Pengertian dan Paradigma pembangunan

Pengertian Pembangunan 
Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada tataran sebuah negara, maka pembangunan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk membawa rakyat kepada keadaan yang lebih maju, sejahtera dan mandiri. Mengutip pendapat Siagian dalam Khairuddin (2000), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Sumodiningrat (2001), pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata.

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dan merata, namun yang terjadi selama ini, hal tersebut masih jauh untuk diwujudkan, terutama dari segi keadilan dan pemerataan. Kenyataan tersebut bukan hanya disebabkan oleh situasi dan kondisi suatu daerah atau masyarakat, tapi yang jelas adanya kegagalan pada pendekatan dalam pembangunan.

Pendekatan Pembangunan
Pendekatan pertumbuhan yang dianut pemerintah terutama sejak pemerintahan orde baru berdiri merupakan usaha untuk memulihkan kondisi perekonomian pada saat itu. Hal ini tentunya dengan harapan konsep trickle down effeck sekaligus akan terjadi. Namun kenyataan menimbulkan berbagai ketimpangan di masyarakat, baik ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan sosial, yang berakibat pada terjadinya kesenjangan kehidupan masyarakat. Kesenjangan tersebut terlihat dari makin besarnya jurang antara orang miskin dan orang kaya, juga jauh perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya.

Untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat, serta untuk menciptakan kemandirian masyarakat, pada akhir 1980-an mulai berkembang penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan pendekatan pembangunan manusia (human development) yang ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di beberapa sektor, seperti sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan dan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pembangunan juga diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (public empowerment) agar dapat menjadi aktor pembangunan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, kemandirian dan etos kerja.

Paradigma pembangunan 
Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development paradigm) ini berfokus pada perkembangan manusia (human-growth), kesejahteraan (well-being), keadilan (equity) dan berkelanjutan (sustainability). Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (balanced human ecology), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia (Korten, dalam Tjokrowinoto, 1999:218). Sedangkan Sulistiyani (2004:70), mengemukakan bahwa paradigma pembangunan kemanusiaan mencoba mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, memiliki intelegensi, dan memiliki perasaan, yang dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM sehingga akan mengangkat martabat manusia ketempat yang lebih, dengan demikian akan dicapai perubahan sosial yang dicita-citakan.

Empowerment pada akhirnya digunakan sebagai pendekatan pembangunan alternatif yang menekankan otonomi pembuatan keputusan dari masyarakat yang terorganisasikan, melalui proses belajar secara sosial. Pendekatan ini dilakukan dalam pembangunan alternatif untuk menuju terwujudnya masyarakat madani (civil society). Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan, mulai diterapkan konsep partisipasi dalam pembangunan yang dikenal dengan pembangunan partisipatif, yaitu pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat yang akan secara langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan.


Untuk itu, maka pembangunan harus menyentuh langsung ke masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Manusia sebagai individu dari anggota masyarakat harus diberdayakan, dengan menjadikannya sebagai obyek dan subyek pembangunan, karena manusia merupakan kunci utama dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).

Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)
Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan, serta memacu laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Program ini dilaksanakan melalui penguatan proses pemberdayaan masyarakat dengan penyediaan prasarana pendukung pembangunan sosial ekonomi perdesaan, serta mengupayakan terjadinya keseimbangan dan kesinambungan proses pembangunan sosial ekonomi melalui penguatan kelembagaan daerah.

Dalam pelaksanaannya, setelah program dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang perencanaannya disusun secara partisipatif, maka untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat pada suatu daerah, dimana pada satu pihak masyarakat telah cukup mampu dan dipihak lain masyarakat masih belum mampu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan prasarana. Berpijak pada pola pikir yang demikian, dan sebagai aktualisasi dari pendekatan dan prinsip pengelolaannya, maka pelaksanaannya dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

  1. Kerja Sama Operasional (KSO), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh masyarakat melalui wadah Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bekerjasama dengan kontraktor.
  2. Pelaksanaan Langsung (PL), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui wadah OMS.


