua rakyat yang hidup didunia ketiga, merupakan refleksi paradigma positivisme dan post-posytivisme tentang perubahan sosial yang bersifat reduksionis (Agus Salim, 2002).

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya, demikian definisi pembangunan yang dikemukakan oleh Mansur Fakih (2001). Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata perubahan sosial. Kata pembangunan, sebagaimana menjadi tafsiran umum, sering diartikan sebagai usaha memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, dalam sifatnya material (Tjokrowinoto, 1989, cit. Budiman, 1995). Sejalan dengan itu pemahaman yang sama tentang definisi pembangunan dikemukakan oleh Heru Nugroho (2001) bahwa pembangunan adalah perubahan sosial dari kondisi tertentu kearah kondisi yang lebih baik. Pembangunan adalah sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 1971, cit. Moeljarto T, 1987).

Secara lebih spesifik Soerjono Soekanto (1982) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, dimana proses pembangunan itu sendiri harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spritual maupun material. Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan sudah seharusnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, seperti yang di utarakan oleh Agus Salim (2002), bahwa pembangunan adalah sebuah proses perencanaan sosial (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Menurut Arif Budiman (1995) dunia ini dibagi ke dalam beberapa daerah dalam melaksanakan pembangunannya, secara umum akan kita jumpai tiga kawasan.

a) Pertama, kawasan negara-negara yang melaksanakan pembangunannya dengan sistem kapitalisme berkombinasi dengan pelaksanaan sistem welfare state. Negara ini adalah negara-negara industri maju, yang pamornya sedang naik sekarang.

b) Kedua, kawasan negara-negara yang melaksanakan sistem sosialis dengan berbagai variasinya. Negara-negara sedang mengalami krisis sekarang.

c) Ketiga, kawasan negara-negara di Dunia Ketiga yang menggunakan berbagai model campuran dalam melaksanakan pembangunan.

Paradigma pembangunan di negara-negara berkembang umumnya adalah paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Abraham. M.F, 1991):

a) Peningkatan dalam konsumsi energi material;

b) Tingkat teknologi yang tinggi;

c) Dominasi sektor-sektor sekunder dan tersier melebihi sektor-sektor primer;

d) Diversifikas produksi yang ada dalam kerangka pengembangan yang terintegrasi;

e) Pemisahan kerja dengan rumah tangga dan peningkatan differensiasi struktur ekonomi;

f) Tumbuhnya spesialisasai perananperanan ekonomi dan unit-unit kegiatan ekonomi produksi, konsumsi dan pemasaran;

g) Peningkatan produktivitas perkapita; dan

h) Penekanan pada pertumbuhan yang berkesinambungan dan kesejahteraan sosial melalui pendekatan distribusi GNP dan pengembangan infrastruktur yang dimaksudkan untuk menyediakan overhead ekonomi dan sosial.

Daftar Pustaka:

Agus Salim, 2002, Perubahan Sosial Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta

Arif Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Penerbit Gramedia, Jakarta

Heru Nogroho, 2001, Negara, Pasar Dan Keadilan Sosial, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Masour Fakih, 2001, Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi, Penerbit Insist, Yogyakarta

Moeljarto T, 1987, Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1999, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta

Devinisi dan Konsep Pariwisata

2012-01-08T03:59:00.000-08:00

Eksistensi industri pariwisata di negara-negara yang telah berkembang dan maju perekonomiannya tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya sejarah pertumbuhannya dimasa lampau. Hal ini dapat dilihat dari permulaan adanya gejala-gejala bergeraknya orang-orang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain di negara tersebut, di mana orang-orang itu disibukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru di berbagai tempat, kota atau daerah di negeri itu sendiri atau negeri-negeri tetangga yang berdekatan. Institute Of Tourism In Britain (sekarang Tourism Society in Britain) di tahun 1976 merumuskan: ”Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ ekskursi” (Nyoman S. Pendit, 1999).

Sementara menurut Happy Marpaung (2002), pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kegiatan berwisata dewasa ini telah menjadi suatu kebutuhan hidup bagi masyarakat dunia. Pariwisata berlangsung karena kegiatan seseorang untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah di kunjungi guna mencari sesuatu yang lain. Definisi baku tentang pariwisata tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Konsep dan batasan lain tentang pengertian pariwisata beberapa ahli berhasil dihimpun oleh Pitana (2005: 45 – 46) sebagai berikut:

a) Murphy (1985) mendefinisikan bahwa pariwisata adalah keseluruhan elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

b) Matheison dan Wall (1982) mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu: (a) a dynamic element yaitu perjalanan ke suatu destinasi wisata; (b) a static element yaitu singgah ke daerah tujuan; dan (c) a consequential element sebagai akibat dari dua hal di atas (khususnya pada masyarakat lokal) yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dan interaksi dengan wisatawan.

Pengertian di atas terlihat bahwa pariwisata merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling mempengaruhi. Pariwisata dapat dipandang sebagai sebuah industri yang menguntungkan dan penting untuk dikembangkan. Pada abadi 21 ini pariwisata telah menjadi suatu kegiatan sosial – ekonomi – budaya yang terpenting di dunia dan menjadi salah satu industri ekspor terbesar di dunia. Organisasinya diatur secara internasional oleh World Tourism Organization (WTO) dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda. Spillane (1994: 30) mengelompokkan aktor utama pelaku pariwisata dalam tiga kelompok berikut:

a) Manusia yang mencari kepuasan/kesejahteraan lewat perjalanannya sebagai wisatawan/ tamu (guests).

b) Manusia yang tinggal dan berdomisili dalam masyarakat yang menjadi alat pariwisata yaitu tuan rumah/penduduk setempat (hosts).

c) Manusia yang mempromosikan dan menjadi perantaranya yaitu bisnis pariwisata/perantara (brokers).

Lebih lanjut Spillane juga mengkategorikan lima bidang dalam industri pariwisata antara lain: hotel dan restoran, tour & travel, transportasi, pusat wisata dan sovenir, serta bidang pendidikan kepariwisataan.

Suatu lokasi dijadikan obyek pariwisata (destinasi) menurut Spillane (1994: 63) karena memiliki lima unsur penting yaitu:

a) Atraksi, yaitu bentuk-bentuk atraksi menarik yang ditawarkan oleh obyek wisata tersebut.

b) Fasilitas, yaitu fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan ketika mengunjungi obyek wisata.

c) Infrastruktur, berupa jalan umum dan bangunan pendukung.

d) Transportasi, yaitu kemudahan akses transportasi menuju obyek wisata.

e) Keramahan masyarakat, yang menjadi nilai tambah suatu obyek wisata dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan.

Lebih lanjut menurut Kusudianto Hadinoto (1996, hlm; 21), sebagai produk yang di jual di Pasar Wisata, pariwisata merupakan suatu campuran dari tiga komponen utama, yaitu;

a) atraksi dan destinasi

b) fasilitas di destinasi

c) aksesibilitas dari destinasi

Sampai tahun 90-an, pemerintah Indonesia masih mengembangkan konsep kepariwisataan yang memprioritaskan kelengkapan fasilitas bagi wisatawan. Kenyataannya, hingga saat ini perkembangan pariwisata masih didominasi oleh pariwisata modern/ konvensional yang bercirikan kegiatan wisata massal /massif, ekonomi sentris dan bersifat komersial. Pada dasarnya, upaya ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Tetapi pengembangan pariwisata yang diupayakan pemerintah ternyata membawa dampak buruk terhadap masyarakat.

Situasi seperti ini cukup merugikan masyarakat di sekitar daerah pengembangan. Namun memasuki era reformasi sikap pemerintah terhadap pariwisata mulai berubah. Pemerintah mulai memperhatikan dampak-dampak utamanya dampak lingkungan yang di produksi oleh industri pariwisata selama beberapa dasawarsa terakhir ini.

Di pihak lain, dengan adanya dampak-dampak yang tidak menyenangkan dari pembangunan dan pengembangan pariwisata maka padangan masyarakat terhadap pariwisatapun mulai menjadi lebih kritis. Khususnya pandangan para ahli ilmu sosial, budaya, para ahli lingkungan, pemerhati lingkungan dan para pengamat pariwisata independen ( pengamat pariwisata yang tidak mempunyai hubungan struktural dengan pemerintah atau dengan industri pariwisata, dan lembaga swadaya masyarakat (H. Khodyat, 1999).

Atas dasar munculnya kesadaran akan dampak pariwisata yang tidak menyenangkan tersebutlah, maka para ahli berbagai bidang ilmu mulai merumuskan perlunya konsep baru dalam pembangunan pariwisata. Diakui adanya persoalan yang dilematis menyangkut pembangunan sektor pariwisata ini. Bahwa satu sisi industri pariwisata telah menyumbangkan devisa yang cukup besar terhadap negara, menumbuhkan varian peluang kerja baru kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat, namun disisi lain pariwisata telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang tidak sedikit bagi keberlangsungan umat baik dari segi sosial, budaya dan lingkungan/ ekosistem.

Timbulnya kesadaran baru tentang pariwisata yang tumbuh sejalan dengan kesadaran tentang masalah-masalah sosial, budaya, kemiskinan, dan lingkungan. Suatu kesadaran bahwa pariwisata tidak hanya senantiasa menimbulkan dampakdampak yang menguntungkan, seperti penghasil devisa, menumbuhkan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi juga menimbulkan dampak-dampak yang tidak menguntungkan/ merugikan, baik terhadap nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai moral, harkat dan martabat manusia, dan perekonomian rakyat. Juga suatu kesadaran bahwa pariwisata ternyata bukan merupakan a smokeless industri (H. Kodhyat, 1999), suatu industri yang tidak mencemari lingkungan, tetapi dapat juga menimbulkan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan. Dan dengan timbulnya kesadaran-kesadaran baru itu maka timbul pola serta kecendrungankecendrungan baru dalam pengembangan dan perkembangan pariwisata. Konsep baru pembangunan pariwisata yang dimaksud adalah “pariwisata alternatif” atau Alternative Tourism.

Mengacu kepada hasil lokakarya di Chiang Mai tahun 1984 menetapkan rumusan tentang definisi pariwisata alternatif adalah sebagai berikut;

“Alternative Tourism is a process which promotes a just form of travel between members of different communities. It seeks to achieve mutual understanding, solidarity and equality among participants.”

(Pariwisata Alternatif adalah sesuatu proses yang mengembangkan bentuk kegiatan wisata adil antara beberapa komunitas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menjalin saling pengertian, solidaritas dan kesetaraan antara pihak-pihak yang bersangkutan).

Sejak lokakarya Chang Mai pada tahun 1984 itu, gerakan pariwisata alternatif berkembang di berbagai belahan dunia. Untuk menyebarluaskan konsep dan prinsif-prinsif Alternative Tourism. Fokus perhatian gerakan pariwisata alternatif tertuju pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat di negara sedang berkembang. Melalui kegiatan pariwisata yang didasarkan atas kesetaraan dan keadilan untuk mengurangi timbulnya dampak-dampak negatif (H. Kodhyat, 1999).

Daftar Pustaka:

H. Kodhyat, 1996, Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia, Penerbit Grasindo, Jakarta

Kusudianto Hadinoto, 1996, Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Marpaung. H, 2002, Pengetahuan Kepariwisataan, Penerbit Alfabeta, Bandung

Pendit, N.S, 1999, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Penerbit, PT. Anem Kosong Anem

Pitana, I Gde, 1999, Pelangi Pariwisata Bali, Penerbit Bali Post, Denpasar

Pitana, I Gde, 2005, Sosiologi Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta

Spillane, J J, 1994, Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Penerbit Kanisius, yogyakarta

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Community Based Tourism (Pariwisata Berbasis Komunitas)

2012-01-08T03:57:00.000-08:00

Meskipun menuntut banyak prasyarat dan prakondisi, pergulatan untuk menjadikan perkembangan pariwisata dunia berkelanjutan (sustainable) bagi negara-negara Dunia III melalui pembangunan pariwisata berbasis komunitas bukan hanya merupakan sebuah harapan melainkan sebuah peluang. Ia memperoleh rasionalnya di dalam properti dan ciri-ciri unik yang dimilikinya, yang antara lain dan terutama meliputi paling sedikit empat hal berikut (Nasikun, 2001):

a) Pertama, oleh karena karakternya yang lebih mudah diorganisasi di dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional yang berskala massif.

b) Kedua, pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.

c) Ketiga, berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya, lebih dari pariwisata konvensional yang bersifat massif pariwisata alternatif yang berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusankeputusan dan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

d) Keempat, “last but not least”, pariwisata alternatif yang berbasis komunitas tidak hanya memberikan tekanan pada pentingnya "keberlanjutan kultural" (cultural sustainability), akan tetapi secara aktif bahkan berupaya membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebudayaan lokal, antara lain melalui pendidikan dan pengembangan organisasi wisatawan.

Dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas, yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan pariwisata itu sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai penentu, serta keterlibatan maksimal masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Masyarakat berhak menolak jika ternyata pengembangan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian tidaklah berlebihan pariwisata berbasis masyarakat dijadikan sebagai salah satu bentuk paradigma baru pembangunan pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) demi pencapaian pendistribusian kesejahteraan rakyat secara lebih merata.

Pariwisata Berbasis Komunitas (Community Bassed Tourim)

(Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor Aneka Lindawati (2008) yang berjudul Dampak Pengembangan Pariwisata Dan Proses Marginalisasi Masyarakat Lokal : Studi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Gedambaan di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan)

Pariwisata bukanlah sesuatu yang jelek, tetapi supaya dapat dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat, pariwisata harus memenuhi beberapa syarat. Pilihan untuk membangun pariwisata yang bersifat konvensional dan massal bukan sebuah harga mati untuk menjadikan pariwisata di Kabupaten Kotabaru di kenal dunia luar. Karena jenis pariwisata yang konvensional ini telah terbukti menimbulkan persoalan dan dampak yang merugikan bagi masyarakat setempat dimana pariwisata itu berkembang, inclued di desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Untuk itu perlu pilihan yang lebih bertanggung jawab dalam membangun sekor kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru.

Sejauh ini implementasi terhadap konsep pariwisata berbasis komunitas (Community Bassed Tourism) dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru sama sekali belum terlihat dan menyentuh. Padahal dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPDA) Kabupaten Kotabaru konsep Community Bassed Tourism ini menjadi salah satu bentuk pariwisata yang akan dikembangkan dalam membangun sektor kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru. Hal ini terkait dengan besarnya keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi di sisi lain mengabaikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.

Pentingnya menerapan pariwisata berbasis komunitas dalam pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru sudah semestinya menjadi keharusan, karena apa yang disuguhkan oleh pariwisata berbasis komunitas ini sangat berbeda jauh dan bertolak belakang dengan jenis pariwisata konvensional yang sedang berlangsung sekarang ini. Jika pariwisata konvensional memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan maka sebaliknya pariwisata berbasis komunitas adalah pariwisata yang bersahabat dan ramah terhadap lingkungan. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. Pariwisata berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan keputusan dan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas, yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan pariwisata itu sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai penentu, bukan hanya penonton, keterlibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Masyarakatpun berhak menolak jika ternyata pengembangan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian tidaklah berlebihan jika pariwisata berbasis komunitas dijadikan sebagai salah satu bentuk paradigma baru pembangunan pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) demi pencapaian pendistribusian kesejahteraan rakyat secara lebih merata. Sehingga proses kedepannya pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru dapat tumbuh dan berkembang secara lebih bertanggung jawab.

Daftar Pustaka:

Aneka, Noor Lindawati, 2008, Dampak Pengembangan Pariwisata Dan Proses Marginalisasi Masyarakat Lokal : Studi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Gedambaan di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, "Tesis S2", Fakultas Ilmu Sosial UGM, Yogyakarta

Nasikun, 1999, Globalisasi Dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas, Lokakarya Penataan Pariwisata Dalam Menyongsong Indonesia Baru, diselenggarakan oleh DEPARI, Harian Suara Pembaharuan, dan PUSPAR-UGM, Puncaka

Pengertian Teori Evaluasi dalam Penelitian

2012-01-06T11:13:00.000-08:00

Pengertian evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah “evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

1) Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.

2) Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan perencanaan yang ada (planned)

3) Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

4) Quasi experimental models, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

5) Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Menurut Scriven (1999) ada dua model evaluasi yaitu:

A. Goal Free Evaluation

Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan).

B. Evaluasi formatif-sumatif

Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu.

Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

Menurut P.P No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;

2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan

3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Daftar Pustaka:

Aminudin, Muhammad. 2007. Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.

Aprilia, Hera. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.

Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage. (www.hfrp.org. diakses 1 April 2011)

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Beberapa Teori Tentang Implementasi Program atau Kebijakan

2012-01-06T11:12:00.000-08:00

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Wahap dalam Setyadi (2005) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak utnuk memberikan dukungan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005).

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1) Komunikasi (communications): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

2) Ketersediaan sumberdaya (resources): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

a) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

b) Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

c) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

d) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

e) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3) Sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

4) Struktur birokrasi (bureaucratic strucuture).: berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Daftar Pustaka:

Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada

Edward III, Merilee S. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington.

Kerja Sama Pemerintah – Swasta dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

2011-12-11T02:54:00.000-08:00

Sudah menjadi wacana umum bahwa pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing global sesuai dengan struktur ruang nasional (RTRWN) memerlukan biaya besar yang tak mungkin bertumpu pada kapasitas fiskal Pemerintah. Untuk itu perlu kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta maupun bersama masyarakat.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia relatif masih sangat rendah. Sebelum krisis lalu (1998), rata-rata pembiayaan infrastruktur baru mencapai 2,2% terhadap GDP, kemudian meningkat menjadi 5-6% terhadap GDP. Berdasarkan kebutuhan RPJP bahwasanya total kebutuhan dana bagi pembangunan infrastruktur sebesar Rp 1400 triliun, sementara itu kemampuan Pemerintah maksimal hanya Rp 452 triliun sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 948 triliun. Dari mana kekurangan dana ini bisa diperoleh ? Diharapkan peran swasta dan masyarakat mampu mengisi kekurangan dana sebesar Rp 948 triliun tersebut.

Untuk itu Pemerintah mengeluarkan peraturan bagi terwujudnya kerja sama Pemerintah dengan pihak swasta, yaitu :

1) Perpres No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

2) Perpres No. 42/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI)

3) Perpres No. 36/2005 jo Perpres No. 65/2006 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .

