Peran Kota dalam Pengembangan Wilayah

Negara-negara dengan keragaman yang bervariasi, antara lain keragaman ekonomi, sosial, budaya, ideologi ataupun lainnya, peranan kota dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilihat dari besaran (jumlah) penduduk atau ukuran kota tersebut.
Peran kota ditentukan karakteristik fungsi kota yang diembannya, yaitu aksesibilitas yang dipunyai terhadap wilayah pinggirannya (Rondinelli, 1978).
Peran kota dalam pengembangan wilayah sebagai berikut:

  1. Merupakan penyedia lokasi bagi kepentingan desentralisasi fasilitas pelayanan publik skala lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas antara desa dengan kota
  2. Memberikan bermacam variasi barang konsumen, perdagangan, pelayanan perorangan dan perluasan sektor informal
  3. Memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan manufaktur, industri kecil yang dapat berfungsi melayani pasar lokal dan regional. Peningkatan pelayanan akan terjadi dengan semakin tingginya skala kota tersebut
  4. Kegiatan agroprosesing serta agrokultural yang ada berfungsi sebagai supply bagi wilayahnya dan menyediakan pelayanan bagi wilayah pedesaan (belakang) 
  5. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdagangan dan pasar hasil pertanian serta meningkatkan produktifitas pertanian dan pendapatan daerah belakang
  6. Pusat transportasi dan komunikasi yang menghubungkan kota kecil dengan pedesaan dan daerah belakang, dengan kota besar dan daerah lainnya
  7. Dapat berfungsi sebagai pusat transformasi sosial
Sebagai pusat pemerintahan, kota merupakan pusat administrasi pemerintahan yang berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi yang dapat terus dikomunikasikan lewat hubungan fungsi sosial, ekonomi dan administrasi ke wilayah sekitarnya sehingga menjamin keterkaitan fungsi pembangunan, inovasi dan kemajuan yang serasi, seimbang dan selaras antara kota, dan wilayah perdesaan.

Dalam RTRW sebuah kabupaten atau propinsi dikenal dengan sistem hierarki kota-kota, kedudukan ibukota hampir selalu sebagai kota dengan orde satu, sedangkan kota-kota lainnya sesuai dengan urutan perkembangan kotanya mempunyai orde dua dan tiga. Konsep ini didasari teori tempat sentralnya Christaller, yaitu kota menjadi titik yang melayani wilayah berbentuk hexagonal di sekelilingnya dan bersinggungan dengan daerah lain secara matematik menguntungkan karena tidak ada wilayah yang tidak terlayani (Glasson, 1990:136).

Beberapa strategi pusat-pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut (Parr,1999):
1. Membangkitkan Kembali Daerah Terbelakang 
Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan per kapita rendah, tingkat kesejahteraan penduduk yang di bawah rata-rata, serta rendahnya tingkat pelayanan fasilitas maupun utilitas yang ada.
Strategi ini dilakukan guna menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk mencegah aliran modal ke luar wilayah, serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Hasil yang kemudian diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonomi wilayahnya.

2. Mendorong Dekonsentrasi Wilayah
Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah, serta bertujuan untuk membentuk suatu struktur ruang yang tepat khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan yang dilakukan adalah pada wilayah non-metropolitan guna menekan peranan wilayah metropolitan yang sudah terlalu besar. Yang menjadi perhatian adalah tidak semua lokasi bisa dijadikan pusat pertumbuhan, sehingga lokasi sangat berperan dalam pengembangan.

3. Memodifikasi Sistem Kota-kota
Tujuan strategi ini adalah guna mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan. Dengan adanya pengaturan sistem kota-kota dengan hierarki yang terstruktur, diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

4. Pencapaian terhadap Keseimbangan Wilayah
Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional, biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumberdaya alam pada wilayah-wilayah tersebut.

Menurut Parr (1973) ada dasar-dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan, yaitu:
1. Konsentrasi Prasarana Kota Pada Pusat Pertumbuhan
Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial. Dalam konteks umum, penyediaan prasarana dibatasi pada penyediaan prasarana skala luas. Prasarana skala luas akan menciptakan eksternalitas, hal ini akan membuat kota menjadi lebih menarik bagi masyarakat dalam konteks lokasi dan masuknya investasi. Dalam penyediaan prasarana ini peranan investasi pemerintah lebih besar.

2. Konsentrasi Aktivitas Perekonomian (aglomerasi)
Konsentrasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri memiliki kaitan ke depan dan kaitan ke belakang. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung ke pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploatasi aglomerasi ekonomi (Parr, 1973).

