Isu Sosial Budaya dalam Perencanaan dan Pembangunan Kota
Kebijakan pemerintah : melakukan intervensi langsung dalam proses dinamika sosial. (Fuad 1996 : 136).
Masalah-masalah yang terjadi diper-kotaan, utamanya kota-kota di dunia ketiga, terutama disebabkan oleh masalah-masalah sosial budaya, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia. Masalah sosial budaya yang kerap muncul di Indonesia antara lain:
1. Pengangguran
Migrasi tenaga kerja tidak terdidik keper-kotaan lebih besar jumlahnya ketimbang tenaga kerja terdidik. Golongan tenaga kerja seperti ini tidak mampu bersaing pada sektor-sektor ekonomi formal. Di pihak lain, krisis ekonomi dan instabilitas politik menyebabkan lesunya iklim investasi. Akibatnya, bahkan tenaga kerja terdidik pun tidak dapat terserap oleh minimnya lapangan kerja yang tersedia.
2. Kemiskinan
Tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia, mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja. Pendapatan yang diperoleh sebagian warga kota yang mengandalkan sektor informal sebagian besar tidak mampu mengangkat derajat ekonomi yang layak untuk mereka memenuhi kebutuhan dasar: sandang-pangan-perumahan-pendidikan. Akibatnya, kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia yang mengakibatkan pula berbagai masalah sosial lainnya.
3. Kriminalitas dan rawan konflik
Merupakan salah satu efek dari tingginya angka pengangguran, rendahnya pendapatan, serta kesenjangan ekonomi yang tinggi di perkotaan adalah tingginya juga kriminalitas, yang sering dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Di samping itu, kota di Indonesia juga rawan konflik oleh kesenjangan, perebutan lahan pendapatan, sampai kecemburuan etnis.
4. Kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas pelayanan publik Masalah-masalah yang terjadi diper-kotaan, utamanya kota-kota di dunia ketiga, terutama disebabkan oleh masalah-masalah sosial budaya, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia. Masalah sosial budaya yang kerap muncul di Indonesia antara lain:
1. Pengangguran
Migrasi tenaga kerja tidak terdidik keper-kotaan lebih besar jumlahnya ketimbang tenaga kerja terdidik. Golongan tenaga kerja seperti ini tidak mampu bersaing pada sektor-sektor ekonomi formal. Di pihak lain, krisis ekonomi dan instabilitas politik menyebabkan lesunya iklim investasi. Akibatnya, bahkan tenaga kerja terdidik pun tidak dapat terserap oleh minimnya lapangan kerja yang tersedia.
2. Kemiskinan
Tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia, mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja. Pendapatan yang diperoleh sebagian warga kota yang mengandalkan sektor informal sebagian besar tidak mampu mengangkat derajat ekonomi yang layak untuk mereka memenuhi kebutuhan dasar: sandang-pangan-perumahan-pendidikan. Akibatnya, kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia yang mengakibatkan pula berbagai masalah sosial lainnya.
3. Kriminalitas dan rawan konflik
Merupakan salah satu efek dari tingginya angka pengangguran, rendahnya pendapatan, serta kesenjangan ekonomi yang tinggi di perkotaan adalah tingginya juga kriminalitas, yang sering dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Di samping itu, kota di Indonesia juga rawan konflik oleh kesenjangan, perebutan lahan pendapatan, sampai kecemburuan etnis.
Yang paling menonjol adalah kesenjangan ekonomi, di mana terdapat perbedaan ekstrim kelas sosial ekonomi di perkotaan. Kesenjangan ekonomi ini menyebabkan pula kesenjangan dalam aksesiblitas pelayanan publik. Sarana pelayanan umum yang tersedia di perkotaan-listrik, air, pelayanan sampah-hampir tidak ada yang gratis di perkotaan. Hal inilah salah satu penyebab mengapa kaum miskin kota lebih banyak tinggal di tepi sungai, terutama untuk kebutuhan air dan sarana MCK yang dapat diperoleh secara cuma-cuma dari air sungai.
5. Perumahan
Buruknya kualitas perumahan merupakan akibat lain dari rendahnya pendapatan. Masalahnya selain kuantitas menyangkut juga sanitasi yang buruk, sehingga akan berpengaruh pula terhadap kualitas kesehatan warga. Perkampungan kumuh yang umum terjadi di kota besar merupakan salah satu upaya warga miskin kota untuk survive di perkotaan, yang secara fisiklingkungan- kesehatan jauh dari standar hdup layak.
6. Good governance dan partisipasi publik
Masa orde baru di Indonesia ditandai oleh pemerintahan desentralisasi yang rawan penyimpangan, terutama korupsi dan rendahnya kualitas pelayanan. Akibatnya, keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan publik diputuskan tanpa partisipasi publik, sehingga kepentingan publik tidak terakomodasi secara baik dan adil dalam pembangunan dan rencana kota. Dalam (Wahyuni Zahrah (USU) : 2009).
Sumber: Risna Dewi, (2011). Pengembangan Konsep Pemukiman Berkelanjutan (Studi Kasus Di Pemukiman Kumuh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Skripsi S2, Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan
Post a Comment for "Isu Sosial Budaya dalam Perencanaan dan Pembangunan Kota "
Komentar anda sangat berarti bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan dapat Melatih Ketajaman Pemikiran Anda, untuk itu, belajarlah berkomentar mulai dari artikel ini.