Pada dasarnya kerja sama antara pemerintah dan swasta tersebut terkait dengan kerja sama pengadaan investasi. Secara konvesional kerja sama selama ini dalam bentuk kontrak layanan (Sevice Contract) yang hampir seluruhnya adalah investasi publik (dari Pemerintah), kemudian perlu pengembangan yang lebih banyak peranan investasi dari pihak swasta mulai dari semacam kontrak operasi dan pemliharaan (O&M Contract), BLT (Leasing), BOT/ROOT, BOOT (DBFO)/ROOT, BOO/ROO, sampai dengan semua investasi dari swasta dalam bentuk privatization/divestiture

Model Kerja Sama Pemerintah - Swasta
(Klik untuk memperbesar gambar)

Perkembangan kerja sama antara Pemerintah dan swasta belum menunjukkan gelagat yang lebih baik dalam arti masih banyak kendala-kendala, khususnya dalam penggalakan dana dari “financier” perbankan umum dengan harga uang dalam bentuk “interest” yang masih mahal. Kemahalan dana perbankan umum utamanya disebabkan oleh risiko yang masih tinggi berhubungan dengan kurang teguhnya peraturan perundangan, terutama berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang dinilai melalui tarif. Oleh karena itu Pemerintah terus berusaha menelorkan berbagai regulasi dan sekaligus bertindak sebagai operator (bila perlu) untuk meningkatkan akses pembiayaan ini antara lain melalui :

1) Peraturan Pemerintah No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam konteks ini Pemerintah telah membentuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP ini menyediakan dana yang cukup murah untuk keperluan pembangunan infrastruktur.

2) Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berupa persero. Kelak PT SMI ini akan mendirikan anak perusahaan dan joint venture dengan Bank Dunia dan ADB yang sudah mendirikan Indonesian Infrastructure Finance Facility (IIFF).

3) Penjaminan Pinjaman (untuk infrastruktur air minum dan kelistrikan) dan Unit Pengelolaan Risiko (Management Risk Unit) yang berada di Departemen Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan No. 38/2006).

Pada dasarnya, kelembagaan pembiayaan yang dibentuk tersebut sebagai katalisator bagi pembangunan prasarana nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri khususnya.

Peranan Daerah dalam Kerjama Pemerintah – Swasta

Apapun yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan RPJP, RTRWN, belanja APBN, kerja sama dengan swasta, maupun pembentukan lembaga-lembaga pembiayaan dan pengelolaan risiko tersebut merupakan langkah-langkah yang strategis, tetapi tetap dalam kapasitas yang masih terbatas dan masih banyak kendala. Akan lebih elok bila pembangunan infrastruktur itu juga didukung sepenuh hati oleh pemerintah daerah. Selama ini pemerintah daerah masih saja ada yang terus membebani Pemerintah dengan permintaan bantuan-bantuan langsung. Alasan daerah bahwasanya dana yang dimiliki sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi daerahnya sendiri.

Memang ada benarnya bahwa dana daerah berupa Belanja Modal bagi pembangunan infrastruktur masih sangat kecil. Rata-rata Belanja Modal daerah adalah sebesar 20% dari total APBD . Rendahnya Belanja Modal ini lebih karena sebagian besar APBD digunakan untuk Belanja Operasional seperti gaji pegawai, biaya perjalanan, ATK, dan banyak kebutuhan operasional lainnya yang mencapai 80% sehingga hanya tersisa 20% bagi pembangunan infrastruktur. Angka 20% ini semakin kecil bagi pemerintah kota yang rata-rata hanya 13% saja. Gambaran ini menunjukkan bahwa pemerintahan di daerah masih kurang efisien karena terlalu banyak dana yang dipakai untuk operasional ketimbang pembangunan infrastruktur yang mampu mengangkat ekonomi daerahnya.

Terlepas dari persoalan ketidakefisienan pemerintah daerah sehingga kurangnya dukungan terhadap pembangunan prasarana, pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki dana selain dari pendapatan, yaitu berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Silpa umumnya berupa akumulasi Surplus (Pendapatan dikurangi Belanja) tiap tahun. Rata-rata Surplus daerah adalah 12,6% dari total APBD tiap tahun yang terkumpul dan sebagian digunakan untuk pembiayaan lain dan tersisa menjadi Silpa. Karena pembiayaan lain yang dilakukan daerah masih relatif kecil, sehingga jumlah Silpa jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2006 yang lalu, dari sekitar 360 kabupaten/kota, jumlah Silpa ini mencapai Rp 33,6 triliun dan kabarnya pada tahun 2007 sudah mencapai Rp 45 triliun. Dan bila jumlah ini ditambah dengan Silpa milik provinsi (33 provinsi), maka bisa mencapai Rp 60 triliun lebih. Silpa ini umumnya disimpan dalam bentuk Deposito “On call” di Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat dan oleh karenanya banyak yang ditempatkan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Jadi apabila daerah bekerja efisien dan mampu memanfaatkan dana-dananya, termasuk Silpa untuk penyertaan modal, pinjam meminjam, menutupi defisit, dan kegiatan pembiayaan lainnya yang ditujukan bagi pembangunan infrastruktur, maka sebenarnya akan sangat membantu Pemerintah dalam mewujudkan strategi pembangunan infrastruktur yang berdaya saing global.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi suatu Negara walaupun pembangunan infrastruktur itu sendiri bukan faktor satu-satunya. Dari pembahasan di atas, sebenarnya secara formal Indonesia telah memiliki strategi pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing nasional di kancah global sebagaimana komitmen yang ada dalam RPJP dan RTRWN serta Rencana-rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah maupun di daerah.

Dalam pelaksanaan strateginya masih ditemui banyak kendala, pelajaran, dan kekurangsinkronan dalam mengelola sumber-sumber yang ada. Sudah banyak upaya mulai dari regulasi dan kebijakan fiskal, tetapi masih dalam proses dan hasilnya belum tampak nyata.

Beberapa upaya seperti diarahkan dalam RTRWN, khususnya dalam pembentukan struktur ruang, dan upaya kerja sama swasta, serta pembentukan lembaga-lembaga pembiayaan masih berjalan dan memerlukan pembelajaran.

Potensi-potensi yang ada juga belum digunakan terutama potensi pemerintah daerah yang semestinya punya sumbangan besar. Tapi belum terjadi karena juga masih memerlukan pembelajaran. Pada akhirnya Pemerintah yang baru diharapkan mampu mengatasi dan memberi stimulus-stimulus yang memungkinan seluruh potensi dapat berkoalisi dalam rangka mendongkrak percepatan pembangunan infrastruktur agar berdaya saing kuat di kancah global.

Sumber:

Bambang Tata Samiadji, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

Kolaborasi Elemen Urban Planning dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi melalui Pengembangan Infrastruktur untuk Meningkatkan Performa Kota

2011-12-07T04:07:00.000-08:00

Bagian: I

Dari perspektif historis sosiologis, munculnya kota sebenarnya sudah mulai terjadi semenjak masyarakat memasuki fase agrarian society (Lihat uraian para ahli sosiologi dan antropologi yang dibahas panjang lebar oleh Macionis (1977). Dalam kajian itu, Macionis membagi perkembangan masyarakat berbasis teknologi produksi, pola pemukiman, organisasi sosial dan sebagainya, dalam lima fase: mulai dari hunting and gathering society, pastoral and horticultural society, agrarian sociaety, kemudian industrial society, terakhir adalah post-industrial society.). Pada saat itu, aktivitas dan mata pencaharian penduduk masih terpusat di desa-desa, karena berupa usaha pertanian yang pada umumnya berada di kawasan pedesaan (country side). Sementara itu, pertumbuhan produksi hasil pertanian yang tinggi menyebabkan tidak semua hasil itu dapat diserap dan disimpan untuk konsumsi internal setiap masyarakat yang ada di kawasan itu. Dari proses inilah kemudian berkembang proses “perdagangan” (yang awalnya berupa barter), yang terpusat bukan di sentra- sentra produksi hasil pertanian, tetapi di titik-titik dimana alur lalu lintas barang dan jasa mengalami pertautan. Inilah titik tumbuh munculnya kota pada fase agrarian society.

Pada fase itu, secara umum karakteristik kota tidak jauh berbeda dengan desa. Di kota seperti itu, aktivitas utama adalah akumulasi hasil produk (pergudangan, sortir, pembungkusan dan kemudian penyaluran). Kebutuhan akan sarana pertanian (tradisional) mengharuskan munculnya usaha pembuatan alat-alat pertanian, yang biasanya masih berskala lokal dan diproduksi dengan teknologi yang ada pada fase itu. Handtools ini memang selangkah lebih maju dari primitive weapons, yang sejak awal peradaban manusia telah dikenal, baik sebagai senjata maupun alat berproduksi (berburu maupun berladang pindah). Unit produksi ini memang mulai muncul tetapi belum mampu menjadi pengerak ekonomi yang penting, karena dominasi usaha pertanian lebih menonjol (Gambaran tentang kehidupan pertanian dan perkembangan ekonomi jangka panjang yang mendahului dan mendorong hadirnya revolusi industri diurai secara panjang lebar oleh Laeyendeckker (1985).

Baru pada fase industrial society, kota benar-benar memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari desa maupun kawasan yang ada di luarnya. Jika mengacu pada sejarah industrialisasi, khususnya di negara negara Eropa (Pada umumnya milestone untuk menunjukkan fase industrial society adalah ditemukannya mesin uap, kemudian mendorong munculnya revolusi industri di Inggris, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Gambaran secara detail tentang perkembangan ini diurai oleh Gravovetter (1992), kota mengalami perubahan yang mendasar ketika proses-proses produksi industrial terpusat di kota-kota. Perbedaan mendasar dari karakteristik kegiatan usaha, relatif lebih tingginya nilai tambah (upah dan penghasilan lain), serta pergeseran tatanilai budaya industri yang modern menggantikan budaya agraris tradisional, telah menjadikan industri sebagai fajar baru yang merekah dan menarik banyak pihak untuk terlibat di dalamnya. Akhirnya, pertumbuhan industri yang menggunakan ruang kota (karena kebutuhan kemudahan, fasilitas dan prasarana dan semua ini pada umumnya tersedia di kota) menyebabkan kota menjadi tempat aglomerasi penduduk yang makin lama makin menguat. Inilah ciri kota pada fase industrial society, kegiatannya dan penduduk terpusat di kota.

Tumbuhnya pola perkembangan kota (Buku klasik karya E. W. Burgess (1967) nampaknya masih menjadi referensi banyak ahli ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena perkembangan kota, terutama kaitannya dengan industrialisasi) yang mengikuti hadirnya industri antara lain nampak dari munculnya pola pemukiman mengikuti alur sepanjang jalur transportasi (pola pita), mengikuti agregat industri yang ada di kota (pola multinuclei) serta pola sektoral yang tumbuh akibat terjadinya pemanfaatan ruang kota yang makin berragam. Terlepas dari seperti apa pola pemanfaatan ruang kotanya, kecenderungan yang nampaknya umum terjadi adalah (1) pertumbuhan pemanfaatan ruang kota mengalami akselerasi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan pendukungnya, (2) kota dengan aktivitas industrinya memiliki kekuatan penarik (pull factor) yang kuat sehingga terjadi aglomerasi penduduk yang tinggi, (3) intensitas pemanfaatan ruang kota yang makin tinggi sehingga kemudian menjadi kekuatan menumbuh-kembangkan kawasan pinggiran kota, sebagai embrio munculnya kawasan urban baru di pinggiran kota (Lihat pula kajian lain seperti yang dilakukan oleh Tommy Firman (1989) dalam mengkaji kota-kota di sekitar Jakarta, yang semula dikenal dengan konsep Jabotabek, kemudian kini dikenal dengan Jabodetabek).

Perkembangan industri yang meluas sejalan dengan proses modernisasi telah memacu berkembang dan munculnya kota-kota di negara sedang berkembang (Untuk mendapat pemahaman tentang karakteristik ekonomi dan sosial masyarakat negara sedang berkembang, lihat Todaro (1977), namun dapat pula dilihat pada buku-buku klasik tentang keterbelakangan dan ketergantungan, misalnya karya Gunnar Myrdal, J.W. Schoorl dan sebagainya). Relokasi industri ke negara-negara sedang berkembang dengan cepat menumbuhkan kawasan industri baru, yang umumnya berkembang di kota-kota. Kebutuhan lapangan kerja di negara baru merdeka dan tekanan jumlah angkatan kerja akibat baby-boom, yang umumnya dialami negara sedang berkembang pasca kemerdekaan, menyebabkan problema baru di kota-kota yang umumnya menjadi tujuan urbanisasi penduduk pedesaan di negara tersebut. Munculnya hunian liar, kampung kumuh di tengah kota serta fenomena sektor informal perkotaan, beserta berbagai bentuk perilaku kaum marginal perkotaan, menjadi wajah yang umum ditemui di kota-kota di negara sedang berkembang.

Bagian: II

Kota sebagai sebuah sistem kehidupan merupakan sebuah entitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai sebuah sistem sosial, dimana di dalamnya terdapat sub-sub sistem (budaya, ekonomi, politik), yang satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi (interrelated sub systems) (Larry Lyon dalam The Community in Urban Society (1987) menunjukkan keberadaan community, yang berbeda dari society dalam lingkungan perkotaan). Sebagai sistem sosial, kehidupan masyarakat kota dapat dilihat dari dua sisi yang bisa dibedakan, tetapi tak bisa dipisahkan: Struktur sosial dan Proses sosial.

Dari sisi struktur sosial, masyarakat kota dipengaruhi oleh berbagai parameter atau atribut yang membentuk struktur tersebut. Parameter struktur sosial ini terdiri dari dua macam, yaitu pertama, parameter nominal, yang membagi secara tegas anggota masyarakat ke dalam dua kategori yang berbeda, misalnya jenis kelamin, pekerjaan pokok, suku bangsa, agama dan sebagainya. Parameter yang lain adalah parameter graduated, parameter bertingkat-jenjang seperti umur, penghasilan, tingkat pendidikan dan sebagainya. Dari sisi parameter nominal, perbedaan yang terjadi akan menghasilkan keragaman sosial (social heterogenity), makin berragam parameter nominal ini, makin berragam pula karakteristik sosial yang ada dalam masyarakat. Pada sisi yang lain, bekerjanya parameter graduated akan menumbuhkan kesenjangan sosial (social inequality), makin senjang posisi sosial masyarakat dalam struktur tersebut, semakin jauh jarak sosial (social distance) antar warga tersebut. Sebaliknya, makin pendek kesenjangan, makin dekat jarak sosialnya (Secara rinci lihat Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, materi untuk bahan ajar Akademi Militer, 1991).

Ini semua menjadi pembangun dan penentu sturktur sosial yang ada dalam masyarakat kota, sekaligus mempengaruhi proses sosial: interaksi sosial yang terjadi diantara penduduk kota tersebut. Ini akan mempengaruhi proses interaksi sosial masyarakat, apakah akan menumbuh- kembangkan kerjasama (cooperation), atau sebaliknya justru menumbuhkan persaingan (competition) atau bahkan menghadirkan pertentangan (conflict) yang dapat menggoyahkan sendi sendi kehidupan masyarakat tersebut (Lihat Waters and Crook (1990) atau buku-buku teks klasik sosiologi akan secara rinci menjelaskan tentang interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial ini). Dalam perspektif sosiologis, makin ragam suatu masyarakat dan atau disertai oleh makin tingginya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat tersebut, akan sangat besar pengaruhnya terhadap proses intergrasi sosial (social integration) masyarakat. Perbedaan sosial dan jarak sosial akan menghasilkan sekat-sekat sosial yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses integrasi sosial masyarakat, suatu kondisi atau prasyarat yang umumnya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkembang secara normal dan wajar.

Bagian: III

Sejarah kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota yang dimasa lalu berkembang karena perdagangan, tidak dapat dipungkiri fakta historisnya bahwa kota-kota itu menjadi persinggahan, pertemuan dan percampuran lintas budaya, etnis, agama sehingga menghasilkan kompleksitas masyarakat yang sangat tinggi. Kemajemukan masyarakat kota-kota seperti itu makin bertambah sejalan dengan majunya sarana transportasi maupun terbukanya isolasi geografis, baik dimasa lalu maupun sekarang ini. Kota menjadi representasi masyarakat yang berkarakter majemuk, baik dalam pengertian sebagai plural society maupun pluralistic society. Gambaran Furnivall tentang masyarakat majemuk sebagai masyarakat bangsa yang terpilah sesungguhnya jelas terjadi dalam masyarakat kota-kota di Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.

Dalam pemahaman Rabuskha dan Shepsle (Lihat karya Rabuskha dan Shepsle “Politics in Plural Society”. Dalam buku ini Rabuskha mengupat konsep masyarakat majemuk dari J.S. Furnivall dan M.G. Smith, serta secara panjang lebar menggambarkan kosepnya tentang plural dan pluralistic society), persamaan antara plural society dan pluralistic society terletak pada faktor cultural diversity, adanya keragaman kultural, mengingat sangat sukar dipahami suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan tunggal, tanpa ada di dalamnya keragaman subcultures. Namun pada pluralistic society, keragaman ini tidak menimbulkan problema integrasi sosial yang significant, sementara pada plural society, keragaman kultural ini menimbulkan problema integrasi sosial masyarakat, mengingat adanya faktor lain yang mendukung keragaman itu sebagai entitas yang diperjuangkan melalui political organization dan menjadikannya kekuatan yang memberi arah perjuangan sepanjang atau berbasis garis etnis atau kultur tertentu (ethnic salience).

Jadi pada dasarnya, di Indonesia sekarang ini (maupun di masa lalu), karakteristik masyarakat kotanya adalah masyarakat yang majemuk dalam pengertian plural society, sehingga keragaman ini menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika maupun integrasi sosial masyarakat tersebut. Kondisi ini akan memiliki implikasi yang kian penting manakala konfigurasi parameter nominal maupun graduated yang ada dalam masyarakat tersebut mengarah pada kondisi yang saling mengukuhkan (konsolidasi parameter struktur sosial), bukan membangun irisan-irisan antar parameter sehingga membuka sekat sosial yang ada menjadi makin terbuka (interseksi parameter struktur sosial).

