Konsep Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah jawaban dari pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai (Dunn, 2003). 
Di bagian lain dia menjelaskan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, dan berhubungan erat dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
Sedangkan David Osborne dan dan Ted Gaebler (1991) dalam Sugiana (2001) mendefinisikan efektivitas program adalah tingkatan dimana suatu program menghasilkan outcome yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

The Urban Institute dalam Sugiana (2001) mendefinisikan tentang pengukuran efektivitas (measure of effectiveness) sebagai berikut :



  1. Tingkatan dimana tujuan yang diinginkan dari pelayanan dapat dipenuhi (the degree of wich the intended puposes of service are being net).
  2. Tingkat dari dampak yang tidak diinginkan atau yang berlawanan dari pelayanan yang terjadi di masyarakat (the degree of wich unintended, adverse impact of the service on community ocurred).
  3. Kecukupan kuantitas dan kualitas pelayanan relatif yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan kemauan masyarakat yang diinginkan (the adecuacy of quantity and quality of service provided relative to community needs, desires and willingness to pay).
  4. Kecepatan dan kehalusan/kesopanan yang dimainkan dalam menanggapi permintaan-permintaan kebutuhan warga (the speed and courtesy displayed in responding the citizen requests).
  5. Persepsi warga terhadap kepuasan pelyanan yang diberikan (citizen perception of the satisfactoriness of services).


Lebih lanjut Sugiana (2001) menyatakan indikator kinerja yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu program kerja dapat dipakai pendekatan kerangka kerja logis (logical framework) terdiri dari kinerja masukan (input), kinerja keluaran (output), kinerja hasil (result/outcome), kinerja manfaat (benefits) dan kinerja dampak (impact). Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan P2D.
Pengertian-pengertian mengenai pengukuran efektivitas kinerja tersebut adalah

  1. Indikator input, mengukur sumberdaya yang diinvestasikan dalam suatu proses program, aktifitas untuk menghasilkan suatu keluaran (output) maupun outcome. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, informasi, kebjakan/peraturan, perundang-undangan dan sebagainya yang digunakan untuk kegiatan.
  2. Indikator output, sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
  3. Indikator outcome, segala sesuatu yang mencerminkan befungsinya output (efek langsung pada jangka pendek dan menengah).
  4. Indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome. Benefit pada umumnya tidak segera tampak. Indikator ini menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
  5. Indikator impact, memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh.


Ada beberapa persyaratan penting bagi tercapainya efektivitas suatu program seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) dalam Isworo (1996) yaitu

  1. komunikasi, karena sebuah program akan menyangkut dan melibatkan yang harus saling berhubungan secara sinergis. 
  2. sumberdaya manusia, seberapa jauh tingkat kemampuan dan pemahaman pengelola program terhadap program yang dilaksanakan.
  3. sikap pelaksana, mencerminkan bagaimana pelaksana memainkan peranannya dalam upaya keberhasilan program. 
  4. struktur birokrasi yaitu struktur yang mewadahi berlangsungnya program.


Daftar Pustaka:
Dunn, W.N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Isworo, W.I. 1996. Beberapa Pendekatan Dalam Analisa dan Implementasi Kebijakan. PT. Rajawali Grafindo Persana, Jakarta.
Subhan (2005), Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) Dengan Pola Kerjasama Operasional (KSO) Kasus Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Tesis-S2 UGM Tahun 2004
Sugiana, K. 2001. Proses Perencanaan. Bahan Kuliah tidak dipublikasikan. MPKD-UGM, Yogyakarta.
Post a Comment