Daftar Pustaka:
Glasson, John. 1983. An Introduction Regional Planning. London: Second Edition, Hutchinson and Co. (Plublisher) Ltd.
Glasson, John. 1990. Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta: Lembaga Penerbit UI.
Iqbal, (2003). Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Skripsi S1, Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Tahun 2003
Parr, J. B. 1973. Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory. Carfax Publishing.
Parr, J. B. 999. Growth Poles Strategies in Regional Economic Planning: A Retrosprespective View. Carfax Publishing.
Rodinelli, D. A and K Ruddle. 1978. Urbanization and Rural Development: A Spatial Policy for Equitable Growth. New York: Preager Publisher.
Rodinelli, D. A. 1985. Applied Methods of Regional Analisis, The Spatial Dimensions of Development Policy. New York: Westview Press.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Faktor Utama Pengembangan Wilayah

Perencanaan dan Pembangunan suatu wilayah biasanya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut, ini menurut teori resource endowment (Perloff dan Wingo, 1961) menyatakan bahwa:
Pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu, yang dalam jangka pendek merupakan aset untuk memproduksi barang dan jasa.
Menurut North (1955), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya.
Akhirnya menurut Myrdal (1957), terdapat dua kekuatan yang bekerja pada pertumbuhan ekonomi, backwash effect dan spread effect.

  • Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang.
  • Kekuatan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari daerah tidak berkembang ke daerah berkembang.
Berdasarkan teori pengembangan, ada dua konsep tentang teori tersebut, yaitu pembangunan dari atas (Development from above) dan pembangunan dari bawah (Development from bellow). 
A. Development from above:
Pendekatan berdasarkan strategi konsep pengembangan wilayah dari atas paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama (terpilih) pada lokasi tertentu sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruh bagian wilayah.

Secara umum terdapat 5 (lima) pemikiran yang paling banyak memberikan pengaruh pada teori-teori  pengembangan/pembangunan dari atas (Hansen dalam Ma’arif 2000: 4), yaitu :

  1. Polarization and Trickling Down Effect, yang dikemukakan oleh Hirschman. 
  2. Backwash effect dan spread effect (Gunnar Mydral, 1957) 
  3. Konsep kutub pertumbuhan (growth pole ; Perroux, 1955) 
  4. Konsep pusat pertumbuhan (growth centre : Boudeville) 
  5. Konsep integrasi ruang ekonomi (centre – periphery : J. Friedman, 1966)


B. Development from bellow
Konsep pengembangan wilayah dari bawah adalah suatu proses pembangunan yang menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil, memobilisasi sepenuhnya kemampuan dan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan bersama dalam ekonomi, sosial dan politik.
Konsep pengembangan dari bawah merupakan kebalikan dari konsep pengembangan wilayah dari atas. Ada beberapa pendapat mengenai upaya pendekatan model pengembangan wilayah dari bawah (Ma’arif 2000: 13-15), yaitu:

  1. Efektif spasial closure (Stohr dan Todling, 1978)
  2. Territoriality (Friedman dan Weaver, 1979)
  3. Teori pengembangan agropolitan


Konsep-konsep pengembangan ini dapat diadopsi untuk perencanaan pusat pelayanan, dengan pendekatan node berupa kota-kota yang berinteraksi dengan skala pelayanan berupa transportasi dengan fungsi-fungsi yang telah diidentifikasikan sebelumnya sesuai dengan potensi wilayah tersebut.

Timbulnya konsep pusat pelayanan dan daerah belakang karena beberapa asumsi dan kebutuhan. Ada beberapa asumsi konsep-konsep pusat pelayanan (Budiharsono, 2001: 13), yaitu:

  1. Penduduk didistribusikan pada beragam ukuran permukiman
  2. Mereka mempunyai kebutuhan biofisik sama baiknya dengan kebutuhan sosial ekonomi
  3. Mereka menggunakan sumber daya alam dan manusia seperti barang-barang dan jasa untuk kebutuhan mereka
  4. Mereka membentuk pemukiman dalam bentuk rumah, desa dan kota serta memutuskan untuk tinggal bersama selama masih tersedia sumber daya yang dibutuhkan
  5. Mereka menggunakan sumber daya untuk kebutuhan dasar yang dibatasi atau keinginan terbatas
  6. Mereka berpindah ke tempat lain untuk mencari kebutuhan yang tidak terdapat di tempat mereka.

Pusat dan wilayah belakang merupakan suatu wilayah nodal yang mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal. Fungsinya berupa, pusat permukiman, pelayanan, industri, perdagangan, sedangkan untuk wilayah belakang berfungsi sebagai; penyedia barang dasar, daerah pemasaran dan pusat pertanian. Dan wilayah tersebut mempunyai hierarki, berdasarkan jumlah penduduk, jumlah fasilitas dan jumlah fasilitas pelayanan. 