Konsolidasi parameter struktur sosial terjadi manakala parameter yang satu berkembang saling mengukuhkan (coinsided) dengan parameter yang lain. Akibatnya antar parameter itu membangun kekuatan yang berkembang saling mengukuhkan. Jika menengok masa lalu, kondisi yang demikian diperparah lagi dengan realitas keberadaan tiap komunitas etnis dalam ruang kota tertentu, yang terpisah dari komunitas etnis yang lain. Terlebih lagi jika kemudian diikuti oleh terjadinya economic and social inequality antar komunitas etnis tersebut. Masyarakat kota yang demikian tergolong masyarakat yang fragile, integrasi sosialnya rapuh, sehingga mudah terjadi konflik yang mengarah pada all out war antar komunitas etnis. Ini yang kemudian mendorong pemerintah kolonial dahulu menggunakan force (Dalam analisis JS Furnivall, karakteristik masyarakat majemuk adalah rawan konflik dan kemungkinan konflik yang terjadi menyerupai all out war, sehingga menurut Furnivall, untuk mengintegrasikan masyarakat yang demikian, diperlukan kekuatan (force) yang dapat memaksa terjadinya integrasi sosial. Nasikun mengkritik pandangan ini karena terlalu simplistik dan menyederhanakan masalah) untuk mengintegrasikan masyarakat yang seperti itu. Apakah di era kemerdekaan, di era demokratisasi dan HAM sekarang ini, pola penanganan seperti itu masih relevan?.

Bagian: IV

Pembangunan merupakan upaya untuk membuat kondisi menjadi lebih baik (Lihat Tjokrowinoto (1996), “Pembangunan, Dilema dan Tantangan”). Tapi tidak dipungkiri bahwa pembangunan telah membawa dampak, baik positip maupun negatip. Positip bagi siapa atau negatip bagi siapa? Pertanyaan seperti itu seringkali muncul dalam perjalanan waktu pelaksanaan pembangunan di Indonesia semenjak Orde Baru. Pembangunan telah membawa banyak perubahan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Urban planning yang dilakukan semakin lama semakin mengarah pada upaya memanfaatkan ruang kota sesuai dengan standart kehidupan yang lebih “memanusiakan manusia”. Sungguhpun demikian, masih banyak pula urban planning dilakukan karena tuntutan kondisi yang mengharuskan adanya penataan (emergency plann), sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sebelum menjadi makin sukar diselesaikan.

Urban planning pada umumnya dituangkan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagai produk politik lembaga yang kompeten dan harus dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten pula. Namun das sein selalu sama dan sebangun dengan das sollen. “Apa yang seharusnya” yang berujud urban planning itu, seringkali tidak sesuai dengan “apa yang senyatanya”, karena apa yang direncanakan itu tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Realitas menunjukkan, banyak produk peraturan tata ruang bak macan ompong, yang tidak sesuai dengan harapan dan kaidah penyusunannya. Persoalan ekonomi, sosial, politik dan kepentingan berbagai stakeholder, berkelindan menyertai permasalahan ini. Kompleksitas masyarakat yang berkarakter plural society makin membuat permasalahan seperti ini makin tak mudah diurai dan dipecahkan.

Dalam konteks pengembangan infrastruktur perkotaan, permasalahannya jelas tidak semudah merencanakannya, terutama jika perencanaan itu tidak mengakar ke bawah (grassroot planning, bottom up planning). Perencanaan yang mengabaikan kondisi struktur sosial dan proses sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat akan menghadapi banyak kendala dalam implementasinya. Bahkan, pengembangan infrastruktur kota akan dipandang sebagai hal yang baik dan menguntungkan bagi suatu kelompok, namun bisa juga akan dipandang sebagai ancaman, bahkan ancaman yang mematikan, bagi kelompok yang lain. Terlebih lagi jika pengembangan infrastruktur kota itu akan mendorong makin kokohnya konsolidasi parameter struktur sosial, serta mengukuhkan kesenjangan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, tanggapan dan reaksi (resistensi atau penerimaan) antar kelompok akan berlainan terhadap hadirnya suatu pengembangan infrastruktur, yang tujuannya untuk meningkatkan performa kota.

Bagian: V

Pembangunan pada dasarnya memiliki katerkaitan dengan proses transformasi dan mobilisasi sumber daya politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan dapat menuju ke arah pemberdayaan, pembebasan, kesetaraan, tetapi juga bisa menumbuhkan dominasi, ini tergantung bagaimana proses transformasi dan mobilisasi itu dikelola dan dilaksanakan.

Kegiatan pembangunan yang selama ini dilakukan memiliki kelemahan karena berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas dan modernism, sehingga kurang mendorong tumbuhnya kemandirian, keberdayaan dan kebebasan masyarakat, sebaliknya justru menimbulkan dominasi, ketergantungan dan ketidak berdayaan masyarakat. Menyadari kelemahan tersebut, reorientasi dan pemikiran kembali pembangunan menjadi hal yang logis dan penting untuk dilakukan. Beberapa pemikiran alternatif dapat digunakan sebagai pilihan dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan yang mengedepankan pengembangan komunitas lokal memberi penekanan pada pengembangan sumberdaya lokal, sesuai dengan potensi lokal. Model ini sangat menghargai kemajemukan/keanekaragaman potensi lokal, mengedepankan kemampuan melakukan tata kelola dan kearifan lokal. Model ini meminimalisasikan berbagai bentuk penyeragaman, yang dipandang dapat merusak potensi lokal, yang hasil akhirnya adalah menghasilkan produk yang tidak berkelanjutan dan menghasilkan ketergantungan pada kekuatan dari luar, menghilangkan baik inisiatif lokal, maupun sistem tata kelola dan kearifan lokal.

Model lain yang sejalan adalah pembangunan berpusat pada rakyat atau participatory development. Model ini menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan segenap elemen dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut nasib dan kehidupan mereka. Model ini juga mengedepankan proses yang demokratis, berbasis masyarakat, bukan berbasis negara, menolak perencanaan yang bersifat topdown yang sarat dengan mobilisasi, kooptasi dan politik represif, yang memperlemah kemampuan dan partisipasi masyarakat.

Bagian: VI

Man is central concern. Pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan performa kota, tetap harus menempatkan manusia sebagai inti dan hal paling utama dalam proses perencanaan tersebut. Dengan basis kemanusiaan tersebut maka, apapun intervensinya, pengembangan dan pembangunan kota seharusnya dipandang sebagai sebuah proses societal change yang terrencana, harmonis, sistemik dan dinamis berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Mengingat posisi manusia sebagai central concern, maka segala pendekatan pengembangan, pembangunan maupun rencana pemanfaatan serta penataan ruang/kawasan/space, seharusnya selalu dijabarkan berdasarkan hak-hak asasi manusia, human right based.

Tidak mudah memang, tetapi bukan berarti tidak bisa dicoba dan diupayakan!

Sumber:

Suharman (Dosen Jurusan Sosiologi Fisipol UGM - Wakil Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM)

Seminar Nasional:

Integrated City: Kolaborasi Elemen Urban Planning dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi Melalui Pengembangan Infrastruktur Untuk meningkatkan Performa Kota

Sabtu 12 Maret 2011, Ruang Seminar Gedung Pasca Sarjana UGM

Implementasi Penataan Ruang sebagai basis Pengembangan Infratruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Humanis

2011-12-07T03:51:00.000-08:00

Pendahuluan

Kota telah dikenal dalam sejarah sebagai simbol peradaban, bahkan untuk peradaban-peradaban tertua di dunia. Fungsi perkotaan telah menembus batas dimensi perekonomian, hingga mencakup pula dimensi sosial budaya, sebagai manifestasi dari hakikat dasar kota. Hakikat dasar kota adalah tempat berkumpulnya manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial, dan berkumpulnya manusia menciptakan efek aglomerasi yang selanjutnya mendorong kemajuan peradaban manusia.

Dominasi kota dalam kehidupan manusia dapat dilihat sebagai fenomena global, dimana kota tidak saja tumbuh dari segi jumlah dan populasi masing-masing kota, namun juga meningkatnya peran kota dalam perekononomian negara. Di Jepang, ketiga kota metropolitan yaitu Tokyo, Osaka dan Nagoya, beserta daerah hinterland masing-masing kota tersebut, mencakup hanya 5,2% luas Jepang, namun menyumbang 33% dari populasi Jepang, dan 40% dari PDB Jepang. Begitu pula di Perancis, Greater Paris hanya seluas 2,2% dari luas Perancis, tetapi menyumbang 30% dari PDB Perancis.

Kota muncul dikarenakan adanya surplus pertanian, dan pada saat yang sama, terjadi spesialisasi tenaga kerja. Namun demikian, spesialisasi tenaga kerja menuju bidang usaha non-pertanian dasar, memiliki karakteristik increasing returns to scale, dimana dengan peningkatan skala produksi maka efisiensi produksi akan meningkat. J.U. Marshall (1989) menekankan bahwa kegiatan ekonomi tertentu muncul di kota dikarenakan adanya efisiensi dalam aspek komersial, manufaktur dan administrasi yang sulit dicapai jika beroperasi di populasi yang tersebar (dispersed).

Selain itu, menurut Marshall (1890), eksternalitas sebagai efek aglomerasi, dapat digambarkan sebagai preferensi industri untuk saling berlokasi dekat satu sama lain dikarenakan kelebihan yang sangat signifikan untuk pemain ekonomi dengan keahlian yang sama dari keberadaannya yang dekat dengan lingkungan keahlian yang sama. Proses ini terjadi seperti diluar kesadaran, dimana pekerjaan yang baik diapresiasi dengan tepat, penemuan dan perkembangan dalam peralatan, proses dan pengaturan bisnis dibahas secara intensif, dan ide baru cepat dimplementasikan atau bahkan dikembangkan dengan masukan dari pihak lain. Inilah proses yang menurut Marshall menjelaskan kreativitas insan perkotaan.

Thisse dan Fujita (2002) menyimpulkan adanya empat hal yang menjadi kunci dari kelebihan aglomerasi perkotaan, yaitu produksi massal dalam karakteristik increasing returns to scale, ketersediaan jasa dan bahan baku khusus, terbentuknya tenaga kerja spesialis dan ide-ide baru dari akumulasi human capital dan komunikasi face-to-face, serta adanya infrastruktur modern. Makalah ini akan fokus kepada aspek ketersediaan infrastruktur modern, sebagai salah satu dari lima pilar utama perkotaan.

Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sistem yang mendukung kegiatan masyarakat, termasuk jaringan telekomunikasi, listrik, air dan sanitasi, serta transportasi. Keberadaan infrastruktur modern menjadi kunci penopang kegiatan masyarakat perkotaan. Penyediaan infrastruktur perkotaan seringkali terkendala meningkatnya populasi kota dari urbanisasi yang bersamaan dengan semakin tuanya infrastruktur yang ada dan keterbatasan kapasitas.

Aglomerasi melibatkan dua macam gaya, yaitu gaya centripetal yang menarik kegiatan ekonomi dan sosial untuk berlokasi secara terpusat dan terkumpul demi mendapatkan manfaat aglomerasi diantaranya economies of scale, dan gaya centrifugal yang mendorong kegiatan ekonomi dan sosial untuk berlokasi diluar dikarenakan adanya inefisiensi dari congestion di perkotaan atau biaya tanah yang mahal. Ketidakmampuan kota meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai tingkat pertumbuhan populasi akan mendorong gaya centrifugal.

Tantangan terbesar yang dihadapi perkotaan adalah penyelarasan pilar-pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dikarenakan kuatnya tekanan dari fungsi ekonomi perkotaan dalam menopang perekonomian negara. Penyediaan infrastruktur, bahkan peningkatan efisiensi ruang perkotaan, didominasi oleh pertimbangan ekonomi, dan sifat sosial dan lingkungan menjadi penyeimbang. King (1997) mengamati bahwa sejak abad ke-19, masyarakat mulai melihat kota sebagai sebuah kelompok bangunan, fungsi dan infrastruktur kompleks yang bersama-sama memiliki pengaruh penting terhadap kualitas kehidupan masyarakatnya, dan keinginan untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih sehat menimbulkan pemisahan urban planning dari disiplin ilmu arsitektur dan teknik (engineering).

Integrated Territorial and Urban Conservation Program (ITUC) merupakan program dari International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property dibawah naungan UNESCO. Program ini mencoba mengintegrasikan perencanaan untuk situs bersejarah dan daerah kebudayaan penting, kedalam kerangka perkotaan dan wilayah yang lebih besar. Salah satu kajian penting dari program ini adalah aspek estetika didalam perencanaan kota. Tekanan populasi dan meningkatnya ekspektasi terhadap fungsi ekonomi perkotaan, menyebabkan dominasi aspek ekonomi dalam perencanaan perkotaan, dimana hal yang menjadi perhatian utama perencana kota adalah dalam menangani kebutuhan akan efisiensi, hygiene, produktivitas dan penyediaan barang umum (social goods). Pertimbangan estetika menjadi suatu variabel yang sulit diintegrasikan kedalam formula perencanaan kota ditengah tekanan ekonomi yang berat.

Pengembangan sarana transportasi membawa perencanaan kota ke dimensi lain, dimana fokus yang sebelumnya lebih hanya kepada hygiene dan udara bersih, kemudian bertambah bahkan menjadi relative didominasi aspek lalu lintas. Namun Baumeister sebagaimana dikutip King, menekankan bahwa fungsi estetika tetap memegang peranan dalam perencanaan kota, dimana dikatakan bahwa jalan harus simetris, memiliki aspek visual yang baik dan deret bangunan yang atraktif. Disisi lain, King mengutip Camillo Sitte yang percaya bahwa perencanaan kota berdasarkan sistem grid yang ketat membuat seni menjadi tidak memegang peranan.

City Beautiful adalah perencanaan yang relatif mendominasi perencanaan kota di dunia dan dianggap cukup berhasil memadukan aspek estetika dan aspek sosial ekonomi perkotaan. Karakteristik dari perencanaan beautiful city adalah jalan bulevar yang lebar dengan deretan pepohonan, bangunan publik monumental di beberapa titik penting grid jalan dan taman, serta adanya ruang terbuka. Menurut King, pendekatan ini masih mengundang pertanyaan apakah cukup dengan adanya bulevar diagonal dalam memecahkan grid jalan yang monoton, dapat memenuhi aspek estetika secara memadai. Pendekatan ini cenderung sangat erat dengan upaya mengatasi masalah lalu lintas, pencahayaan dan udara bersih, dikarenakan bulevar lebar dengan deretan pohon tidak hanya indah, tetapi juga mendukung lalu lintas serta memberikan pencahayaan dan aliran udara yang baik untuk gedung-gedung disekitarnya. Banyak pihak yang melihat aspek estetika sebagai sebuah upaya yang tidak realistis, dimana memaksakan jalan kecil yang berkelok sangat tidak mungkin untuk menampung lalu lintas tinggi, dan kritik keras banyak muncul untuk mencegah infrastruktur perkotaan menjadi kurang fungsional demi sekedar mempertahankan aspek seni.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana seharusnya aspek estetika mendapat tempat dalam perencanaan infrastruktur perkotaan, ditengah pentingnya aspek fungsional terkait pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan? Definisi estetika yang begitu luas dan berbeda-beda membuatnya sulit untuk menjadi pertimbangan penentu dalam perencanaan kota, apalagi mengingat estetika relatif subjektif dengan batasan yang kurang jelas sehingga dapat terpengaruh tren dan perubahan selera. Perencana kota relatif melihat bahwa penerapan standar lingkungan, pertimbangan land use, aturan kepadatan, lebar kota, konservasi karakter lokal kota, sebagai upaya yang cukup memadai untuk mengintegrasikan aspek estetika kedalam perencanaan kota.

Tidak dapat dipungkiri bahwa memadukan seni dan estetika seutuhnya kedalam perencanaan infrastruktur kota bukan hal yang sederhana, dan kompromi yang dapat dicapai adalah mengutamakan fungsionalitas infrastruktur untuk kemudian diseimbangkan dengan pertimbangan estetika, sebagaimana tercermin dalam gerakan City Beautiful.

Departemen Perencanaan Hong Kong pada tahun 2001 hingga 2003 melakukan studi “Urban Design Guidelines for Hong Kong” yang bertujuan menyiapkan acuan desain perkotaan untuk mempromosikan image Hong Kong sebagai world class city dan meningkatkan kualitas built environment dari segi fungsional dan estetika. Dari studi ini terlihat bahwa konsep estetika memiliki adaptability, dan para perencana perlu mempertimbangkan kondisi dasar dari daerah perencanaan. Untuk kasus Hong Kong, studi mengakui bahwa Hong Kong pada dasarnya bukanlah kota dengan karakteristik arsitektur yang berkualitas tinggi, dan memiliki kebutuhan pembangunan dan atribut yang khusus. Beberapa diantara aspek-aspek yang dipertimbangkan adalah alam, yaitu topografi seperti medan pegunungan, kemudian aspek sejarah yang menentukan perkembangan kota hingga saat ini dimana Hong Kong berawal sebagai fishing villages and market towns yang kemudian dibawah New Town program berkembang ke New Territories dan urbanisasi mendorong perkembangan bangunan-bangunan bertingkat tinggi.

Hong Kong merumuskan urban design attributes kepada tiga level, yaitu makro, intermediate, dan mikro. Pada tingkat makro adalah hubungan antara built environment dengan alam atau natural setting. Atribut termasuk diantaranya pelabuhan, gerbang atau gateways. Pada tingkat intermediate adalah hubungan antara bangunan, bangunan dengan ruang, dan bangunan/ruang dengan jalan. Atribut terkait termasuk diantaranya komposisi bangunan, landmarks, ruang terbuka, jalan pedestrian.Pada tingkat mikro adalah hubungan antara pengguna (masyarakat) dengan built environment, terkait persepsi pengguna. Atribut terkait adalah harmony, street furniture, streetscape, human scale.

Integrasi makro, intermediate, dan mikro menjadi kunci utama pengembangan aspek humanis didalam perencanaan infrastruktur perkotaan, dimana ketiga aspek dimulai dari keseimbangan dengan kondisi alam, sinkronisasi diantara built environment, dan pada akhirnya, perspektif pengguna atau masyarakat yang ketiganya terwujud melalui atribut yang berbeda-beda yang dapat diformulasikan sebagai acuan perencanaan kota.

Penataan Ruang di Indonesia

Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no.26 tahun 2007. Ernawi (2010) menegaskan bahwa transformasi sosial di perkotaan Indonesia belum membentuk morfologi kota-kota sebagaimana yang diharapkan. Definisi dari morfologi yang diharapkan adalah fungsi-fungsi perkotaan yang efisien, serta wajah kota yang estetis secara visual. Terkait penataan ruang, Ernawi melihat salah satu penyebab tidak tercapainya morfologi kota yang diharapkan adalah belum berfungsinya secara optimal Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrument pemandu pembangunan kota.

