Anjungan Cerdas: antara Transportasi dan Pengembangan Wilayah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun rest area seperti yang dikembangkan di Jepang dengan nama Anjungan Cerdas. Anjungan Cerdas tersebut dapat berfungsi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga sebagai tempat wisata.

Proyek Anjungan Cerdas ini akan dilakukan di dua daerah yaitu di Trenggalek  Jawa Timur dan Jembrana Bali. Saat ini sedang dilakukan pembebasan tanah dan memastikan lokasi yang tepat untuk membangun anjungan cerdas. Anjungan Cerdas tersebut dapat berfungsi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga sebagai tempat wisata.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infratsuktur Wilayah (BPIW), Achmad  Hermanto Dardak, dalam seminar “The Seminar on Regional Development Focusing on Road Side Station” di Jakarta, Senin (29/2). Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Balitbang, Arie Setiadi Moerwanto dan Tetsuo Shimizu pengajar Tokyo Metropolitan University.

Lebih lanjut Dardak mengatakan anjungan cerdas ini nantinya akan ditambahkan fasilitas wifi, informasi daerah, CTTV, serta media untuk promosi produk lokal.  “Pembangunan anjungan cerdas di Trenggalek akan menggunakan Bendungan Tugu sebagai pusat daya tarik dan ditambah dengan pemandangan hutan dan pegunungan di sekitarnya,” ujar Dardak. Ia berharap dalam tiga tahun ke depan masyarakat sudah dapat menikmati anjungan cerdas dan meningkatkan pariwisata  di dua daerah tersebut. Pada tahun ini juga Kementerian PUPR memiliki inkubasi dan inkubasi itu akan banyak belajar dari Michino-Eki.

Hermanto menyampaikan, Anjungan Cerdas merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Ada wilayah-wilayah pertumbuhan yang di dalamnya terdapat pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan ekonomi khusus. “Wilayah-wilayah tersebut kemudian dihubungkan dengan jalan-jalan utama seperti jalan nasional dan disitulah lokasi prioritas Anjungan Cerdas,” ujarnya.

Ia menerangkan, Anjungan Cerdas memiliki beberapa fungsi yaitu seperti mengurangi kecelakaan lalu lintas yang mencapai 30.000 korban jiwa per tahun. Kemudian untuk pelancong yang melewati jalan nasional dapat menemukan produk-produk lokal. Anjungan Cerdas juga dapat menjadi Gardu Pandang untuk melihat pemandangan sekitar. Serta dijadikan sebagai tempat wisata dengan fasilitas penunjang seperti wifi dan lainnya.

Hermanto menjelaskan bahwa Anjungan Cerdas direncanakan akan dibangun secara multiyear di lahan seluas 3-5 hektar dan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 70 miliar untuk satu anjungan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan untuk mengembangkan rest area, Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang Kementerian PUPR bekerjasama dengan National Institute for Land and Infrastructure Management (NILIM).

“Hari ini, kita memiliki kesempatan untuk belajar dari Jepang dalam mengembangkan sebuah tempat persinggahan di jalan nasional atau yang disebut Rest Area,” katanya.

Ia pun berharap kerjasama tersebut dapat memberikan pengetahuan dan solusi berdasarkan penelitian, peningkatan teknologi, rekomendasi kebijakan, dan praktik. Karena Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan infrastruktur yang handal, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan Indonesi

Saat membuka acara seminar itu, Kepala Balitbang PUPR, Arie Setiadi menjelaskan Michino-Eki merupakan Road Side Station yang dikembangkan Jepang. Road Side Station yang ada di Indonesia biasa disebut Rest Area. “Kita dapat belajar banyak dari Jepang dalam pengembangan Road Side Station atau Michino-Eki. Hal ini dapat menjadi referensi untuk membuat sistem adopsi Michino-Eki di Indonesia,” ucap Arie.

Lebih lanjut Arie juga menjelaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan perekonomian untuk menjadi salah satu dari negara yang paling kompetitif di Asia pada tahun 2025. Terkait dengan hal itu Kementerian PUPR berperan penting dalam membangun infrastruktur di Indonesia, mempersiapkan, dan memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menurutnya sesuai dengan salah satu fokus utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni peningkatan pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Arie juga menyebutkan seluruh kementerian wajib memberikan fasilitas untuk menjamin pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat daerah. Sedangkan untuk menjamin meningkatnya pembangunan adalah kebijakan, teknologi, dan infrastruktur.

Dikatakannya,  Michino-Eki merupakan satu dari enam bidang kerjasama tahap kedua IRE, NILIM, dan lainnya yang telah dilakukan pada 2014 lalu. Selain atau Michino-Eki, bidang lain dalam kerjasama itu adalah lalu lintas teknologi pengumpulan data, jalan dengan lingkungan yang ramah, keselamatan jalan,  terowongan dan struktur bawah tanah, serta aspal butonor gussaphalt.
Post a Comment