Paradigma Foley dalam Penataan Ruang Kota

Untuk menghindari pergeseran pemanfaatan ruang, maka rencana pemanfaatan ruang yang disusun perlu akomodatif terhadap kepentingan pasar, serta mempertimbangkan kepentingan umum. Faktor yang penting yang mendasari hal tersebut mencakup pertimbangan kesehatan dan keselamatan mempertimbangkan aturan dan kepentingan teknis yang berlaku dan diterapkan secara konsisten, kenyamanan, efisiensi dan konservasi energi, kualitas lingkungan, persamaan sosial pilihan dan sosial amenitas (Chapin dan Kaiser, 1979:48-58).
Karena aspek kepentingan umum tidak selalu diperhatikan oleh semua pelaku yang terlibat, maka pemerintah menyusun sistem perencanaan dan panduan sebagai cara untuk menata peranan pemerintah dalam sistem utama yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dengan menggunakan kekuatan dan ikutan proses politik maupun kekuatan pasar (Chapin dan Kaiser, 1979 : 60).



Dalam wawasan kaitan antara aspek keruangan (spatial) dan bukan keruangan (aspatial), David Foley (dalam Sujarto, 1992) mengemukakan bahwa penataan ruang akan dilandasi oleh suatu paradigma yang meliputi tiga aspek:
1. Aspek normatif yang bersifat aspasial seperti nilai sosial budaya, institusi, peraturan dan perundangan, teknologi. Sedang yang bersifat spasial, termasuk distribusi tata ruang dari pola budaya, nilai yang berkaitan dengan pola tata ruang aktivitas dan lingkungan fisik.
2. Aspek fungsional yang bersifat aspasial seperti pembagian agihan fungsi-fungsi, sistem aktivitas termasuk manusia dan kegiatan di dalam peranan fungsionalnya dan spasial seperti distribusi tata ruang fungsi-fungsi, kaitan tata ruang, pola tata ruang kegiatan berdasarkan macam-macam fungsinya.
3. Aspek fisik yang bersifat aspasial seperti obyek-obyek fisik, lingkungan geografi, lingkungan angkasa, kualitas lingkungan (permukaan bumi, dalam bumi dan ruang angkasa), manusia sebagai wujud fisik, kualitas sumber daya alam; dan yang bersifat spasial seperti distribusi tata ruang, bentuk fisik, lahan, bangunan, jaringan jalan, jaringan utilitas, pola tata guna lahan sesuai dengan kualitas lahannya (Sujarto, 1992).
Paradigma Foley dalam Penataan Ruang Kota

ASPEK	ASPEK BUKAN KETATARUANGAN (ASPASIAL)	ASPEK TATA RUANG (SPASIAL)
Normatif (aspek sosial budaya)	Nilai-nilai sosial	Distribusi tata ruang Pola kultural
	Perangkat kepranataan	Nilai yang berkaitan langsung dengan pola aktivitas dan lingkungan fisik
	Peraturan perundangan
	Teknologi
Fungsional (aspek organisasi dan ekonomi)	Pembagian dan tagihan fungsi-fungsi	Distribusi tata ruang fungsi-fungsi
	Sistem aktivitas (manusia dan kegiatan usaha dalam peran fungsionalnya)	Pola tata ruang kegiatan usaha berdasarkan fungsinya
	Pertimbangan efisiensi	Hubungan ketataruangan
Fisik (aspek wadah fisik)	Obyek-obyek fisik	Distribusi bentuk fisik, bangunan, lahan, jaringan jalan, jaringan utilitas dan lainnya.
	Lingkungan geografis
	Manusia sebagai wujud fisik	Tata guna lahan berdasarkan kualitas dan kesesuaian sumber daya alam
	Kualitas sumber daya alam

Sumber : Sujarto, 1992


Daftar Pustaka:
Chapin, F. Struart Jr dan Kaiser, Edward J, 1979, Urban Land Use Planning, Edisi 3, London: University of Illinois Press.
Sujarto, Djoko, 1992, Wawasan Tata Ruang, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus, Juli 1992, BPI-ITB, Bandung.
Tati (2003), Efektivitas Ijin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kota Studi Kasus Desa Ciputat Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, Tesis-S2 UGM Tahun 2003.

Share