Menurut Ernawi, UU Penataan Ruang baru diarahkan kepada teratasinya tujuh kelemahan praktek penataan ruang masa lalu, diantaranya peran pemerintah yang sangat dominan dan cenderung mengabaikan peran pemangku kepentingan lainnya, penitikberatan kepada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa perhatian yang memadai atas perlindungan kualitas lingkungan dan keselamatan publik, terbatasnya perhatian untuk berkembangnya kecerdasan local sebagai aset perencanaan yang vital, dan proses perencanaan tidak terkait proses perancangan bangunan dan infrastruktur pada tingkat yang lebih rinci.

Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum telah merumuskan tujuh kebijakan pokok untuk mewujudkan kota yang layak huni, yang secara garis besar mencakup penegakan hukum dan penerbitan RTRW termasuk rencana detail, insentif untuk perwujudan RTH sebesar 30%, dan meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan berdasarkan pilar pembangunan kota berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola atau pemerintahan.

Dapat dilihat bahwa komitmen pemerintah dalam penataan ruang kota adalah demi membentuk morfologi kota yang mencakup elemen struktural terkait efisiensi pelayanan publik, fungsional terkait optimalitas kegiatan perkotaan, visual terkait estetika dan arsitektur tradisional, dan lingkungan terkait perlindungan alam.

Rencana detail tata ruang (RDTR) menjadi produk utama yang menjembatani aspek mikro dengan aspek makro dan intermediate dalam perencanaan kota. Skala perencanaan yang pada tingkatan detail dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana tata ruang wilayah, dan merupakan langkah integrasi aspek mikro kedalam perencanaan kota.

Kesimpulan - Solusi Pengembangan Infrastruktur Kota

Pengembangan infrastruktur kota tidak dapat dipungkiri harus memenuhi prinsip fungsionalitas, terutama dalam mendorong peran kota sebagai penggerak ekonomi wilayah, terutama terkait peran infrastruktur sebagai elemen yang mendorong efek aglomerasi. Namun demikian, penerapan aspek estetika kedalam perencanaan infrastruktur kota dapat dilakukan dengan membagi perencanaan menjadi tiga tingkatan, makro, intermediate, dan mikro, dimana aspek mikro menjadi perencanaan detail yang memungkinkan integrasi human perspective melalui atribut-atribut perencanaan mikro.

Aspek estetika dalam mewujudkan kota yang humanis tidak dapat diseragamkan di kota-kota yang berbeda, dan sebagaimana pengalaman di Hong Kong, pertimbangan topografi dan historis dapat memandu perwujudan perencanaan kota yang mempertimbangkan aspek estetika. Aspek estetika dapat didefinisikan melalui kesesuaian dan harmonisasi terhadap aspek-aspek topografi dan historis.

UU Penataan Ruang telah memungkinkan pembentukan morfologi kota yang menekankan adanya insentif untuk perwujudan RTH, serta peningkatan aspek visual terkait estetika dan arsitektur tradisional. Rencana Detail Tata Ruang di Indonesia dapat menjadi acuan dalam integrasi aspek mikro kedalam perencanaan kota dan wilayah.

Daftar Pustaka

Marshall, J.U. (1989), The Structure of Urban Systems, Toronto: University of Toronto Press

Marshall,A. (1890), Principles of Economics, London: Macmillan, 8^th edition published in 1920

Thisse, J.F. dan Fujita, M. (2002), The Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth, Cambridge University Press

King (1997), Aesthetics in Integrated Conservation Planning: A Consideration of Its Value, Urban Space and Urban Conservation as an Aesthetic Problem International Conference, Rome

Planning Department Hongkong SAR Government (2002), Urban Design Guidelines for Hong Kong

Ernawi (2010), Morfologi-Transformasi dalam Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Seminar Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

Sumber:

Dr. Emil Elestianto Dardak, MSc

(Executive Vice President, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund & Assistant Professor, Faculty of Economics, Universitas Esa Unggul Jakarta)

Seminar Nasional - Integrated City: Kolaborasi Elemen Urban Planning dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi Melalui Pengembangan Infrastruktur Untuk meningkatkan Performa Kota, Sabtu 12 Maret 2011, Ruang Seminar Gedung Pasca Sarjana UGM

Pengertian Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

2011-11-22T21:35:00.000-08:00

Good governance adalah “mantra” yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai golongan profesi seolah disatukan oleh “koor seruan” kepada pemerintah yang korup di negara berkembang. “Good governance, bad men!” terkepung oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud yang berbeda.

Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.

Kata governance sering dirancukan dengan government. Akibatnya, negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. Good governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.

Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat menerangkan sebab akibat dari suatu kejadian, Mereka hanya mengetahui sebgian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang mereka ucapkan. Pada kasus good governance, para pengucap hanya mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi institusional.

Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. Karena itu, good governance, sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

2.1. Arti Good governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga good governance, dengan demikian, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.”

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

2.2. Membangun Good governance

Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

2.3 Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good governance adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan.

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

Berikut ini adalah pembahasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing:

Prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance:

Indikator & Alat Ukur Prinsip dalam Good Governance:

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Prinsip Akuntabilitas dalam Good Governance

2011-11-22T21:27:00.004-08:00

1. Prinsip Akuntabilitas dalam Good Governance

Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. 7 Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Secara garis besar disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. `Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilainilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan

b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders

c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku

d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi

e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal

b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program

c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat

d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Prinsip Transparansi dalam Good Governance

2011-11-22T21:27:00.002-08:00

2. Prinsip Transparansi dalam Good Governance

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.12 Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusankeputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sector publik.

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Prinsip Partisipatif dalam Good Governance

2011-11-22T21:27:00.000-08:00

3. Prinsip Partisipatif dalam Good Governance

Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai warga negara. Pembangunan politis dalam banyak hal telah disubordinasi oleh pembangunan ekonomis maupun kebijakan-kebijakan pragmatis pejabat tertentu.

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi

b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society sebagai service provider

c. local kultur pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand)

d. faktor-faktor lainnya, seoerti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Pendapat yang mengatakan bahwa partisipasi dapat dilihat melalui keterlibatan anggota-anggota masyarakat di dalam Pemilu saja, jelas merupakan pendapat yang kurang lengkap. Masih banyak pola perilaku informal yang dapat dijadikan patokan dalam menilai tingkat partisipasi dalam suatu masyarakat. Jika orang bersedia menilai proses politik secara netral maka bentuk-bentuk perilaku massa berupa protes, aksi pamflet, ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi. Tindakan protes atau mogok, boleh jadi merupakan luapan dari tuntutan massa akibat saluran-saluran aspirasi yang sebelumnya ada telah berkembang. Protes yang disertai aksi-aksi kekerasan terkadang semata-mata disebabkan oleh keputusasaan, kegusaran, dan terpendamnya konflik internal.

Suatu kebijakan mungkin pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas-jelas akan bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun seiring dilaksanakannya kebijakan tersebut dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi pergeseran dan penyimpangan arah kebijakan tadi.

Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya ada 2 alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :

a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik

b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik,

c. mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas dalam Good Governance

2011-11-22T21:26:00.001-08:00

1. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas dalam Good Governance

Definisi (Konseptual & Operasional)	Indikator	Alat Ukur
1. The requirement of an public organization (or perhaps an individual) to render an account to some other organization and to explain its action. (B. Guy Peters, “The Politics of Bureaucracy”, (2000). London : Routledge hal. 299-381) Akuntabilitas dalam definisi ini mencakup : a. akuntabilitas keuangan (financial accountability) b. akuntabilitas administrative (administrative accountability) c. akuntabilitas kebijakan public (policy decision accountability) 2. The extent to which one must answer to higher authority –legal or organizational- for one’s actions in society at large or within one’s particular organizational position (Jay M. Shafritz & E.W. Russell, “Introducing Public Administration”, (1997). USA : Longman, hal 376) 3. Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrunity is appropriate to their office (Martin Minogue, artikel “The management of public change: from ‘old public administration’ to ‘new public management’ dalam “Law & Governance” Issue I, British Council Briefing. 4. Akuntabilitas diperoleh melalui : a. usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawb untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan b. penetapan criteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi (Governance : Sound Development Management (1999), Asian Development Bank hal 7-13) 5. Jenis-jenis akuntabilitas adalah : a. akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan b. akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK c. akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hokum d. akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan (Bintoro Tjokroamidjojo, “Reformasi Administrasi Publik”, (2001), Jakarta: MIA-UNKRIS hal 45-49 6. Beberapa pertanyaan yang harus siap dijawab oleh administrator publik sehubungan dengan akuntabilitas publik adalah: a. apakah saya berhubungan dengan masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan nilai-nilai yang konsisten dengan nilai-nilai dari konstituen saya ? b. apakah program yang saya buat untuk konstituen didasarkan pada hipotesis yang jelas tentang masalah dan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah itu ? c. dengan hipotesis tersebut, apakah saya mempergunakan metode yang efektif-biaya untuk mengimplementasikan alternatif yang dipilih ? d. dalam mengimplementasikan metode tersebut apakah saya telah me-manfaatkan secara penuh sumber daya yang tersedia bagi saya dalam pengertian alokasi sumber daya kontrol biaya waktu dan usaha versus penyelesaian dalam kuantitas maupun kualitas e. apakah saya telah menggunakan sumber daya yang, jika telah digunakan secara efisien dan efektif, akan memenuhi kebutuhan dari konstituen dalm pengertian secara kuantitas maupun kualitas. (John W. Sutherland, “Management Handbook for Public Administrators, (1978), Van Nostrand Reinhold Company, hal 607-662) 7. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002, hal 19) 8. Accountability, however, is a two way relationship between public servants and the public at large. Whilst there is a constitutional obligation on public officials to provide an accountable public service the onus is on the public to ensure that officials live up to this expectation. Standards of efficiency and public service delivery can only be as high as the expectations voiced by civil society interest groups. To hold public officials accountable for service delivery requires that the public be adequately informed about the level of service that they are entitled to. Moreover, the public must be reliably informed about the actual level of service delivery and the performance of individual departments and officials within the public service. (Colm Allan, Coordinator Public Service Accountability Monitor Eastern Cape, South Africa, dalam paper berjudul “Civil Society & Public Accountability : the Need for Active Monitoring dalam diskusi internasional 9-th International Anti-Corruption Conference, 10-15 Oktober 1999 Durban, South Africa) 9. Kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mengemban fungsi profesi secara konsisten, efisien dan efektif, responsif, jujur, serta bertanggung jawab kepada publik. (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia) Kesimpulan : Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : a. pada tahap proses administrator publik harus siap untuk mendiskusikan atau mendemonstrasikan bahwa program telah dibangun dalam hubungan dengan tujuan program dan rencana utamanya serta bagaimana pelayanan akan disampaikan dalam sebuah tatacara yang konsisten dengan nilai-nilai konstituen b. pada tahap keluaran akuntabilitas dimulai dengan pernyataan tujuan, terutama dalam bentuk level kuantitas maupun kualitas pelayanan yang akan disediakan bagi konstituen	Proses pembuatan sebuah kepu- tusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil	Visi & misi Job description (acuan pelayanan) - pilihan metode pelayanan - informasi tentang tingkat pelayanan - mekanisme / standar pelayanan - standar efisiensi - kapasitas yg memadai - kualitas yang memadai produk-produk kebijakan daerah (proses pembuatan keputusan): - Pola dasar - Propeda - Renstra - Repetada - APBD - Sistem & mekanisme perencanaan, pengendalian pembangunan daerah - SK - Anggaran tahunan - Perda Annual report (Laporan pertanggung jawaban) Laporan keuangan (sistem pengelolaan keuangan) Kebijakan daerah dalam : - pengadaan barang dan jasa - pajak dan retribusi - demokratisasi - keuangan daerah Penanganan pengaduan - kotak pos pengaduan - berita-berita di media massa - pengaduan melalui ornop (LSM) - hasil studi & penelitian - monitoring independen Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi Dalam Good Governance

2011-11-22T21:25:00.002-08:00

2. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi Dalam Good Governance

Definisi (Konseptual & Operasional)	Indikator	Alat Ukur
1. Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands (Martin Minogue, artikel “The management of public change: from ‘old public administration’ to ‘new public management’ dalam “Law & Governance” Issue I, British Council Briefing. Informasi dan keterbukaan ini mencakup : a. memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan b. menjelaskan alasan-alasan dari keputusan-keputusan administratif c. membuka informasi “guidelines internal” tentang cara-cara bagian tersebut berhubungan dengan publik d. menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu e. memenuhi permintaan informasi khusus 2. One of the requirements of corporate transparency is that a company disclose whether it has a code of conduct containing specific rules designed to combat bribery what the contents of that code are and evaluations of internal controls and its performance in implementing the code. Doing so allows a company to be held to account if it does not meet its self-imposed standards. (Harriet Fletcher “Corporate transparency in the fight gainst corruption”. Global Corruption, hal 33) 3. Transparansi didapat melalui “setting unambiguous rules on what is expected of public employees in order to resolve this conflicting situation Put stated standards into practice by : a. socialization : communication training and counseling b. enforcement : disclosure systems detecting and punishing those who do not comply with the stated standards (Evelyn Levy, Forum on Ensuring Accountability and Transparency in the Public Sector, Brasilia, 2001) 4. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (clarity) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah Indikatornya : a. akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available) b. aturan dan prosedur yang “simple, straightforward and easy to apply” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi (Asian Development Bank, “Governance : Sound Development Management, 1999 : hal 7 -13) 5. Menurut Transparency International, undang-undang Freedom of Information (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak public untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Undang-undang ini memuat aturan bahwa sebuah kantor pemerintahan harus mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan : a. struktur, fungsi dan operasi b. kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut c. rancangan akses d. prosedur internal yang digunakan oleh kantor tersebut dalam melakukan pelayanan 6 Openness about policy intentions, formulations and implementations. (Organization for Economic C0-operation and Development) 7. Access to information is the ability citizens to obtain information about the past, present, and future activities of the state. The phrase “freedom of information” is also widely used when referring to the ability of individuals to gain access to information in the possession of the state. Access to information is fundamentally about the quality of information available from the state, not the quantity. It has been argued that access to information is an essential element of democratic government. That is, for democracy to flourish, citizens must be adequately informed about the operations and policies of their government. (Nikhil Dey, dikutip oleh Dr. Gopakumar Krishnan, Public Affairs Centre Bangalore, dalam paper “Increasing Information Access to Improve Political Accountability & Participation : Mapping Future Actions in Asia Pacific, disajikan dalam Asia Pasific Regional Workshop,10-th IACC, Prague, 10 Oktober 2001) 8. Keterbukaan informasi yang berkenaan dengan perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi program, yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan marjinal dan perempuan pada khususnya. (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia). 9. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri 2002, hal 18)	Penyediaan informasi yang jelas ten-tang prosedur-prosedur , biaya-biaya dan tanggung jawab Kemudahan akses informasi Menyusun suatu mekanisme peng-aduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan	Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : - annual reports - brosur - leaflet - pusat informasi - telepon bebas pulsa - liputan media - iklan layanan masyarakat - website - papan pengumum an - Koran lokal Informasi yang disajikan : - acuan pelayanan - perawatan data - laporan kegiatan publik - prosedur keluhan Penanganan keluhan : - berita-berita kota di media massa dan local - notice of response - personil - limit waktu respon - opinion pools & survey ttg isu-isu kebijakan public - komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan - service users surveys Institusi dan organisasi daerah - Bawasda - Kantor PMD/BPM - kantor Humas - Dinas Kominfo - Forum Lintas Pelaku Pertemuan masyarakat Mimbar rakyat

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Indikator dan Alat Ukur Prinsip Partisipasi Publik dalam Good Governance

2011-11-22T21:25:00.000-08:00

3. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Partisipasi Publik dalam Good Governance

Definisi (Konseptual & Operasional)	Indikator	Alat Ukur
1. Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat secara intim dengan setiap keputusan organisasi. Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu : a. keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara para aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang diimplementasikan b. keterlibatan publik, dalam desain dan implementasi program. (B. Guy Peter, “The Politics of Bureaucracy”, (2001), London : Routledge, hal 299-381. 2. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan public. Dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi) b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan civil society sebagai service provider c. lokal kultur pemerintah d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansi substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetensi Dalam rangka penguatan partisipasi public pemerintah seharusnya mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik, menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan public, mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dalam pelayanan public ( Dr. Hartmut Gustmann “Public Participation in Public Service : the German Local Government Experience” 3. prinsip ini berhubungan dengan pandangan bahwa masyarakat adalah jantungnya pembangunan, yang bukan hanya mendapatkan keuntungan dari sebuah pembangunan tetapi juga menjadi agen pembangunan. Karena pembangunan adalah untuk dan oleh masyarakat, maka mereka membutuhkan akses pada institusi yang mempromosikan pembangunan (“Governance : Sound Development Management”, (1999), Asian Development Bank, hal 7-13) 4. Pemerintahan partisipatif bercirikan : a. fokusnya adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi b. basis konstitusional dan mandate demokratis yang berhubungan dengan situasi akhir adalah yang menjadi tujuan c. pemerintah hanya menentukan isi (determine content) d. sasaran adalah ditujukan dalam kekuatan gabungan antara pemerintah dan actor lain dalam masyarakat e. insiatif dan bagian pertengahan dalam lingkaran governance adalah penting, tetapi –walaupun petunjuk umum diberikan- akhir eksplisit sangat terbuka f. visi dan pengembangan berdasarkan consensus sangat penting g. pemerintah hanya berperan sebagai chairperson h. fokusnya adalah pada “managing outcomes as shared result” (Michael Hill & Peter Hupe, “Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice”, (2002), USA : Sage Publication, hal 161 – 197) 5. Asumsi dasar dari partisipasi adalah “semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin produktif individu tersebut.” Ada 2 bentuk kegiatan : a. mendorong partisipasi secara formal melalui komite atau dewan, yang mendorong masyarakat komunitas lokal untuk memberikan pandangan mereka tentang isu-isu kebijakan yang akan mempengaruhi pekerjaan maupun kesejahteraan mereka. b. mendorong partisipasi tanpa institusi Partisipasi sangat berguna bagi pemerintah didalam memvalidasi premis-premis darimana sebuah program berasal dan karena itu akan berkontribusi terhadap efektivitas program. Dengan hadirnya isu partisipasi, kelompok tersebut akan berpindah dari orientasi pada input kepada manajemen program dan penekanan pada output. 6. A process by which people take an active and influential hand in shaping decision that affect their lives. (Development Assistant Committee, “Evaluation of Programs Promoting Participatory Development and Good Governance, 1997, hal 22) 7. A process by which people, especially disadvantaged people, influence decisions that affect them (IBRD) 8, Adanya sistem yang memungkinkan individu yang tidak terwakili kepentingannya oleh kelompok kepentingan yang terorganisir untuk menyalurkan kepentingannya dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi kegiatan program (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia) 9. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20.) Kesimpulan : Prinsip partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Operasionalisasi konsep : 1. pada level akar rumput, partisipasi mengimplikasikan struktur pemerin-tahan yang fleksibel dan memberikan peluang bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menyem-purnakan desain dan implementasi program serta proyek public 2. memberikan peluang bagi LSM seba-gai sarana alternatif enyaluran energi dari publik, melalui identifikasi kepentingan publik, mobilisasi opini publik, untuk mendukung kepen-tingan tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai	keterlibatan aparat melalui tercip-tanya nilai dan komitmen diantara aparat adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. kemampuan masyarakat untuk ter-libat dalam proses pembuatan keputusan fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi visi dan pengembangan berdasar-kan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan	public hearing pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders meeting) jajak pendapat umum laporan penelitian dan kajian (constituent surveys) media massa simple voting in referenda diskusi publik e-participation policy conference policy round tables

Sumber:

Dra.Loina Lalolo Krina P., Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003

Teori Program Transmigrasi

2011-10-15T11:10:00.000-07:00

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (UU No. 29 tahun 2009). Saat ini, diseluruh dunia, perpindahan penduduk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial untuk memungkinkan dalam mengatasi “ kekejaman ruang,” yang menjadi objek utama kebijaksanaan tentang ilmu kewilayahan (Brown, 1977).