Daftar Pustaka
Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta : Pradnya Paramita.
Ma’arif, Samsul. 2000. Pengertian Dasar dan Esensi Pengembangan Wilayah. Semarang : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
Myrdal, Gunnar. 1957. Economic Theory In Underdeveloped Regions. Duckworth, London.
Perloff, HS, ES Dunn, EE Lampard and RF Muth. 1960. Region, Resources and Economics Growth,. Baltimore: Resources of The Future Inc. John Hopkins Press.
Iqbal, (2003). Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Skripsi S1, Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Tahun 2003

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Kedudukan Kota dalam Perkembangan Wilayah

Pengertian Kota dalam Wilayah atau Kota Kabupaten
Kota dalam suatu wilayah merupakan noda dalam suatu wilayah, dapat dikatakan kota menjadi salah satu elemen wilayah dimana terjadi hubungan antara kota dan wilayah disekelilingnya, menurut Daldjoeni dahulu kota-kota di zaman Yunani kuno tak mengenal batas yang tegas secara ekonomis maupun politis antara darinya dan pedesaan agraris diluarnya. Memang nampak tembok kota itu memisahkan penduduk kota dari penduduk yang bertani di luarnya, tetapi sebenarnya antara kota dan wilayah sekelilingnya itu terdapat relasi yang simbiotis (Daldjoeni, 1998:76).

Di Eropa interaksi kota-wilayah memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, misalnya Umland (sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia); di Inggris hinterland. Adapun berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman tadi lalu muncul sebutan catchment area, space of influence dan urban field serta city region (Daldjoeni, 1998:77).

Dalam pengertian lain, kedudukan kota terhadap wilayah sekelilingnya adalah sebagai inti dengan wilayah pinggiran, yaitu dalam struktur ruang wilayah sebagai pusat dari kegiatan, yang menjadi pusat pertumbuhan bagi pengembangan suatu wilayah, dengan melihat berbagai teori yaitu Konsep kutup pertumbuhan (Perroux, 1955), Konsep pusat pertumbuhan (Boudeville), Konsep integrasi ruang ekonomi (J. Friedman, 1966) yang dalam rencana tata ruang diterjemahkan kota-kota dengan hierarki tertentu yang melayani wilayah pengembangan. Sehingga terjadi pemusatan pembangunan fasilitas dalam fungsinya sebagai pusat pelayanan. 
Selanjutnya Friedman menilai peran kota tersebut dalam suatu sistem perkotaan yang dipandang sebagai agen dinamis pengembangan wilayah. Sistem perkotaan bukan hanya membangkitkan namun juga menjadi mediator pengembangan wilayah. Hal ini dipandang karena perkembangan kota lebih dulu maju dibandingkan pengembangan wilayah (Friedman, 1979).

Kota dengan pengaruh keunggulan dalam kemajuan ini akan menimbulkan keterkaitan berupa daya tarik aktivitas pergerakan dari wilayah bukan kota (bisa dikatakan desa kalau di Indonesia), sehingga menimbulkan urbanisasi.
Mengenai urbanisasi sendiri menurut Hope Tisdale Eldridge (1956) dalam Bintarto (1989:75-76) adalah:
“Urbanization is the process of people moving ti cities or other densely settled area. The term urbanization is also used to describe the changes in social organization that occur as a consequence of population concentration. Urbanization is the process by which rural areas become transformed into urban areas”.
Besarnya pengertian tersebut dapat dilihat besarnya keterkaitan antara kota dan wilayah bukan kota (desa), dimana menurut Bintarto penduduk pedesaan lebih mengenal kota, bahkan dari mereka yang hidup di kota. Ada banyak dari mereka yang meninggalkan desanya dan tinggal di kota terdekat, tetapi ada juga yang hanya bekerja di kota tetapi masih tinggal di desa. Dalam interaksi kota dengan desa dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif  baik untuk kota maupun desa (Bintarto, 1989:75).

Sesuai dengan fungsinya, kota sebagai pusat administrasi pemerintahan dan kota sebagai pusat pertumbuhan, maka kedudukan kota dalam wilayah dapat di bagi:

  1. Secara administrasi sesuai dengan UU No.24  Tahun 1992 Mengenai Tata Ruang, kota dengan fungsi sebagai ibukota, melayani dalam hal urusan pemerintahan, sosial dan lainnya wilayah-wilayah yang secara administratif merupakan wilayahnnya.
  2. Secara fungsional kota sebagai pusat pertumbuhan/pengembangan wilayah sesuai dengan konsep pusat pertumbuhan. Kota (pusat) melayani wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah pengaruhnya (wilayah belakang).

Daftar Pustaka
Daldjoeni, N. 1998. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Penerbit Alumni ITB.
Bintarto. 1989. Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya. Jakarta: Cetakan Ketiga, PT. Ghalia Indonesia.
Friedman, John and Clyde Weaver. 1979. Territory and Function: The Evolution of Regional Planning. London : Edward Arnold Publisher Ltd.
Iqbal, (2003). Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Skripsi S1, Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Tahun 2003

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus: