Menata Ruang Wilayah Sungai

Musim hujan baru awal mulai, tetapi kita sudah khawatir, takut terulang lagi seperti kejadian Januari lalu. “ Wilayah sungai akan menjadi masalah karena semakin banyak penduduk, sehingga di daerah yang seharusnya tidak boleh untuk kegiatan pembangunan tapi akhirnya digunakan untuk tempat tinggal, inilah yang menjadi masalah” demikian penjelasan Ir. Bahal Edison Naiboru, MT, Direktur Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, pada spesial talkshow di Trijaya (20/11/07).

Dahulu jaman nenek moyang dikenal kota-kota sungai, kota pantai. Kini, resiko banjir setiap tahun apalagi seperti bulan-bulan sekarang, karena tidak sesuai fungsinya, bila pertanian ya pertanian permukiman ya permukiman. Jadi produktif berkelanjutan. Apakah kita bisa mengembalikan ini dalam waktu singkat? ”Harus ada komitmen bersama agar semua pemangku kepentingan dapat mempercepat penanggulangan atau mengembalikan fungsi-fungsi alam. Lebih lanjut Bahal menjelaskan, kalau dulu tahun 70-an daerah yang terbangun baru 10% tetapi kini setelah hampir 30 tahun hampir 90% daerah terbangum. Daerah yang untuk resapan air berkurang, akibatnya air menjadi terdesak dan tentunya jadi naik ke atas. ”Untuk itu perlu kebersamaan dalam menangani penataan ruang, artinya peran masyarakat perlu ditingkatkan, kalau perlu ada badan khusus (otorita) untuk menangai masalah ini” demikian menurut Bahal.


Menurut Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan yang juga anggota Ikatan Ahli Perencanaan, fungsi sungai dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber untuk mendapat sumber air baku, pengairan dsbnya. Fungsi alternatif lain bisa untuk lalu lintas kalau sungai agak besar seperti di Sumatera, bisa juga untuk pengendalian banjir dari saluran makro di kota. ”Tapi sekarang yang terjadi adalah penurunannya fungsi sungai berubah menjadi tempat sampah, inilah akar masalah” demikian Yayat menyayangkan kondisi tersebut terjadi. Lebih lanjut menurut Yayat, ada 2 faktor menyangkut banjir, masalah di hulu dan hilir. ”Kondisi sungai di Jakarta (hilir) mengalami sedimentasi pendangkalan, sekarang kedalaman sungai di Jakarta paling hanya 1 meter dan bentangnya dari 50 meter menjadi 10 meter, jadi sungai bisa jadi selokan di Jakarta” ujar Yayat miris. Di hulu juga mengalami krisis. Di Ciliwung kita kehilangan sekitar 30% vegetasi, jadi kalau hujan air yang tumpah 5000 mm akibat gundul tidak bisa menyerap air. Kita mengalami krisis dalam menjaga, akibatnya muncul genangan di mana-mana walau baru hujan sebentar. Tidak ada komitmen untuk menjaga wilayah sungai yang ada. Tantangan ke depan, saudara-saudara kita di bantaran sungai karena padat, padahal tidak boleh di bangun pemukiman, tapi karena faktor kemiskinan, keterbatasan lahan jadi terpakasa tinggal disana. Akibatnya penyempitan badan sungai, sampah dsbnya. ”Kini ada 70.000 kk di Jakarta yang tinggal di sempadan sungai, kita bayangkan kalau semua buang sampah ke sungai, kan otomatis kalau hujan besar akan masuk ke badan sungai, dan menyebar kemana-mana” ujar Yayat. Kalau sudah bencana jangan protes kalau memang salah kita. Lebih lanjut menurut Yayat, Jakarta tanpa di kirim air hujan dari Bogor dengan curah hujan 50-100 mm itu sudah banjir. Pada waktu banjir Jakarta Januari 2007 lalu banjir, curah hujan 401 mm, sejam saja sudah tergenang dimana-mana.

Dari kacamata tata ruang, menurut Bahal penyebab banjir kalau dilihat ada 2 faktor penyebab : faktor alam, yang tidak bisa di ganggu gugat, dan faktor manusianya. Kalau dulu kan penduduk asli Jakarta orang Betawi tinggal di tanah darat tinggi. Tetapi kini, giliran kota berkembang pembangunan yang tidak memperhatikan kearifan lokal menjadi tidak bersahabat. Dulu manusia tidak masuk dataran banjir, tapi sekarang akibat kebutuhan lahan/tempat ditempati juga. Solusinya ya sistim polder, tetapi mahal dan lama. ”Dalam RUTR DKI tahun 1985-2005 yang namanya wilayah di timur laut dan barat laut (hampir 1/3 luas DKI) itu berada di bawah permukaan laut, tetapi itu di langgar dengan pembangunan. Seharusnya siapkan dulu banjirkanal baru di bangun, karena melanggar ya akhiranya banjir” demikian jelas Bahal.

Dari telepon yang masuk ada yang menanyakan bagaimana berkaitan RUTR DKI kan sudah ada rencananya sejak jauh-jauh hari agar di bangun banjir kanal karena itu sangat memecahkan permasalahan, tapi kok justru pemerintah sendiri yang membuat permasalahan. Menanggapi pertanyaan tersebut, menurut Bahal, dari sisi perencanaan tata ruang DKI sudah cukup maju, kalau kita konsisten, kita itu pengendaliannya yang kurang. Perda itu kan di buat DPRD, seharusnya DPRD juga mengawasi implementasi yang dibuat melalui penganggaran, termasuk perijinan skala besar. Masyarakat itu perlu dilibatkan sejak awal jadi ada komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan mulai dari perencanaan sampai pengendalian. Masyarakat harus mengawal perencanaan ruang di wilayah sungai, walaupun kelihatannya sangat teoriotis, tapi harus agar tidak semakin besar masalah yang kita hadapi agar dampak negatifnya bisa di minimalkan. Lin
Post a Comment