Turner (1976) berpendapat bahwa bermukim yang dalam hubungannya dengan transmigrasi juga termasuk dalam permukiman, secara umum menjelaskan bahwa lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari dukungan ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan. Sistem prasarana dapat didefinisikan sebagai fasilitas–fasilitas fisik atau struktur–struktur dasar, peralatan - peralatan, instalasi–instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk menunjang sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Transmigrasi lokal mencakup migrasi dalam daerah tertentu, dari daerah satu ke daerah yang lain. Migrasi ini terlebih-lebih akibat pembagian bidang tanah yang terlalu kecil sebelum perang. Oleh karena itu, generasi muda bahkan kadang-kadang para transmigran itu sendiri sesudah beberapa tahun merasa kekurangan tanah lagi. Mengurangnya kesuburan daerah-daerah yang tidak beririgasi sehingga panen menurun, juga turut menyebabkan terjadinya kekurangan tanah ini sehingga adanya orang-orang yang tidak memiliki tanah. Mereka itu lalu mencari penghidupannya dengan mengolah tanah orang lain. Namun jalan keluar lainnya lebih terbuka, yakni, pindah ke daerah-daerah yang baru dibuka didekatnya. Acap kali hal ini berlangsung secara illegal. Mereka lantas disebut anak kolonis. Tetapi istilah resmi untuk mereka adalah transmigran lokal (H.J Heeren:1979).

Tingkat perannya, transmigrasi dibagi menjadi 3 (tiga) model, yaitu :

1) Transmigrasi model ring I, yaitu penempatan mobilitas penduduk antar kecamatan dalam satu wilayah pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Transmigrasi model ring II, yaitu penempatan mobilitas penduduk antar Kabupaten dalam wilayah pemerintah Provinsi.

3) Transmigrasi model ring III, yaitu penempatan mobilitas penduduk antar provinsi dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Transmigrasi memegang peranan yang sangat penting bagi berhasilnya usaha-usaha pembangunan. Transmigrasi selain mengurangi kepadatan penduduk didaerah-daerah tertentu, juga memperluas landasan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan sektor-sektor lain, khususnya sektor pertanian. Disamping itu, transmigrasi juga menunjang usaha-usaha pembangunan daerah yang relative masih terbelakang. Dengan demikian transmigrasi menunjang usaha-usaha perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan dan pemerataan penyebaran pembangunan. Dalam pada itu transmigrasi juga menunjang usaha peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi melalui perluasan landasan kegiatan sektor lain, seperti pertanian dan perindustrian.(Ramdahan KH, Hamid Jabar, Rofiq Ahmad:1993)

Program transmigrasi mempunyai tujuan utama, dari saat-saat yang paling awal pada zaman kolonisasi sampai sekarang tujuan utamanya tidak pernah berubah yaitu menyebarkan penduduk. Akan tetapi akhir-akhir ini umum masih berpandangan bahwa tujuan utama program transmigrasi adalah mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa. Kemudian pada pertengahan tahun 1960an muncul pandangan yang lebih dinamis, yang memandang program transmigrasi bukan saja sebagai jalan keluar yang memang belum pernah berhasil bagi masalah kependudukan di Jawa tetapi juga sebagai sarana penyebaran sumberdaya manusia demi pembangunan daerah-daerah lain. Disamping itu kenaikan tingkat hidup, pertambahan produksi pertanian, keamanan nasional dan integrasi nasional juga disebut-sebut sebagai keuntungan tambahan (Colin MacAndrew.1979)

Lebih lanjut Colin MacAndrew menerangkan bahwa program transmigrasi di Indonesia perlu diteliti untuk memperoleh penggolongan-penggolongan para transmigran. Walaupun dari dulu sampai sekarang banyak macamnya, tetapi saat ini dapat digolongkan ke tipe-tipe utama yang dibiayai pemerintah, yang dibedakan dari jumlah bantuan yang diterima. Pertama adalah transmigrasi umum yang dibantu sepenuhnya oleh pemerintah sejak dari waktu pemberangkatan sampai periode pemukiman awal sampai akhirnya diserahkan kepada marga setempat. Kedua dikenal sebagai transmigran swakarsa yang pindah atas prakarsa sendiri, namun mereka diperkenankan menetap di proyek pemerintah. Selain kedua tipe di atas ada juga transmigran swakarsa yang pindah atas prakarsa sendiri dan menetap tanpa bantuan pihak-pihak lain di daerah yang tak berpenghuni ataupun di tanah sewaan dari marga setempat. Tipe perpindahan terakhir yang berukuran besar dan penting artinya ini paling tidak jumlahnya sama dengan jumlah yang dipindahkan melalui program pemerintah.

Paradigma baru transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan (Suparno, 2006).

Kebijakan transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok yaitu :

1) Ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

2) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat.

3) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk dan mendukung pemberdayaan potensi sumberdaya wilayah, kawasan dan lokasi yang pemanfaatannya kurang optimal agar berkembang lebih produktif.

Sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru dilatarbelakangi oleh lima pokok pikiran, yaitu:

1) Pertama, pembangunan transmigrasi sebagai upaya rekayasa ruang dan orang, diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan nasional.

2) Kedua, pengembangan usaha dan budidaya di permukiman transmigrasi diarahkan untuk mendukung kebijakan energi alternatif dengan mengembangkan budidaya tanaman bahan bio-energi seperti kelapa sawit, jagung, tebu, singkong , dan juga jarak pagar.

3) Ketiga, pembangunan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mengembangkan daerah perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal dan terisolir, merupakan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional.

4) Keempat, pembangunan transmigrasi sebagai upaya pengembangan wilayah baru perlu dilaksanakan secara kolaboratif dengan kalangan swasta untuk mengembangkan investasi, sehingga transmigrasi akan mampu mendukung pemerataan investasi, dan

5) Kelima, pembangunan transmigrasi sebagai salah satu upaya penyediaan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha merupakan salah satu strategi nasional mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.

Paradigma baru transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi seharusnya menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan (Suparno,2007).

Budihardjo (1998), Lokasi perumahan dan permukiman (transmigrasi) yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Teknis pelaksanaannya: bukan daerah bencana, mudah pencapaian ke lokasi, mudah mendapatkan prasarana lingkungan, mudah mendapatkan bahan bangunan dan tenaga kerja.

b) Tata guna lahan: tidak merusak lingkungan dan tanah yang secara ekonomis telah sukar dikembangkan secara produktif.

c) Kesehatan dan kemudahan: lokasi jauh dari lokasi pabrik yang mendatangkan polusi, mudah mendapatkan sumber air bersih, sarana lingkungan dan kebutuhan keluarga.

d) Politis dan ekonomis: menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekelilingnya.

Transmigrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, serta sebagai strategi nasional untuk perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan (melalui pembekalan akses ketrampilan, manajemen, penguasaan teknologi, akses modal dan pasar. Transmigrasi akan berjalan dengan kendala yang minimal apabila pendekatan multikultural, perubahan wawasan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat (masyarakat pemukim maupun masyarakat sekitarnya) diakui dalam strategi pembangunan nasional sehingga tercipta alkuturasi dan tidak terjadi konflik sosial. Selanjutnya pembangunan permukiman transmigrasi dapat dilaksanakan dengan baik bila pelaksanaannya mempunyai produktivitas berkesinambungan untuk berusaha, serta ramah lingkungan dapat dipenuhi (Anharudin,dkk.2005)

Transmigrasi masih diperlukan sebagai suatu pendekatan pembangunan dengan keberhasilan yang optimal, jika berbagai faktor eksternal turut mendukungnya, antara lain mencakup kondisi keamanan regional, dukungan masyarakat lokal (setempat), kemauan politik pemerintahan daerah, dukungan administrasi dan pendanaan (pembiayaan) anggaran daerah, serta tuntutan pembangunan daerah. Kiranya sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru tersebut akan menjadi momentum perubahan bagi pembangunan transmigrasi di Indonesia, sehingga transmigrasi dapat menjadi program andalan untuk mengatasi sebagian persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka:

Heeren, H. J. 1979. Transmigrate In Indonesia. Jakarta. Gramedia.

KH, Ramadhan. Hamid Jabbar, Rofiq Ahmad. 1993. Transmigrasi Harapan dan Tantangan. Departemen Transmigrasi RI. Jakarta.

MacAndrew, Colin. & Rahardjo. 1979. Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia. UGM. Gadjah Mada University Press.

Suparno, Erman. 2007. Pidato Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Ke - 57 Tahun 2007. Diakases tanggal 27 Desember 201. http://bto.sisfo.net.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian

Beberapa Teori tentang Mobilitas Penduduk

2011-10-15T11:07:00.000-07:00

Mobilitas penduduk horizontal atau geografis meliputi semua gerakan (movement) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula (Mantra 1984, 4). Batas wilayah umumnya dipergunakan batas administrasi misalnya : propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau pedukuhan. Bentuk-bentuk mobilitas penduduk dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen atau migrasi, dan mobilitas non-permanen (mobilitas sirkuler). Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas sirkuler ialah gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Secara operasional, migrasi dapat diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Seseorang dapat disebut sebagai seorang migran, apabila orang tersebut melintasi batas wilayah administrasi dan lamanya bertempat tinggal di daerah tujuan minimal enam bulan (Mantra, 1984).

Ada beberapa teori yang menerangkan mengapa seseorang mengambil keputusan melakukan mobilitas. Pertama, seseorang mengalami tekanan (stres), baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain tidak. Kedua, terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Apabila tempat yang satu dengan lainnya tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilitas penduduk.

Perilaku mobilitas penduduk menurut Ravenstein atau disebut dengan hukum-hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut (Mantra, 2003).

1) Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan.

2) Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus memiliki kefaedahan wilayah (place utility) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal.

3) Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi.

4) Informasi negative dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migrasi potensial) untuk bermigrasi.

5) Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar mobilitasnya.

6) Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitanya.

7) Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Jadi, arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi.

8) Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan, atau epidemi.

9) Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas dari pada mereka yang berstatus kawin.

Daftar Pustaka:

Mantra, Ida Bagoes. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar

Mantra, Ida Bagoes. Agus Joko Pitoyo. 1998. Kumpulan Beberapa Teori Mobilitas Penduduk Buku I. Fakultas Geografi. UGM

Mantra, Ida Bagoes. 1984. Mobilitas Penduduk di Indonesia dan Implikasi Kebijaksanaan. Yogya, Pusat Penelitian Kependudukan.

Beberapa Konsep tentang Kesejahteraan

2011-10-15T11:05:00.000-07:00

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu- individu.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indicator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity)

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

1) Tingkat pendapatan keluarga;

2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;

3) Tingkat pendidikan keluarga;

4) Tingkat kesehatan keluarga, dan;

5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya;

2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;

3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;

4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status)

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) social ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004).

Penilaian keberhasilan transmigrasi mengacu pada Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/IX/2009 tentang tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran, yang menyatakan bahwa tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigrasi meliputi tingkat penyesuaian, pemantapan dan pengembangan yang terdiri dari empat parameter yaitu ekonomi, sosial dan budaya, integrasional dan keaktifan dan pelayanan lembaga social.

Daftar Pustaka:

Bintarto. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. Metode Analisa Geografi .LP3ES. jakarta

Nasikun, Dr. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. PT. Tiara Wacana.Yogyakarta.

Peraturan Menteri Nomor: PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan (Makalah Lokakarya)

2011-09-15T21:15:00.000-07:00

A. DASAR PEMIKIRAN

(1) Kota mempunyai luas yang tertentu dan terbatas

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, ter-masuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering meng-ubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertambah-an jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidak nyamanan di lingkungan perkota-an. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan RTH sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan menyamankan.

(2) Tata ruang kota penting dalam usaha untuk efisiensi sumberdaya kota dan juga efektifitas penggunaannya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya lainnya.

Ruang-ruang kota yang ditata terkait dan saling berkesinambungan ini mem-punyai berbagai pendekatan dalam perencanaan dan pembangunannya. Tata guna lahan, sistem transportasi, dan sistem jaringan utilitas merupakan tiga faktor utama dalam menata ruang kota. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya.

(3) RTH perkotaan mempunyai manfaat kehidupan yang tinggi

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk mendapatkan RTH yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya. Karakter ekologis, kondisi dan ke-inginan warga kota, serta arah dan tujuan pembangunan dan perkembangan kota merupakan determinan utama dalam menentukan besaran RTH fungsi-onal ini.

(4) Keberadaan RTH penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan.

Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan.

(5) Kelestarian RTH suatu wilayah perkotaan harus disertai dengan ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan rancangannya.

B. KONSEP RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Definisi dan Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi:

a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan

b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman,

Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya, RTH diklasi-fikasi menjadi:

a) bentuk RTH kawasan (areal, non linear), dan

b) bentuk RTH jalur (koridor, linear),

Berdasarkan penggunaan lahan RTH atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi:

a) RTH kawasan perdagangan,

b) RTH kawasan perindustrian,

c) RTH kawasan permukiman,

d) RTH kawasan per-tanian, dan

e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.

Berdasarkan status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi:

a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh peme-rintah (pusat, daerah), dan

b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.

Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitek-tural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepenting-an, dan keberlanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk per-lindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk ke-indahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keingin-an dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Pola dan Struktur Fungsional

Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional (ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural) antar komponen pemben-tuknya.

Pola RTH terdiri dari:

a) RTH struktural,

b) RTH non struktural

RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsi-onal antar komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki plano-logis yang bersifat antroposentris. RTH tipe ini didominasi oleh fungsi-fungsi non ekologis dengan struktur RTH binaan yang berhierarkhi. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (outdoor recreation) penduduk perkotaan seperti yang diperlihatkan dalam urutan hierakial sistem pertamanan kota (urban park system) yang dimulai dari taman perumahan, taman lingkungan, taman ke-camatan, taman kota, taman regional, dst). RTH non struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pem-bentuknya yang umumnya tidak mengikuti pola hierarki planologis karena bersifat ekosentris. RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat dominan dengan struktur RTH alami yang tidak berhierarki. Contohnya adalah struktur RTH yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjal, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pesisir.

Untuk suatu wilayah perkotaan, maka pola RTH kota tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota (tipologi alamiah kota: kota lembah, kota pegunungan, kota pantai, kota pulau, dll) sehingga dihasilkan suatu pola RTH struktural.

Elemen Pengisi RTH

RTH dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi serta rencana dan rancangan peruntukkannya. Lokasi yang berbeda (seperti pesisir, pusat kota, kawasan industri, sempadan badan-badan air, dll) akan memiliki permasalahan yang juga berbeda yang selanjutnya berkonsekuensi pada rencana dan rancangan RTH yang berbeda.

Untuk keberhasilan rancangan, penanaman dan kelestariannya maka sifat dan ciri serta kriteria (a) arsitektural dan (b) hortikultural tanaman dan vegetasi penyusun RTH harus menjadi bahan pertimbangan dalam men-seleksi jenis-jenis yang akan ditanam.

Persyaratan umum tanaman untuk ditanam di wilayah perkotaan:

a) Disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota

b) Mampu tumbuh pada lingkungan yang marjinal (tanah tidak subur, udara dan air yang tercemar)

c) Tahan terhadap gangguan fisik (vandalisme)

d) Perakaran dalam sehingga tidak mudah tumbang

e) Tidak gugur daun, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural

f) Dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota

g) Bibit/benih mudah didapatkan dengan harga yang murah/terjangkau oleh masyarakat

h) Prioritas menggunakan vegetasi endemik/lokal

i) Keanekaragaman hayati

Jenis tanaman endemik atau jenis tanaman lokal yang memiliki keunggulan tertentu (ekologis, sosial budaya, ekonomi, arsitektural) dalam wilayah kota tersebut menjadi bahan tanaman utama penciri RTH kota tersebut, yang selanjutnya akan dikembangkan guna mempertahankan keanekaragaman hayati wilayahnya dan juga nasional.

Teknis Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu

a) Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan di-tentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:

1) Kapasitas atau daya dukung alami wilayah

2) Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pela-yanan lainnya)

3) Arah dan tujuan pembangunan kota

RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang ber-lokasi, berukuran, dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan RTH privat. Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik harus berukuran sama atau lebih luas dari RTH luas minimal, dan RTH privat merupakan RTH pendukung dan penambah nilai rasio terutama dalam meningkatkan nilai dan kualitas lingkungan dan kultural kota.

b) Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH

c) Sruktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi)

d) Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

C. ISSUE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Tiga issues utama dari ketersediaan dan kelestarian RTH adalah

a) Dampak negatif dari suboptimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan selan-jutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian:

1) Menurunkan kenyamanan kota: penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat, dll)

2) Menurunkan keamanan kota

3) Menurunkan keindahan alami kota (natural amenities) dan artifak alami sejarah yang bernilai kultural tinggi

4) Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dn psikis)

b) Lemahnya lembaga pengelola RTH

1) Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat

2) Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH

3) Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH

4) Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas

c) Lemahnya peran stake holders

1) Lemahnya persepsi masyarakat

2) Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah

d) Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH

1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH fungsional

D. ACTION PLAN

Pembangunan dan pengelolaan RTH wilayah perkotaan harus menjadi substansi yang terakomodasi secara hierarkial dalam perundangan dan peraturan serta pedoman di tingkat nasional dan daerah/kota. Untuk tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, permasalahan RTH menjadi bagian organik dalam Ren-cana Tata Ruang Wilayah dan subwilayah yang diperkuat oleh peraturan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan dan pengelolaan RTH juga mengikut sertakan masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian mereka terha-dap, terutama, kualitas lingkungan alami perkotaan, yang cenderung menurun.