Pada pola ini masyarakat diperlakukan sebagai obyek dan subyek dari kegiatan tersebut. Sebagai subyek, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam penyusunan perencanaan saja, namun sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, dimana mereka sendiri yang mengerjakan kegiatan tersebut melalui organisasi yang ada ditempat mereka (Organisasi Masyarakat Setempat/OMS). Dengan demikian, lewat pola ini masyarakat perdesaan merasa memiliki terhadap apa yang telah mereka bangun, sehingga diharapkan mereka juga akan memeliharanya dan pada akhirnya mereka akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Disamping itu, dengan pola ini masyarakat diajak ikut berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan/program, melalui pola kemitraan antara kontraktor dengan OMS, dan sebagai pelaksana langsung suatu kegiatan. Kemitraan dijalin dengan penyediaan material/bahan oleh kontraktor, sedangkan masyarakat sebagai pelaksana lapangan. Disini peneliti melihat adanya upaya untuk mendidik masyarakat perdesaan sehingga mempunyai keterampilan dalam membangun prasarana yang mereka butuhkan.

Pola ini juga dapat menggali potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat, terutama kemampuan membangun prasarana, yang mungkin selama ini belum terlihat, sehingga mereka lebih berdaya. Menurut Sumodiningrat (1996), upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan upaya memberdayakan masyarakat. Pemikiran ini pada dasarnya menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan.

Penerapan Kerja Sama Operasional (KSO) dan Pelaksanaan Langsung (PL) ini merupakan aktualisasi dari pendekatan dan prinsip pengelolaan yang dipakai serta merupakan bagian yang terpenting dari pelaksanaan program P2D secara keseluruhan. Disamping itu, hal yang menarik adalah bahwa pola Kerja Sama Operasional (KSO) merupakan pola baru pada pelaksanaan kegiatan program dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebagai model baru dalam suatu pelaksanaan program, maka hal ini menarik diteliti, untuk menjawab pertanyaan, apakah secara empiris pelaksanaan kegiatan program dengan pola KSO tersebut berjalan efektif, sehingga hasilnya (terutama outputnya) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.


Daftar Pustaka:
Khairuddin, 2000. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Liberty, Yogyakarta.
Sulistiyani, A.M. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media, Yogyakarta.
Sumodiningrat, G., 1999. Pemberdayaan dan JPS. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sumodiningrat, G., 2001. Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi. Studi Empiris Pada Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Perpud, Jakarta.
Tjokrowinoto, M. 1999. Pembangunan : Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Deskripsi Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)

Program P2D merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), melalui penguatan proses pemberdayaan masyarakat dengan penyediaan prasarana pendukung pembangunan sosial ekonomi perdesaan. Sedangkan prasarana yang dibangun meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu : prasarana transportasi, prasarana penunjang produksi, serta prasarana air bersih dan kesehatan lingkungan. Seperti program-program serupa yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, program P2D juga melibatkan peranserta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan kegiatannya atau dengan kata lain penyusunan perencanaan partisipatif sampai kepelaksanaannya.

Program P2D merupakan usaha Pemerintah Indonesia mempercepat program penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan kegiatan yang akan memperkuat proses pemberdayaan masysarakat, serta mengupayakan terjadinya keseimbangan dan kesinambungan proses pembangunan sosial ekonomi melalui penguatan kelembagaan daerah dan penyediaan prasarana pembangunan sosial ekonomi.

Program ini difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat yang terlihat pada :

  1. Forum-forum UDKP di tingkat kecamatan yang sangat demokratis, akuntabil dan transparan ;
  2. Masyarakat yang menentukan alokasi biaya sesuai dengan kegiatan yang diusulkan di tingkat kecamatan ;
  3. Masyarakat memilih sendiri Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).


Tujuan umum dari program P2D ini adalah mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Sedangkan tujuan khususnya adalah

  1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mengelola pembangunan; 
  2. Menciptakan lapangan kerja ; 
  3. Memperkuat kemampuan aparat dalam memfasilitasi masyarakat dan mengelola pembangunan; 
  4. Menyediakan prasarana transportasi perdesaan ; 
  5. Menyediakan prasarana kesehatan ; 
  6. Menyediakan prasarana ekonomi produktif khususnya dalam bidang pertanian.


Sasaran hasil dari program ini adalah :

  1. Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan selama 3 tahun dan Program Investasi Kecamatan (PIK) Tahunan untuk pembangunan prasarana yang mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
  2. Tersedianya prasarana transportasi, penunjang produksi, dan air bersih dan kesehatan
  3. Terjadinya proses pembelajaran serta meningkatnya peranserta dan pengalaman baik masyarakat maupun aparat dalam pembangunan khususnya pembangunan prasarana sosial ekonomi perdesaan yang dicerminkan dengan meningkatnya kemampuan kelembagaan.
  4. Menciptakan lapangan kerja baik tetap maupun temporer.


