Pemantauan Dalam Analisis Kebijakan

Pemantauan (monitoring) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pemantauan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi.
Pemantauan memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan. Ketika informasi tentang tindakan kebijakan ditransformasikan melalui pemantauan menjadi informasi tentang hasil kebijakan, kita mengalami situasi masalah (problem situations). Yang merupakan sistem dari berbagai masalah yang saling tergantung (messes) yang kemudian ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan.(Dunn, 2000:509)
Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan: eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan:

1. Kepatuhan (Compliance); Pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat.
2. Pemeriksaaan (Auditing); Pemantauan membantu menentukan apakah sumber daya dan palayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran tertentu telah sampai kepada mereka.
3. Akuntansi; Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
4. Eksplanasi; Pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.

Untuk memantau kebijakan publik, dan isu apapun, kita membutuhkan informasi yang relevan, reliebel dan valid. Apabila informasi tidak tersedia pada instansi-instansi pemerintah maka pemantauan perlu dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan arsip kantor.

Dalam memantau hasil kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat: keluaran (outputs) dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tangkah-laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Untuk menghitung secara baik keluaran dan dampak kebijakan, perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama: regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sedangkan tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat.

Keberhasilan dalam memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang hasil kebijakan tergantung pada kapasitas kita dalam membangun ukuran-ukuran yang reliabel dan valid. Salah satu cara untuk itu adalah dengan merinci secara tegas variabel yang akan kita monitor. Variabel adalah karakteristik dari sesorang, suatu peristiwa atau obyek, yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda, sedangkan konstan adalah karakteristik yang tidak berubah-ubah.

Sifat dari pendekatan pemantauan kebijakan yaitu:

1. Pertama, berusaha memantau hasil kebijakan yang relevan; 
2. Kedua, setiap pendekatan pemantauan adalah tefokus pada tujuan; 
3. Ketiga berorientasi pada perubahan (change-oriented); 
4. Keempat, pendekatan pemantauan memungkinkan klasifikasi silang atas keluaran dan dampak dengan variabel lain, termasuk variabel yang dipakai untuk memantau masukan serta proses kebijakan; 
5. Kelima, setiap pendekatan mengukur tindakan dan hasil kebijakan secara obyektif maupun subyektif.

Semua sifat di atas pada akhirnya membantu kita untuk memahami pemantauan sebagai: proses memperoleh informasi yang relevan dengan kebijakan, untuk mengukur perubahan yang terjadi didalam kondisi sosial yang terfokus pada tujuan, baik informasi obyektif maupun subyektif, di antara berbagai kelompok sasaran dan kelompok yang diuntungkan.