Beberapa action plan yang dapat dilaksanakan, a.l.:

(1) Issues : Suboptimalisasi RTH

Action plan yang disarankan:

a) Penyusunan kebutuhan luas minimal/ideal RTH sesuai tipologi kota

b) Penyusunan indikator dan tolak ukur keberhasilan RTH suatu kota

c) Rekomendasi penggunaan jenis-jenis tanaman dan vegetasi endemik serta jenis-jenis unggulan daerah untuk penciri wilayah dan untuk me-ningkatkan keaneka ragaman hayati secara nasional

(2) Issues : Lemahnya kelembagaan pengelola RTH

Action plan yang disarankan:

a) Revisi dan penyusunan payung hukum dan perundangan (UU, PP, dll)

b) Revisi dan penyusunan RDTR, RTRTH, UDGL, dll

c) Penyusunan Pedoman Umum : Pembangunan RTH, Pengelolaan RTH

d) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif

e) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

(3) Issues : Lemahnya peran stake holders

Action plan yang disarankan:

a) Pencanangan Gerakan Bangun, Pelihara, dan Kelola RTH (contoh Gerakan Sejuta Pohon, Hijau royo-royo, Satu pohon satu jiwa, Rumah dan Pohonku, Sekolah Hijau, Koridor Hijau dan Sehat, dll)

b) Penyuluhan dan pendidikan melalui berbagai media

c) Penegasan model kerjasama antar stake holders

d) Perlombaan antar kota, antar wilayah, antar subwilayah untuk mening-katkan apresiasi, partisipasi, dan responsibility terhadap ketersediaan tanaman dan terhadap kualitas lingkungan kota yang sehat dan indah

(4) Issues : Keterbatasan lahan perkotaan untuk peruntukan RTH

Action plan yang disarankan:

a) Peningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH

b) Peningkatan luas RTH privat

c) Pilot project RTH fungsional untuk lahan-lahan sempit, lahan-lahan marjinal, dan lahan-lahan yang diabaikan

Sumber:

Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem Rth Di Perkotaan Dalam rangkaian acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB - 30 November 2005)

Peranan Ekonomi Regional Dalam Pembangunan Wilayah

2011-09-11T02:57:00.000-07:00

Ketika ekonomi perkotaan dan regional mulai berkembang menjadi sebuah cabang ilmu ekonomi yang terpisah (dasawarsa 1950 dan 1960an), sebagian besar ekonom yang memiliki minat di bidang ini berpikir bahwa cabang ilmu ekonomi perkotaan dan regional benar-benar berbeda dengan cabang ilmu ekonomi lainnya. Namun, perkembangan selanjutnya (pada akhir dasawarsa 1960 dan awal 1970-an) menunjukkan bahwa cabang ilmu ekonomi perkotaan dan regional sebenarnya merupakan suatu bagian yang vital dari disiplin ilmu ekonomi secara keseluruhan dan terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Selain itu, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa teori serta metode yang digunakan oleh para ahli geografi, khususnya ahli ekonomi geografi, tidak berbeda jauh dengan yang digunakan oleh para ahli ekonomi perkotaan dan regional di dalam pembahasan kewilayahan.

Carl J. Sinderman, seorang ahli biologi dalam bukunya The Joy of Science menjelaskan bahwa, “what a beautiful blueprint for action!...What a fraud! There is no single scientific method;...Reality, for most professionals, is far sloppier than the neat textbook ‘scientific method,’ and follows no single pathway”. Sinderman, ingin menekankan bahwa masing-masing ilmuwan tidak perlu memperdebatkan metode ilmiah yang paling benar. Beragam metode dengan pendekatan yang berbeda, tetap dapat memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Saat ini, banyak ilmuwan yang tertarik dengan bidang atau kajian yang serupa, walaupun menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Integrasi dari semua karya ilmiah yang dikerjakan di masing-masing bidanglah yang justru memajukan pengetahuan dan bukan hanya hasil kajian ilmu tertentu saja.

Pernyataan di atas bukan untuk menjelaskan bagaimana analisis kewilayahan harus mengikuti berbagai aturan positivisme ilmiah, tetapi lebih untuk mempertegas bahwa tidak hanya satu metode ilmiah saja yang dapat digunakan. Lebih baik jika kita peduli terhadap manfaat analisis kewilayahan sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan kewilayahan, dan tidak memperdebatkan metode ilmiah yang digunakan masing-masing ilmuwan. Analisis kewilayahan lebih merupakan sebuah pendekatan berbagai teori, kebijakan, dan perencanaan sosial yang terintegrasi.

Pemahaman tentang kekuatan ekonomi dibalik perkembangan suatu wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun perencanaan pengembangan wilayah. Dalam kenyataannya selama ini, aspek teknis memiliki porsi peranan yang lebih besar ketimbang aspek lainnya, seperti ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut saat ini mulai berubah dimana perencanaan wilayah tidak lagi mengabaikan unsur perkembangan ekonomi dan sosial, karena adanya fenomena bahwa suatu wilayah akan berkembang dan terpolarisasi sebagai akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, Kota London yang dikenal sebagai pusat aktivitas finansial dunia, berkembang menjadi Greater London karena munculnya aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial yang baru di sekitar wilayah pinggirannya. Perkembangan aktivitas tersebut bahkan tidak mampu diprediksi sebelumnya, sehingga sempat terjadi penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, perencanaan wilayah memang mutlak melibatkan sudut pandang yang bersifat multi dimensi sehingga pengaturan ruang memang sesuai perkembangan alamiah suatu wilayah.

Dalam perkembangannya, konsep mengenai perencanaan wilayah terus mengalami evolusi. Penerapan prinsip-prinsip laissez-faire, dimana pasar dibiarkan bebas bekerja sehingga campur tangan pemerintah dalam bentuk perencanaan tidak banyak dibutuhkan, ternyata tidak tepat lagi dalam konteks pembangunan wilayah modern. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum tentu dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul dan dibutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih luas lagi. Dengan adanya intervensi pemerintah dalam bentuk penyusunan perencanaan maka diharapkan alokasi sumberdaya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat.

Bermacam-macam persoalan yang dapat muncul akibat adanya dominasi prinsip-prinsip laissez-faire, antara lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya penyediaan barang-barang publik, masalah pengangguran, ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi, tingkat kriminalitas yang tinggi, kesemrawutan tata ruang. Berbagai masalah ini akan semakin parah jika campur tangan pemerintah dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Berbagai deskripsi di atas menunjukkan pentingnya peranan ekonom regional dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah. Bagaimanapun juga, pemahaman terhadap suatu wilayah harus dilandasi oleh pemahaman tentang aktivitas ekonomi apa saja yang ada di dalam wilayah tersebut, termasuk bagaimana aktivitas tersebut bisa terbentuk. Penentuan lokasi yang dilakukan para agen ekonomi (perusahaan dan rumah tangga) tentunya didasarkan pada rasionalitas yang mereka miliki. Ekonom regional memiliki berbagai peralatan analisis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisis mengapa terbentuk suatu aktivitas ekonomi, dimana aktivitas tersebut terbentuk, bagaimana aktivitas tersebut dapat berkembang, dan apa dampak ekonomi dari perkembangan aktivitas tersebut dalam konteks spasial. Analisis yang dilakukan oleh para ekonom regional tidak terbatas hanya untuk memahami aktivitas ekonomi di dalam suatu wilayah saja, tetapi juga mencoba mengidentifikasi keterkaitan dan interaksi antar wilayah. Berbagai alat analisis seperti model input-output, economic base theory dan shift-share analysis, sistem neraca sosial ekonomi (social accounting matrix), model keseimbangan umum (general equilibrium model), model gravitasi, berbagai indeks ketimpangan wilayah, maupun ekonometrika spasial menjadi kekuatan yang dimiliki para ekonom regional dalam menganalisis ekonomi wilayah dengan baik.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pembangunan wilayah di Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu dengan menyusun perencanaan dari sudut pandang pengembangan wilayah (regional development). Secara teoritis pembangunan wilayah harus dapat menyeimbangkan kepentingan lokal dengan tujuan nasional secara keseluruhan. Keterpaduan kepentingan tersebut melibatkan keterpaduan antar sektor, baik sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor non-ekonomi dan antara kawasan rural maupun urban. Dalam konteks pembangunan wilayah, ekonom regional dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonomi di masa mendatang. Ini dapat membantu para perencana teknis untuk merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebutuhan aktivitas yang diinformasikan oleh para ekonom regional. Tanpa kerjasama antara ekonom regional dengan para perencana, pembangunan wilayah dapat menempatkan aktivitas di ruang yang salah.

Saat ini, para ekonom regional menggunakan pendekatan baru dalam konteks penyusunan perencanaan wilayah. Mereka tidak lagi sekedar percaya pada historical data untuk mengamati perilaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Salah satu kelemahan para perencana wilayah di masa lalu ialah adanya keyakinan dari mereka bahwa perilaku ekonomi wilayah di masa lalu dapat menjadi acuan dalam merencanakan masa depan suatu wilayah. Ini ibarat melihat “kaca spion” ketika mengemudi, dengan harapan bahwa jalan yang akan dilalui di depan, sama polanya dengan jalan yang telah dilewati. Akibatnya, perencanaan wilayah seringkali mengalami kendala karena kesalahan di dalam memprediksi masa depan. Oleh karenanya, para ekonom regional saat ini menggunakan kombinasi antara traditional tools dengan pendekatan modern seperti multi-sector analysis (MSA) dan cluster analysis. Salah satu penekanan dalam pendekatan modern ini ialah adanya keyakinan bahwa setiap perencanaan wilayah harus didesain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian di masa mendatang. Hal ini mengingat semakin tingginya derajat ketidakpastian (uncertainty) perekonomian dan kondisi iklim dunia, sehingga kemampuan antisipasi lebih penting ketimbang sekedar mengikuti pola perilaku yang sudah ada.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin dalam mengembangkan wilayah hanya menggunakan satu pendekatan ilmu atau metode saja. Peranan ekonom regional merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam perencanaan maupun analisis pengembangan wilayah, dan sama pentingnya dengan peran para perencana dari disiplin ilmu non-ekonomi. Karakteristik setiap wilayah tentunya tidak sama, sehingga membutuhkan kejelian dan kemampuan intuisi para perencana wilayah untuk mengkombinasikan berbagai pendekatan ilmu yang ada. There is no one size fits all and the only principle that does not inhibit progress is: anything goes...

Sumber:

Dr.Sonny Harry B. Hamadi, (Ketua Lembaga Demografi dan Pengajar Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

Konsep Dasar dan Langkah dalam Analisis SWOT

2011-08-15T20:33:00.000-07:00

Presentasi berikut meliputi Konsep Dasar Analisis SWOT, Identifikasi lingkungan Internal dan Eksternal, Pemahaman Faktor-Faktor Lingkungan Internal, Pemahaman Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal, Langkah-Langkah dalam Analisis SWOT, Impementasi Analisis SWOT, Ilustrasi SWOT Sebagai Alat Perumus Strategi dan beberapa contoh riel dalam analisis SWOT.

Sumber: Workshop Orientasi Dan Penguatan Kompetensi Teknis Penyusunan Perencanaan Strategis Dan Tahunan Daerah Partisipatif, Kerjasama antara USAID dan LGSP - Surabaya 13-16 Maret 2006

Pembatasan Kendaraan untuk Mengurangi Kemacatan Jakarta

2011-08-11T03:02:00.000-07:00

"Penerapan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, antara lain melalui penerapan 3 in 1, Electronic Road Pricing (ERP), penggunaan kendaraan pribadi dengan nomor ganjil atau genap, serta pembatasan usia kendaraan bermotor."

Kemacetan di ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jalan protokol hingga di jalan lingkungan. Semakin hari, kemacetan di Jakarta semakin parah. Menurut sebuah penelitian, kemacetan tersebut membuat masyarakat Jakarta mengalami kerugian hingga Rp 48 triliun per tahun (Detik News, 26 Nop 2008). Puncak kemacetan diperkirakan terjadi pada jam sibuk di pagi hari (sekitar pukul 6.30-9.00 WIB) dan sore hari (sekitar pukul 16.30-19.30 WIB). Kemacetan ini mengakibatkan stres yang tinggi pada pengguna jalan, meningkatnya polusi udara kota, hingga terganggunya kegiatan bisnis.

Dalam catatan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2007, terdapat 77 lokasi kemacetan pada ruas-ruas persimpangan jalan utama. Pada jam puncak kemacetan, kecepatan rata-rata bus kota hanya mencapai 10-25 km/jam untuk pagi hari dan 7-24 km/jam pada sore hari. Pada tahun 2000, diperkirakan jumlah perjalanan penumpang per hari mencapai 8,4 juta orang, dimana sebanyak 49,7% penumpang menggunakan angkutan umum bus kota, 26% menggunakan kendaraan pribadi, 19,3% menggunakan sepeda motor; dan 4% menggunakan jenis kendaraan lainnya. Hanya 1% saja yang memanfaatkan moda kereta rel listrik/kereta api.

Bila dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2010 (pasal 19, ayat 2), menyebutkan bahwa tujuan pengembangan sistem transportasi diarahkan pada komponen-komponen:

1) Tersusunnya suatu jaringan sistem transportasi yang efisien & efektif;

2) Meningkatnya kelancaran lalu-lintas dan angkutan;

3) Terselenggaranya pelayanan angkutan yang aman, tertib, nyaman, teratur, lancar dan efisien;

4) Terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang sesuai dengan perkembangan sarana angkutan dan teknologi transportasi angkutan barang;

5) Meningkatnya keterpaduan baik antara sistem angkutan laut, udara dan darat maupun antar moda angkutan darat; dan

6) Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna jalan & pengguna angkutan.

Tahun 2010 tinggal satu tahun ke depan jauhnya. Apakah kondisi ideal seperti yang diharapkan dalam RTRW DKI Jakarta ini dapat tercapai seperti yang diharapkan?

permasalahan transportasi yaitu yang dikarenakan tidak terkendalinya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta, serta buruknya pelayanan sistem angkutan umum yang ada saat ini. Jumlah kendaraan bermotor saat ini jauh melebihi kapasitas jalan yang ada. Menurut data Polda Metro Jaya, penambahan mobil baru di Jakarta rata-rata 250 unit per hari, sedangkan sepeda motor mencapai 1.250 unit per hari. Pada tahun 2007, jumlah kendaraan yang melaju di jalanan Jakarta yang panjangnya hanya 5.621,5 km mencapai 4 juta unit per hari. Rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir mencapai 9,5% per tahun, sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,1% per tahun. Ini berarti bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jalan di Jakarta akan tidak mampu menampung luapan jumlah kendaraan yang terus tumbuh melebihi panjang jalan yang ada. Melihat kondisi ini, maka perlulah ada pembatasan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di Jakarta agar tidak melebihi kapasitas yang mampu ditampungnya.

Bagaimana caranya untuk dapat membatasi jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di Jakarta tersebut? Pemerintah DKI Jakarta mengatakan bahwa ada empat alternatif pilihan untuk penerapan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Aternatif tersebut antara lain adalah penerapan 3 in 1, Electronic Road Pricing (ERP), penggunaan kendaraan pribadi dengan nomor ganjil atau genap, serta pembatasan usia kendaraan bermotor. Metode 3 in 1 saat ini sudah diimplementasikan di Jakarta, namun belum memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi kemacetan. Cara ini pun sudah mulai ditinggalkan oleh negara maju yang kemudian pindah ke metode ERP.

Electronic Road Pricing

Electronic Road Pricing (ERP) menurut Wikipedia adalah “an electronic toll collection scheme adopted in Singapore to manage traffic by road pricing, and as a usage-based taxation mechanism to complement the purchase-based Certificate of Entitlement system”. Pemerintah Singapura yang telah menerapkan sistem ini mendefinisikan ERP sebagai “an electronic system of road pricing based on a pay-as-you-use principle. It is designed to be a fair system as motorists are charged when they use the road during peak hours”.

Sistem Electronic Road Pricing (ERP) merupakan sistem pungutan kemacetan menggunakan kartu elektronik. Sistem ini membebankan sejumlah biaya kepada pemilik kendaraan karena akan melewati suatu jalur tertentu sebab kendaraannya berpotensi menyebabkan kemacetan pada waktu tertentu. Penggunaan sistem ini pernah dilontarkan oleh mantan Gubernur Sutiyoso pada November 2006, dan sekarang menjadi sebuah wacana yang akan diimplementasikan oleh Gubernur DKI Jakarta (Fauzi Bowo). Menurutnya, sistem ini sangat cocok untuk diberlakukan di Jakarta dan telah sejalan dengan kebijakan transportasi makro di DKI Jakarta melalui peraturan daerah tentang pembatasan kawasan lalu lintas. Melalui sistem ini, diharapkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, dan penduduk beralih menggunakan kendaraan umum. Jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 98% pengguna jalan, sedangkan kendaraan umum hanya mengisi dua persen sisanya. Dengan kondisi ini, pembatasan kendaraan pribadi dapat terlaksana hanya jika bersamaan dengan ketersediaan sarana transportasi publik (kendaraan umum) yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini masih terus mengkaji untuk mematangkan sistem tersebut. Penerapan sistem ERP berupa pungutan kemacetan ini pertama-tama akan dicoba untuk diterapkan pada jalan-jalan strategis dan menguntungkan secara ekonomis. Pemprov DKI Jakarta pun telah mendatangkan tenaga ahli dari Jepang untuk melakukan kajian mendalam mengenai hal ini, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan keuntungan kualitas udara yang akan diperoleh. Kajian tersebut diperkirakan selesai tahun 2009, dan aplikasinya dimulai tahun 2010 dengan penerapan pertama pada koridor I busway. Diperkirakan pada tahun 2013 ketujuh koridor telah dapat menerapkan sistem ERP ini. Dewan Provinsi Jakarta sendiri telah membahas dan memberikan sinyal persetujuan untuk menerapkan sistem ini. Namun masih belum dapat diketahui dengan pasti, berapa jumlah retribusi yang harus dikenakan pada pengguna jalan serta bagaimana mekanisme pengelolaan hasil keuangannya.