Pola pendekatan pada program P2D seiring dengan paradigma otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan good governance. Paradigma otonomi daerah, melalui bottom up planning, Renstra Kecamatan, PIK, dan pemeran dari unsur legislatif dilibatkan dalam pengendalian program sesuai fungsinya, bukan pengendalian teknis. Paradigma pemberdayaan masyarakat nampak dalam peranserta yang aktif dari masyarakat dan mempunyai kebebasan memilih sesuai kebutuhan pada proses perencanaan dan masyarakat yang memutuskan keluaran dokumen perencanaan tersebut. Sedangkan paradigma good governance ditunjukkan dengan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikan juga pemerintah pusat dalam pelaksanaan P2D lebih kearah tanggung jawab program pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sebagaimana dalam perjanjian pinjaman (loan) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Untuk optimalisasinya peronil konsultan berperan sebagai pendapimg, fasilitator dan memprakarsai terciptanya prinsip-prinsip dan pendekatan dalam P2D. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, pengintegrasian pembangunan wilayah terpadu dengan penempatan kecamatan sebagai sentral. Pendekatan program sesuai dengan azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM), melalui :

  1. Keberpihakan kepada yang miskin, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan kepada penduduk miskin.
  2. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
  3. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
  4. Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
  5. Keterpaduan pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan lainnya.


Prinsip pengelolaan dari program ini adalah :

  1. Acceptable, dimana semua proses pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan semua lapisan masyarakat.
  2. Transparan, dimana pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat.
  3. Accountable, dimana pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat
  4. Sustainable, dimana pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.


Pola Pelaksanaaan program ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat pada suatu daerah, dimana pada satu pihak masyarakat telah cukup mampu dan dipihak lain masyarakat masih belum mampu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan prasarana, sehingga pelaksanaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu

  1. Kerja Sama Operasional (KSO), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh masyarakat melalui wadah Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bekerjasama dengan kontraktor.
  2. Pelaksanaan Langsung, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui wadah OMS.


Proses pengadaan OMS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

  1. Pengumuman pendaftaran dan persyaratan OMS
  2. Jika hanya 1 (satu) OMS di suatu desa, maka OMS tersebut dapat ditunjuk langsung mendapatkan paket kegiatan P2D yang ada di desa tersebut, baik untuk pola KSO maupun PL
  3. Jika lebih dari 1 (satu) OMS memenuhi syarat sesuai identifikasi kemampuan OMS di suatu desa, sedangkan jika paketnya hanya ada satu, maka seluruh OMS yang mendaftar dan memenuhi syarat diupayakan untuk bergabung dalam satu wadah OMS dan apabila tidak tercapai, diadakan pemilihan OMS dengan melihat harga penawaran terendah wajar.
  4. Berdasarkan hasil penilaian OMS maka ditetapkan satu OMS yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan untuk paket-paket Pelaksanaan Langsung.


Sasaran lokasi pelaksanaan program P2D ini berada di tingkat kecamatan sebagai satuan wilayah perencanaan, sedangkan dalam pembangunan prasarananya berada di tingkat desa.

Dalam kegiatan pembangunan prasarana ini, masyarakat berperan menjadi pengawas terhadap pelaksanaannya, baik untuk paket KSO maupun PL. Kepala Desa juga membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) berdasarkan aspirasi masyarakat, atau diambil dari kelompok pelaksana pembangunan prasarana itu sendiri yang akan mengoperasikan dan memelihara prasarana yang telah dibangun. Dalam rangka pemanfaatan prasarana, pada pola KSO, kontraktor diwajibkan memberikan bimbingan mengenai langkah-langkah teknis pemanfaatan kepada masyarakat, sedangkan pada pola PL bimbingan diberikan oleh TtL dan asisten TtL, setelah itu kewajiban memfasilitasi kegiatan ini ada pemerintah daerah selaku pembina masyarakat.



Daftar Pustaka
Petunjuk Teknis Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta tahun 2000.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Konsep Implementasi

Implementasi sebagai suatu konsep, dijelaskan oleh Lane (1995) dalam Firmansyah (2003) bahwa secara formal pengertian dari implementasi dapat dibagi dalam dua bagian yaitu 

  1. Implementation = F (intention, output, and outcome), artinya implementasi merupakan suatu fungsi yang terdiri atas maksud dan tujuan, hasil sebagai suatu produk, dan hasil dari suatu akibat; 
  2. Implementation = F (policy, formator, implementor, initiator, and time).


