Strategi Pengentasan Kemiskinan

Penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstutal, menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin. 
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani kemiskinan perlu pengkajian yang mendalam tentang profil kemiskinan itu sendiri. Sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan karakteristik masayarakat tersebut dan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable).

Beberapa kebijakan yang disarankan untuk tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah :

1. Perluasan Akses Kredit Masyarakat
Penyediaan fasilitas kredit merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan, terutama pada tataran implementasinya. Namba (2003) bahwa instrumen kebijakan pembangunan lebih efektif mereduksi kemiskinan secara tajam dibanding dengan mengandalkan masyarakat hidup dari sumber-daya alam yang kaya-raya tanpa ditunjang dengan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin. Artinya jika masyarakat yang tinggal di lingkungan kaya akan sumberdaya alam dan mendapat kebijakan yang menyentuh mereka, maka mereka akan lebih bijak dan peduli dalam mengolah sumberdayanya. (Baden: 1993) Yunus dalam Mubyarto (2003) mengenalkan model kredit mikro yang telah berhasil diterapkan di Bangladesh yang terkenal dengan nama Grameen Bank. Sekitar 10 kelompok perempuan miskin, masing-masing beranggota 5 orang, ketika kita mendekati tempat pertemuan mereka, mengucapkan sumpah/janji berupa “16 keputusan” (sixteen decisions) antara lain melaksanakan KB, mendidik anak, hanya minum air putih yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri dari membayar atau memakai “mahar” dalam perkawinan anak-anaknya. Semua sumpah/janji ini dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank, yaitu disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras. Grameen Bank yang mulai beroperasi tahun 1976, lima (5) tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, telah terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut.

2. Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat
Kualitas sumberdaya manusia sangat terkait dengan pendidikan masyarakat. Kebijakan Wajib belajar sembilan tahun kiranya patut ditinjau ulang untuk ditingkatkan menjadi dua belas tahun, sehingga tuntutan minimal masyarakat berpendidikan SMA. Kebijakan ini perlu diiringi dengan kebijakan lain yang dapat menampung dan mengatasi anak putus sekolah yang cenderung menjadi anak jalanan. Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik sehingga kesadaran masayarakat akan masa depan menjadi lebih baik. Kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk lebih berkreasi dalam meningkatkan taraf hidupnya.
3. Menciptakan Lapangan Kerja
Untuk mengimbangi meningkatnya pendidikan masyarakat pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan saving (S) dan investasi (I), baik investasi domestik maupun foreign direct invesment (FDI).

4. Membudayakan Entrepreneurship
Dengan membudayanya sikap Entrepreneurship pada masyarakat diharapakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengurangi angka pengangguran, sebab mereka dapat menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain peran entrepeneur sangat besar, yaitu: (1) menambah produksi nasional(2) menciptakan kesempatan kerja (3) membantu pemerintah mengurangi pengangguran (4) membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan (5) menambah sumber devisa bagi pemerintah (6) menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak.


Sumber: Risna Dewi, (2011). Pengembangan Konsep Pemukiman Berkelanjutan (Studi Kasus Di Pemukiman Kumuh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Skripsi S2, Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan
Post a Comment