Electronic Road Pricing atau dikenal pula sebagai Congestion Pricing telah sukses diaplikasikan di Singapura, Stockholm, London, Oslo dan beberapa kota lain. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pun menyatakan bahwa ERP bisa dijadikan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Road Pricing di Singapura

Singapura telah mengimplementasikan sistem ERP sejak tahun 1975, dengan cara pengawasan manual oleh polisi lalulintas pada kawasan di sekitar pusat kota. Pada September 1998, sistem tersebut ditingkatkan dengan teknologi Electronic Toll Collection (ETC). Penerapan sistem ini oleh Land Transport Authority (LTA) dilaksanakan setelah melakukan suatu perencanaan yang hati-hati dan uji coba yang berhasil. Biaya retribusi yang dibayar oleh pengguna jalan merupakan bagian dari pemberlakukan suatu paket sistem pembatasan kepemilikan yang tegas, yang diberlakukan karena keterbatasan lahan di negara tersebut. Sistem ini dilakukan sebagai suatu kebutuhan kompetitif secara ekonomi dan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang banyak terjadi di kota-kota besar di dunia.

Salah satu aspek kunci dari pengelolaan lalu lintas di Singapura adalah pembatasan kepemilikan kendaraan, baik dengan cara meninggikan biaya kepemilikan atau pun pembatasan pertumbuhan jumlah kendaraan. Cara ini telah mengikutsertakan pula pajak jalan tahunan yang tinggi serta biaya registrasi kendaraan. Selain biaya fiskal yang yang tinggi, ketersediaan kendaraan bermotor di Singapura pun telah diatur sejak tahun 1990 melalui Sistem Kuota

Kendaraan (vehicle quota system). Biaya-biaya terkait lainnya seperti pajak bahan bakar (50% dari harga jual) serta, biaya parkir yang tinggi, digunakan sebagai alat oleh pemerintah setempat dalam pelaksanaan sistem pembatasan ini selanjutnya. Bersamaan dengan pelaksanaan sistem tersebut, pemerintah setempat pun telah mempersiapkan sistem transportasi publik dan menerapkan sistem “park-and-ride”. Dengan begitu, warga yang membutuhkan sarana transportasi dapat mengaksesnya dengan mudah. Dengan kata lain, strategi transportasi dan perkotaan di Singapura adalah memberi kemudahan transportasi publik pada warganya dengan implikasi pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi yang tegas. Hasilnya, walaupun negeri ini memiliki pendapatan perkapita yang tertinggi di Asia, namun hanya kurang dari 30% warganya yang memiliki kendaraan prbadi.

Pembatasan Kendaraan Dengan Nomor Ganjil Atau Genap

Pengaturan penggunaan jalan untuk nomor plat kendaraan ganjil dan genap ini pernah mencuat sebagai alternatif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Jumlah populasi kendaraan bernomor ganjil diperkirakan sekitar 50% dan kendaraan genap juga 50%. Secara matematis, jika sistem ini diberlakukan maka akan mempengaruhi secara signifikan jumlah kendaraan yang menggunakan jalan-jalan di Jakarta pada waktu yang bersamaan. Dengan begitu, kemacetan di DKI Jakarta dapat terkurangi sekitar 50%. Jika dihitung dan dikaitkan dengan populasi kendaraan seperti di atas, maka semestinya sistem pembatasan kendaraan dengan nomor ganjil dan genap ini bisa diterapkan dan merupakan salah satu pilihan yang tepat.

Kendaraan pribadi dengan plat nomor ganjil dan genap bergantian menggunakan jalan-jalan yang mengalami kemacetan. Pengecualian dapat diberikan pada kendaraan umum, polisi, ambulan, pemadam kebakaran serta lain-lain yang melayani kepentingan publik. Kendaraan milik perusahaan diperbolehkan berjalan dengan adanya izin dari instansi terkait misalnya berupa stiker khusus yang dapat diperoleh setelah pemenuhan persyaratan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan dibatasi misalnya satu mobil per perusahaan atau sesuai dengan proporsi antara karyawan dan kebutuhan mobilitas/pengangkutan yang diperlukan.

Pemberlakuan sistem pengaturan nomor plat ganjil dan genap ini pernah dilaksanakan oleh kota Beijing pada saat penyelenggaraan Olimpiade di bulan Agustus 2008. Hasilnya adalah jalan raya di kota Beijing bebas dari kemacetan parah dan udara pun lebih bersih dibanding hari-hari biasa.

Pemberlakuan Nomor Ganjil dan Genap di Kota Beijing

Untuk mengatasi kemacetan di Kota Beijing akibat menumpuknya kendaraan di jalan raya, pemerintah setempat memberlakukan larangan dan kebebasan bagi kendaraan melintas di jalan raya dengan berpatokan pada nomor plat ganjil dan nomor plat genap. Kendaraaan dengan nomor polisi yang angka terakhirnya genap atau ganjil memiliki hari-hari tertentu di mana mobil tersebut tidak boleh dipergunakan. Apabila kendaraan ini terlihat digunakan, maka pengemudi mobil tersebut akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan ini muncul pada saat kota Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade pada bulan Agustus 2008 dan diterapkan kembali sejak tanggal 11 Oktober 2008. Tujuannya semata-mata bukan saja mengurangi kepadatan lalu lintas, namun juga menciptakan udara kota yang bersih. Dengan ketentuan tersebut, beberapa kendaraan milik pemerintah, juga kendaraan milik perusahaan swasta dan pribadi, diharapkan akan ”hilang” dari peredaran di jalan raya selama adanya ketentuan itu.

Ketentuan yang berlaku adalah mobil yang memiliki plat nomor akhir angka 1 dan 3 hanya boleh melintas pada hari Senin, sementara kendaraan dengan plat nomor akhir 2 dan 4 hanya boleh melintas pada hari Selasa. Kendaraan dengan plat nomor akhir 5 dan 7 hanya boleh melintas pada hari Rabu, plat nomor akhir 6 dan 8 hanya boleh melintas pada hari Kamis dan plat nomor akhir 9 dan 0 hanya boleh melintas pada hari Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu semua pemilik mobil pribadi diijinkan untuk menggunakan mobil pribadinya. Bagi pengendara atau pemilik mobil yang melanggar ketentuan itu, akan dikenakan denda sebesar 100 yuan atau sekitar US$14,7.

Ketentuan larangan melintas di jalan raya bagi mobil pribadi dilakukan selama enam bulan (hingga 10 April 2009) dan tidak berlaku untuk kendaraan polisi, ambulans, pemadam kebakaran, bis, taksi, serta kendaraan lain untuk layanan masyarakat. Dengan pengaturan ini, pemerintah Beijing mengharapkan 800 ribu kendaraan tidak melintas di jalan raya, sehingga kemacetan dan tentu saja udara bersih bisa tercipta. ”Adanya ketentuan ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas hingga 6,5% dan memperlancar arus kendaraan melintas di ring keempat setidaknya delapan persen,” tutur Wang Zhaorong, seorang pejabat senior di Komite Komunikasi Kotamadya Beijing, seperti dikutip oleh Xinhua.

Sebelum dilakukan penerapan ketentuan baru itu, pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga pemilik kendaraan tidak terkejut dan melanggar ketentuan baru tersebut. Untuk mensosialisasikan pengaturan ini, maka polisi lalu lintas hanya memberikan peringatan melalui mulut kepada para pelanggar selama satu minggu pertama dan tidak mengenakan denda uang. Pada minggu berikutnya barulah peraturan ini diberlakukan sebagaimana mestinya.

Dengan pemberlakuan sistem pengaturan ini, maka pada saat berlangsungnya olimpiade dan paralimpik, kepadatan arus lalu lintas menurun hingga 21,2% dan rata-rata kecepatan berkendaraan pada saat jam sibuk meningkat 25,8% yaitu menjadi 30,2 kilometer per jam. P?olusi di kota Beijing pun bisa ditekan cukup siginifikan, yakni mengurangi hampir 12 ribu ton emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

Sekalipun diberlakukan larangan melintas bagi mobil untuk plat nomor tertentu, tapi pemerintah setempat tidak memberlakukannya secara semena-mena. Pemerintah telah menyediakan sarana transportasi umum massal yang memadai, sehingga masyarakat pemilik kendaraan pribadi tidak bertambah susah dengan pemberlakuan pembatasan kendaraan tersebut. Wakil kepala komite komunikasi kotamadya Beijing (Zhou Zhengyu), mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan sarana transportasi massal yang memadai dan nyaman misalnya dengan cara memperpanjang jam operasi bis umum dan kereta bawah tanah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketentuan itu. Layanan transportasi publik benar-benar ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya ketika sistem tersebut diberlakukan.

Pembatasan Usia Kendaraan

Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta (Herry Rotti) menyatakan bahwa pembatasan kendaraan pribadi sebenarnya sudah ada dalam peraturan daerah. Namun Pemprov DKI Jakarta masih dihadapkan pada dilema untuk mengimplementasikannya. Bila usia kendaraan dibatasi, maka akan banyak kontra dari masyarakat yang mempunyai kendaraan berusia di atas 10-15 tahun. Kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 10-15 tahun tidak diperkenankan menggunakan jalan-jalan di kota Jakarta. Lalu, harus kemana kendaraan-kendaraan tersebut? Pada sejumlah negara yang menerapkan pembatasan usia kendaraan, pemerintah membeli kendaraan-kendaraan yang usianya melampaui batas tertentu tersebut. Untuk itu pemerintah harus memiliki cadangan dana yang cukup besar untuk membeli kembali kendaraan yang dinilai sudah kadaluwarsa. Kalau pemerintah ternyata tak sanggup membelinya, maka kebijakan itu hanya akan merugikan masyarakat dan menimbulkan kekacauan sosial.

Penutup

Ketika aturan/sistem pembatasan kendaraan pribadi akan diimplementasikan, maka transportasi publik juga harus sudah siap untuk melayani masyarakat, setidaknya dengan kenyamanan dan biaya yang mendekati biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat jika menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, penggunaan kendaraan umum dapat menjadi pilihan yang setara dengan penggunaan kendaraan pribadi. Sistem transportasi publik yang berjalan mantap akan mendukung pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan, sehingga pengguna kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan transportasi publik

Sumber:

Tim Redaksi Butaru (judul asli: Pembatasan Kendaraan untuk Mengurangi Kemacatan Jakarta), Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

System Pengelolaan Air Limbah - Lippo Karawaci

2011-07-15T19:37:00.000-07:00

Berikut presentasi system Pengelolaan Air Limbah pada kawasan perumahan Lippo Karawaci dari tahap Perencanaan, Operasi, Pengawasan Kualitas, Struktur Organisasi Pengelola, Biaya Investasi & Operasi, Tantangan/ Kendala, Manfaat Lingkungan. System Pengelolaan Air Limbah ini merupkan best practices yang dapat dicontoh oleh daerah lain baik kota atau kawasan perumahan dalam mengelola system pengelolaan air limbah.

(Sumber: Workshop Inovasi dan Peluang Investasi Air Limbah, Departemen Pekerjaan Umum - Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Jakarta, 14 Desember 2009)

Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Peningkatan Daya Saing Wilayah

2011-06-15T04:19:00.000-07:00

Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan pengembangan ekonomi di daerah, mengembangkan sumber daya manusianya, menciptakan iklim usaha yang dapat menarik modal dan investasi, mendorong peran aktif swasta dan masyarakat melakukan koordinasi terus-menerus dengan seluruh stakeholders pembangunan baik di daerah dan pusat, atas dasar perannya sebagai fasilitator dan katalisator bagi tumbuhnya minat investasi di wilayahnya. Dengan demikian, pengembangan suatu wilayah atau kawasan harus didekati berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal.

Diskusi mengenai “daya saing wilayah” sendiri menghasilkan berbagai definisi, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Daya saing tempat (lokalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal (setempat) untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga/penduduknya .

b) Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal .

c) Daya saing daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota konstituen dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menjual tingkat nilai tambah yang lebih tinggi dalam persaingan internasional, dapat dipertahankan oleh aset dan institusi di daerah tersebut, dan karenanya menyumbang pada peningkatan PDB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta virtuous cycle dampak pembelajaran .

d) Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investasi asing (eksternal) dan menentukan peran produktifnya .

e) Daya saing perkotaan (urban competitiveness) merupakan kemampuan suatu daerah perkotaan untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya yang serupa dengan produk dari daerah-daerah perkotaan lainnya .

f) Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional .

Dari berbagai definisi tersebut, beberapa hal yang dapat kita sarikan adalah bahwa daya saing daerah itu akan sangat tergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif (comparative advantage), dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) daerah.

Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Adapun keunggulan kompetitif lebih mengarah pada bagaimana suatu daerah itu menggunakan keunggulan-keunggalannya itu untuk bersaing atau berkompetisi dengan daerah lain.

Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah. Akan tetapi dalam kerangka perdagangan kopi dunia, keunggulan kompetitif Indonesia akan lebih besar dibanding Malaysia untuk bersaing di pasar internasional. Sebaliknya dalam perdagangan Timah, Malaysia memiliki keunggulan kompetitif lebih baik dibanding Indonesia.

Dalam konteks pengembangan wilayah, “negara” dalam konsep ini bisa dianalogikan dengan “daerah”. Satu hal yang dapat diambil dari konsep keunggulan komparatif dan kompetitif ini adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam produksi atau pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Dalam hal inilah kemudian Kerjasama Antar Daerah (KAD) bisa berperan penting.

Dilihat dari konsepnya, Daya saing daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED). Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya pengungkit yang ada pada daerah-daerah tetangga. Dengan demikian, daerah juga dapat mempekuat daya saing pada level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. Upaya berbagai daerah sekarang ini untuk menggalang kerjasama antar daerah dibidang promosi potensi daerah (regional marketing) adalah salah satu contoh pendekatan regional.

Secara umum, Kerangka dasar pengembangan ekonomi lokal diperlihatkan pada gambar berikut:

Elemen-Elemen Pokok Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

Konsep inilah yang sebenarnya dituju dalam berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah dijalankan di Indonesia. Pengembangan dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai konsep yang kemudian seolah “diuji-cobakan” ke berbagai daerah sebagai proyek-proyek percontohan. Diantaranya adalah konsep Kawasan Andalan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI), dan sebagainya. Beberapa diantaranya berhasil, dan beberapa diantaranya tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Meski begitu, hal ini merupakan satu indikasi bahwa Kerjasama Antar Daerah (KAD) tetap merupakan satu kunci penting dalam meningkatkan daya saing daerah secara khusus dan pembangunan regional secara umum

Sumber:

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

---------------

Kerangka Konseptual Kerjasama Antar Daerah (KAD)
Kerangka Regulasi Kerjasama Antar Daerah (PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah)
Potensi dan Kendala dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD)
Model Kerjasama Antar Daerah (KAD)
Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Peningkatan Daya Saing Wilayah
---------------

Model Kerjasama Antar Daerah (KAD)

2011-05-15T04:17:00.000-07:00

Ada banyak model-model Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang dapat disarikan dari berbagai sumber literatur . Akan tetapi, yang perlu untuk dicermati adalah prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dari sebuah kerjasama. Model-model yang disajikan dalam tulisan ini adalah sekedar contoh. Bentuk-bentuk kerjasama itu dapat divariasikan atau bahkan digabungkan, tergantung pada karakteristik daerah yang bersangkutan, karakteristik bidang yang dikerjasamakan, serta negosiasi antar pemerintah daerah. Prinsipnya, dalam penerapan bentuk-bentuk ini, yang perlu dijaga pada daerah-daerah bersangkutan adalah :

a) Perlunya inklusivitas dalam kerjasama untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan menerapkan kaidah-kaidah partisipatif

b) Mempertahankan komitmen dan semangat kerjasama

c) Selalu mempelajari pilihan/alternatif, dan mengambil pilihan yang paling realistis

d) Memperhatikan detil teknis dalam kerjasama

e) Evaluasi secara berkala dan menjaga koridor kerjasama agar tetap mengarah pada tujuan awal kerjasama

f) Responsif terhadap permasalahan yang muncul

Selain itu, secara lebih khusus, ada beberapa prakondisi dalam hal keuangan/pendanaan yang perlu diperhatikan , yaitu :

a) Kerjasama dalam pelayanan publik seharusnya diikuti juga dengan kerjasama dalam hal pendanaan pelayanan umum tersebut dan pendanaan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama.

b) Sebelum kerjasama dilakukan, terlebih dahulu masing-masing daerah:

1) Memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan terpadu

2) Membuka diri dan mempunyai mindset pembangunan wilayah yang sama

c) Status aset-aset yang dipergunakan dalam kerjasama perlu ditegaskan sebelum kerjasama tersebut dimulai. Masing-masing daerah hendaknya sudah mempunyai catatan atas asetnya masing-masing dan aset tersebut sudah tercatat dalam neraca daerah masing-masing.

d) Implementasi kerjasama memerlukan koordinasi yang bagus untuk menghindari konflik kepentingan karena masing-masing daerah mempunyai stakeholders. Masing-masing daerah mengurangi intervensi politik dan memperkuat koordinasi.

Format kerjasama, terutama dalam hal pendanaan dan anggaran, memang perlu dibahas secara khusus oleh daerah-daerah yang bersangkutan. Pasalnya, tidak jarang faktor pendanaan dan anggaran ini menjadi faktor yang paling sensitif dalam menjaga keberlangsungan kerjasama.

Sebagai contoh, berikut ini akan disajikan beberapa model bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD). Bentuk-bentuk kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik dapat beragam , yaitu diantaranya:

1. Handshake Agreement,

Handshake Agreement dicirikan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerjasama yang formal. Kerjasama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antar daerah yang terkait. Biasanya, bentuk kerjasama seperti ini dapat berjalan pada daerah-daerah yang secara historis memang sudah sering bekerja sama dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama ini cukup efisien dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pemerintah daerah. Meski begitu, kelemahan model ini adalah potensi munculnya kesalah-pahaman, terutama pada masalah-masalah teknis, dan sustainibility kerja sama yang rendah, terutama apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, bentuk kerjasama ini sangat jarang ditemukan pada isu-isu strategis.

2. Fee for service contracts (service agreements).

Sistem ini, pada dasarnya adalah satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. Misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Keunggulan sistem ini adalah bisa diwujudkan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, daerah yang menjadi “pembeli” tidak perlu mengeluarkan biaya awal (start-up cost) dalam penyediaan pelayanan. Akan tetapi, biasanya cukup sulit untuk menentukan harga yang disepakati kedua daerah.

3. Joint Agreements (pengusahaan bersama).

Model ini, pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah-pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol, dan tanggung jawab terhadap program. Sistem ini biasanya tidak memerlukan perubahan struktur kepemerintahan daerah (menggunakan struktur yang sudah ada). Kelemahannya, dokumen perjanjian (agreement) yang dihasilkan biasanya sangat rumit dan kompleks karena harus mengakomodasi sistem birokrasi dari pemda-pemda yang bersangkutan.

4. Jointly-formed authorities (Pembentukan otoritas bersama).

Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa juga diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya, termasuk biasanya otonom secara politis. Kelemahannya, pemda-pemda memiliki kontrol yang lemah terhadap bidang yang diurus oleh badan tersebut.

5. Regional Bodies.

Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.

Adapun dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah, model kerjasama yang dapat dijalankan adalah bentuk/model kerjasama yang disarankan adalah sebuah badan kerjasama yang independen atau terpisah dari kelembagaan pemerintah daerah, dan dikelola secara profesional dengan prinsip manajemen bisnis murni. Hal ini karena badan semacam ini dapat bergerak lebih fleksibel dan terpisah dari birokrasi yang kadang menghambat inovasi-inovasi strategi perdagangan.

Model kerjasama ini perlu didukung dengan strategi-strategi tertentu dalam menghadapi era globalisasi, karena peningkatan daya saing wilayah pada hakikatnya saat ini tidak hanya diperlukan dalam konteks daya saing diantara wilayah lain, melainkan juga dalam konteks internasional. Dukungan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan :

a) Memberikan proteksi untuk produk dalam negeri

b) Mengendalikan arus impor barang untuk komoditi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

c) Menyusun instrumen peraturan ekspor-impor, misalnya dengan memberikan insentif untuk ekspor komoditi barang jadi (telah diolah) dan memberikan disinsentif untuk ekspor bahan mentah.

d) Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap praktek perdagangan illegal.

e) Membuka jaringan perdagangan dengan negara-negara lain, baik dalam forum bilateral maupun multilateral. Pemerintah pusat juga perlu meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional, baik secara bilateral misalnya dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand maupun secara multi-lateral misalnya melalui Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Malaysia-Singapura / Growth Triangle (KESR/IMS–GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (KESR/IMT–GT). Peningkatan peran itu adalah jangan sampai Indonesia hanya menjadi hinterland dan target pasar dari negara lain.

f) Memperbanyak program-program yang bertujuan untuk mempromosikan potensi-potensi ekonomi Indonesia

Cukup banyak bentukan-bentukan kerjasama di Indonesia yang mengadopsi model serupa Joint Agreements (pengusahaan bersama) maupun Jointly-formed authorities (pembentukan otoritas bersama). Sebagian besar juga lebih mengacu pada bidang-bidang kerjasama yang sifatnya umum. Selain itu, keunggulan model otoritas bersama, yaitu adanya otoritas atau wewenang yang cukup otonom sampai ke tataran aksi, ternyata tidak terlalu terlihat pada bentukan-bentukan kerjasama di Indonesia. Hal ini karena meskipun telah dibentuk suatu sekretariat/badan otoritas bersama, ternyata pengaruh intervensi birokrasi pemerintahan daerah masih sangat besar, dan wewenang yang diberikan pun biasanya masih setengah-setengah sehingga tidak terlalu leluasa dalam bergerak. Akhirnya, bukan tidak mungkin badan bersama itu kemudian justru tidak berfungsi.

Identifikasi atas variabel-variabel daerah yang cukup tepat untuk dijadikan dasar penyusunan tipologi penentuan model kerjasama antar daerah merupakan sesuatu yang cukup urgent. Hal ini diperlukan untuk mempercepat penyajian panduan-panduan bagi daerah dalam bekerja sama. Meski begitu, tipologi ini tentu tidak akan dapat mencakup seluruh karakteristik yang bisa jadi sangat menentukan dalam penentuan suatu model kerjasama. Akan tetapi, pada dasarnya memang harus ada ruang yang cukup bagi daerah-daerah yang bersangkutan untuk berinovasi sesuai dengan karakteristik yang mereka pahami sendiri, karena replikasi suatu model atau satu bentuk yang sudah berhasil di daerah lain belum tentu menjanjikan keberhasilan yang sama.

Mengingat cukup banyaknya bentukan-bentukan kerjasama yang tidak berhasil, padahal sudah mengikuti/meniru bentukan-bentukan di tempat lain yang sudah berjalan, maka dapat dikatakan bahwa replikasi dari satu bentukan yang sudah berjalan bukanlah sebuah jaminan bahwa sebuah bentukan kerjasama antar daerah akan berhasil. Lebih jauh, replikasi bahkan bisa dikatakan perlu dihindari, karena prinsip utama dari kerjasama antar daerah justru adalah kesamaan isu dan tujuan dari daerah- daerah yang bersangkutan, dan bentukannya disesuaikan dengan karakteristik daerah-daerah itu. Isu, tujuan, dan karakteristik daerah itulah yang tentunya berbeda-beda antara satu bentukan kerjasama dengan kerjasama lain, sehingga replikasi justru dapat berakibat kontraproduktif. Inovasi dan kreativitas dari para penggerak kerjasama antar daerah, apapun bentuknya, nampaknya jauh lebih esensial dibanding replikasi dari bentukan yang sudah ada. Inovasi dan kreativitas ini tentu didasarkan pada isu, tujuan, dan karakteristik daerah.

Selain itu, dukungan dari masyarakat pun menjadi satu prakondisi yang perlu diperhatikan. Dukungan masyarakat ini tentu tidak cukup hanya diartikan sebagai restu dari DPRD di daerah-daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah perlu benar-benar memperhatikan apakah kerjasama itu akan menguntungkan masyarakat atau tidak. Pada praktiknya, masyarakat memang tidak akan terlalu memusingkan pemerintah daerah mana yang menyelenggarakan suatu pelayanan publik, selama pelayanan itu terselenggara. Akan tetapi, aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung satu kebijakan tetap menjadi faktor yang paling mempengaruhi keberlangsungan suatu kebijakan pemerintah daerah. Walau bagaimanapun, pada dasarnya pemerintah memang dibentuk untuk melayani masyarakat.

Sumber:

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

---------------

Potensi dan Kendala dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD)

2011-05-15T04:16:00.000-07:00

Kerjasama Antar Daerah (KAD) selama ini tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala itu diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Belum ada database yang cukup baik mengenai KAD di seluruh Indonesia

b) Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan KAD sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan. Setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain. Kondisi ini menghambat prakarsa daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain. Terlebih lagi, tidak jarang pelayanan publik yang diusahakan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) lebih banyak merugi dan disubsidi APBD sehingga kurang menarik dikerjasamakan. Pemerintah Daerah kemudian lebih memilih bekerjasama dengan pihak swasta karena menganggap kerjasama dengan daerah lain justru lebih rumit dan rawan terjadi konflik. Selain itu, belum ada mekanisme insentif untuk daerah-daerah yang bekerja sama dalam peningkatan efektivitas/efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik

c) Untuk daerah-daerah pemekaran, ada kecenderungan lebih enggan untuk bekerja sama dengan daerah lain, termasuk daerah induk, karena euphoria baru menjadi sebuah daerah otonom.

d) Di pemerintah pusat sendiri, KAD belum menjadi satu inovasi prioritas untuk di-diseminasikan ke daerah. Selama ini KAD biasanya terbentuk atas inisiatif daerah sendiri. Masih sangat kurang fasilitasi atau inisiasi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Peran Pemerintah sampai saat ini baru dalam bentuk penyusunan PP No. 50 Tahun 2007 mengenai tata cara KAD.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi potensi dalam pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) kedepan, yaitu diantaranya:

a) Kerjasama Antar Pemerintah Daerah biasanya mendapat bobot prioritas paling rendah dari program-program lain dalam Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Meski begitu, baik Pemerintah Daerah maupun instansi di tingkat pusat memperkirakan peningkatan KAD ini, pada masa yang akan datang, dapat menjadi salah satu kunci dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Akan tetapi isu KAD biasanya selalu “kalah” dengan isu lain yang sifatnya lebih pragmatik.

b) KAD dapat menjadi alternatif dari pemekaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi wilayah.

c) Sebagian besar daerah cenderung tidak terlalu memperhatikan KAD biasanya karena daerah tidak tahu atau tidak menyadari potensi yang bisa dikerjasamakan. Pemerintah Provinsi bisa berperan dalam hal mengkaji potensi-potensi kerjasama tersebut. Database “potensi kerjasama” dapat menjadi instrumen yang penting dalam mendorong kerjasama daerah.

d) Penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dalam hal inisiasi, penyusunan sistem/mekanisme insentif, dan diseminasi best practices untuk mendorong peningkatan KAD.

e) Selama ini sudah banyak model pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis pada KAD. Misalnya KAPET, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi, dan sebagainya. Model-model ini dapat “dihidupkan” kembali atau bahkan dimodifikasi untuk sektor-sektor lain.

Sumber:

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

---------------

Kerangka Regulasi Kerjasama Antar Daerah (PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah)

2011-04-15T04:15:00.000-07:00

Setelah berkembangnya berbagai bentukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Indonesia, disahkannya PP mengenai tatacara pelaksanaan kerjasama ini memang sangat dinantikan oleh daerah. Dalam PP ini, yang dimaksud dengan kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD) ini hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a) efisiensi;

b) efektivitas;

c) sinergi;

d) saling menguntungkan;

e) kesepakatan bersama;

f) itikad baik;

g) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI;

h) persamaan kedudukan;

i) transparansi;

j) keadilan; dan

k) kepastian hukum.

Untuk tata cara kerjasama daerah diantaranya diatur hal-hal sebagai berikut :

1) Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.

2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:

a) subjek kerja sama;

b) objek kerja sama;

c) ruang lingkup kerja sama;

d) hak dan kewajiban para pihak;

e) jangka waktu kerja sama;

f) pengakhiran kerja sama;

g) keadaan memaksa; dan

h) penyelesaian perselisihan.

3) Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

4) Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. Adapun Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam hubungannya dengan DPRD, rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Akan tetapi kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Akan tetapi, apabila kata mufakat tidak dapat dicapai, maka untuk kerjasama antar daerah-daerah yang terdapat dalam satu provinsi, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan keputusan Gubernur provinsi tersebut. Sementara untuk kerjasama antar Provinsi, dapat dilakukan dengan keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri).

Dalam PP No. 50 Tahun 2007 ini juga diatur mengenai pembentukan Badan Kerjasama. Badan Kerjasama ini dapat dibentuk untuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang dilakukan secara terus-menerus atau berlangsung dalam waktu minimal 5 tahun. Badan Kerjasama ini bukan bagian dari perangkat daerah dan dibentuk dengan keputusan bersama Kepala Daerah. Tugas Badan Kerjasama ini termasuk pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Selain itu, Badan Kerjasama juga dapat memberikan masukan atau saran mengenai langkah-langkah yang diperlukan apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama. Adapun untuk biaya penyelenggaraan Badan Kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah-daerah yang terkait dengan kerjasama.

Sumber:

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

---------------

Kerangka Konseptual Kerjasama Antar Daerah (KAD)

2011-04-15T04:14:00.000-07:00

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan Otonomi Daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan.

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama Antar Daerah (KAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

Kerjasama bisa meningkat atau lebih efektif dalam keberjalanannya apabila ada external support (misalnya dalam hal pendanaan) dan demand public atau permintaan dan dukungan dari masyarakat. Meskipun dua hal tersebut penting, akan tetapi hal utama yang harus mendasari kerjasama tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing Pemerintahan Daerah yang terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Komitmen tersebut perlu dimiliki oleh para pejabat, baik pada level teknis, manajerial, maupun pimpinan, sehingga langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemangkasan birokrasi dalam kerjasama dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi gerak.

Mengingat sulitnya mengkoordinasikan pemda-pemda dalam semua aspek kepemerintahan, akan lebih efektif apabila isu/bidang yang ditangani dalam kerjasama itu terfokus pada satu isu/bidang saja atau beberapa bidang prioritas. Perluasan lingkup kerjasama dapat dilakukan kemudian, tergantung pada kondisi/komitmen dari pemda-pemda dan tanggapan dari masyarakat.

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah feasibilitas kerjasama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerjasama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerjasama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip ”saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerjasama. Secara teoritis, kerjasama dapat dipahami sebagai berikut:

Prinsip Kerjasama Antar Daerah

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan urgensi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah selama ini adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik.

Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sebagainya juga menjadi issue yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan publik ini juga termasuk pembangunan infrastrukutur. Infrastruktur ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik, dan sebagainya.

2. Kawasan Perbatasan

Kerjasama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu isu strategis. Selain dalam hal keamanan, kerjasama di kawasan-kawasan perbatasan juga difokuskan pada pengembangan wilayah, karena daerah-daerah di kawasan perbatasan ini sebagian besar adalah daerah tertinggal.

3. Tata Ruang

Keterkaitan tata ruang antardaerah diperlukan dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan lindung, dan sebagainya.

4. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik

Usaha mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana, apabila bercermin dari pengalaman di NAD, Alor dan Nabire, serta daerah lainnya, ternyata keadaan ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar daerah-daerah yang berdekatan.

5. Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah

Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

6. Peningkatan peran Provinsi

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan perlunya peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan antar daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan provinsi dalam menyelenggarakan/mendorong kerjasama antar daerah (local government cooperation). Peranan ini terutama dalam kapasitas provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitator dan katalisator Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. Pemekaran Daerah

Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik selain kebijakan pemekaran daerah. Hal ini mengingat kebijakan pemekaran memerlukan lebih banyak sumber daya dibanding Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan perkembangan daerah otonom baru tidak selalu memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Dalam perkembangannya selama ini, sebagian daerah telah memiliki kesadaran sendiri untuk bekerjasama dengan daerah lain dalam berbagai bidang, terkait dengan isu-isu strategis tadi. Meskipun begitu, karena pada awalnya tidak ada kewajiban bagi daerah untuk menginformasikan atau melaporkan pembentukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, maka belum dilakukan pendataan mengenai apa saja bentukan- bentukan kerjasama yang telah terselenggara di seluruh Indonesia.

Berbagai bentukan kerjasama ini banyak yang telah berkembang sebelum adanya peraturan perundangan yang khusus memayungi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dari pemerintah. Akan tetapi, dalam perkembangannya dirasakan bahwa payung peraturan itu memang diperlukan, meskipun pelaksanaan teknis kerjasama itu sendiri akan sangat tergantung dari karakteristik daerah-daerah yang terkait. Peraturan perundangan tersebut misalnya diperlukan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk daerah-daerah yang akan membentuk kerjasama dan sebagai pedoman penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Pemerintah kemudian merumuskan beberapa kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Setelah era desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005. Setelah itu, dimulai penyusunan PP mengenai Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang kemudian disahkan pada tahun 2007, yaitu PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.

Sumber:

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009 (Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah)

---------------

Sejarah Kota Jakarta dalam Revitalisasi Permukiman Kampung Kota

2011-03-15T22:17:00.000-07:00

Untuk program perbaikan lingkungan atau revitalisasi permukiman kampung kota, DKI Jakarta pernah sukses dengan program perbaikan kampung atau Kampong Improvement Program (KIP) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Muhammad Husni Thamrin atau Proyek MHT. Proyek ini bahkan memperoleh penghargaan dari Yayasan Aga Khan pada tahun 1980 dan dinyatakan sebagai Praktek Global Terbaik oleh Bank Dunia dalam rangka memperbaiki kekumuhan dan kemiskinan pada tahun 2004.

Proyek MHT I, dimulai dari tahun 1969-1984. Proyek ini dicetuskan untuk memperbaiki lingkungan permukiman kumuh dan kualitas hidup penghuninya dengan biaya rendah. Dan proyek ini terbukti dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mengatasi masalah penyediaan perumahan. Proyek MHT II, dimulai dari tahun 1985-1989. Proyek ini dilaksanakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dilaksanakan secara sektoral dengan perbaikan komponen fisik lingkungan.

Proyek MHT III, dimulai dari tahun 1990-1999. Proyek ini dilaksanakan di 85 Kelurahan secara terpadu dengan menggunakan konsep tribina (sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan). Kemudian dilanjutkan dengan Proyek MHT IV sampai tahun 2001, yang sudah mulai memasukkan unsur legal.

Setelah berakhirnya era Proyek MHT, hampir tidak terdengar lagi proyek revitalisasi permukiman kampung kota lainnya. Proyek-proyek pembangunan skala besar atau pun proyek-proyek pembangunan rumah susun, lebih banyak menghiasi pembangunan Kota Jakarta. Beberapa kasus yang masih muncul antara lain upaya revitalisasi kawasan Menteng, Kebayoran Baru, dan Kawasan Kota Tua; perbaikan lingkungan yang dipelopori oleh Ibu Harini Bambang Wahono, Kampung Banjarsari, Cilandak, Jakarta Selatan; atau pun proyek-proyek perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa LSM.

Revitalisasi Kawasan Menteng, Kebayoran Baru, dan Kawasan Kota Tua adalah upaya revitalisasi lingkungan permukiman yang bernilai bersejarah atau berciri khas budaya tertentu.

Kawasan Menteng dan Kebayoran baru adalah kawasan permukiman yang bernilai sejarah. Sedangkan di Kawasan Kota Tua ada Pecinan dan Kampung Arab, yaitu permukiman yang berciri khas budaya tertentu. Revitalisasi kawasan permukiman ini, tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan dan masyarakat permukiman tersebut, tetapi juga menjadikan kawasan tersebut sebagai obyek wisata sejarah yang menarik.

Perbaikan permukiman kampung kota yang dipelopori Ibu Harini Bambang Wahono di Kampung Banjarsari sejak tahun 1980 ini, dilakukan melalui peningkatan kebersihan dan penghijauan lingkungan, serta melalui kegiatan komposting. Ibu Harini Bambang Wahono sendiri telah dianugerahi penghargaan Juara Nasional Konservasi Alam dan Penghijauan yang diselenggarakan Departemen Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2000 dan dianugerahi penghargaan Kalpataru oleh Presiden Megawati pada tahun 2001. Model revitalisasi permukiman kampung kota ini yang juga disebut program “green and clean” sudah menjadi suatu raw model dan telah di-copy di banyak tempat, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak swasta melalui CSR-nya (Corporate Social Responsibility). Upaya revitalisasi ini tidak saja meningkatkan kualitas lingkungan dan pendapatan masyarakatnya, tetapi juga memunculkan rasa kebanggaan masyarakatnya tinggal di kampung tersebut.

Sumber:

Ir. Izhar Chaidir, MA, Buletin Tata Ruang, Juli-Agustus 2009 (Edisi: Pengembangan Ekonomi Perdesaan)