Dari kedua fungsi ini penekanan utamanya adalah kepada kebijakan itu sendiri dan kemudian hasil yang dicapai oleh implementor sebagai suatu kebijakan yang senantiasa dikaitkan dengan kurun waktu tertentu. Pengertian implementasi juga dikemukakan oleh Anderson dalam Sungkono (1994), yaitu upaya mewujudkan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan.
Sedang Conyers (1984) mengemukakan implementasi adalah keseluruhan proses dari tujuan, dan menunjuk pada hasil suatu rencana yang senyatanya.

Selanjutnya makna dari implementasi, Mazmanian dan Sabatier (1979) dalam Wahab (2002) menjelaskan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1981) dalam Patton (1985) mencakup :

  1. Perundang-undangan atau peraturan legal lainnya yang mengamanatkan kebijakan yang jelas dan konsisten,
  2. Teori yang mengaitkan sasaran kebijakan dengan perilaku kelompok target,
  3. Proses implementasi yang disusun untuk memaksimalkan kemungkinan staf yang melakukan implementasi dan kelompok target akan mematuhi arahan yang ada,
  4. Komitmen terhadap tujuan dan kepercayaan diri staf pengelola dan keterampilan politis,
  5. Dukungan aktif oleh kelompok konstituen dan legislator kunci, dan
  6. Tidak ada kebijakan baru atau perubahan kondisi sosial ekonomi yang merusak kebijakan yang ada.


Dalam buku Patton yang sama Mazmanian dan Sabatier (1979) mengatakan bahwa kendati kondisi tersebut tidak selalu dapat dicapai, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan, yang mencakup :

  1. Memadukan perkembangan teori teknis yang valid kedalam proses pembelajaran jika teori tersebut tidak terdapat sebelumnya,
  2. Menyusun peraturan untuk memperjelas kebijakan yang rancu,
  3. Memberikan intervensi ketika pelaku implementasi tidak mendukung,
  4. Memobilisasi dukungan dari organisasi ketika kebijakan tidak memiliki kelompok kepentingan yang aktif, dan
  5. Meyakinkan legislator untuk mendukung dan memonitor dari dekat proses implementasi ketika kegiatan itu belum diselesaikan.


Menurut Griendle (1980), keberhasilan implementasi rencana dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

  1. Content of policy yang terdiri dari : kepentingan yang dipengaruhi, jenis atau tipe manfaat, derajat atau perubahan yang diharapkan, letak mengambil keputusan, pelaksanaannya sendiri dan sumberdaya yang diperlukan ; 
  2. Context of Implementation, yang terdiri dari : kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik penguasa dan lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap. 


Sedangkan menurut Smith (1993), keberhasilan implementasi ditentukan oleh organisasi pelaksana, kelompok target (target group), kompleksitas dari rencana, faktor–faktor lingkungan serta saling keterkaitan faktor tersebut.

Sedangkan menurut Edward III (1980) dalam Firmansyah (2003), terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, sebagai berikut :
a. Faktor Komunikasi
Komunikasi yaitu meliputi penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensinya.
Menurut Mc. Farland dalam Wuryanto (2002) komunikasi merupakan interaksi atau proses hubungan saling pengertian antar manusia. Faktor ini merupakan faktor yang dianggap penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berurusan dengan permasalahan berupa bagaimana hubungan yang dilakukannya. Menurut Edward III hal yang penting dalam komunikasi adalah konsistensi dan kejelasan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus jelas dan dipahami serta harus konsisten, sehingga terhindar dari kebingungan antar pelaksana dan kesalahan penafsiran perintah.

b. Faktor Sumberdaya
Sumberdaya, dimana untuk efektifnya implementasi diperlukan sumberdaya yang cukup. Sumberdaya yang penting meliputi staf yang tersedia dalam jumlah dan keahlian yang memadai, informasi, kewenangan dan fasilitas yang mendukung.
Sumberdaya yang penting dalam proses implementasi adalah mencakup staf/tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki. Disamping itu sumberdaya penting yang lain adalah dana untuk membiayai kegiatan operasional serta fasilitas lainnya yang memadai. Menurut Tangkilisan (2003), meskipun komunikasi telah dilakukan secara jelas, akurat dan konsisten, akan tetapi kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif. Jadi yang penting adalah adanya kecukupan sumberdaya yang diperlukan sebagai input pelaksanaan kegiatan.

c. Faktor Disposisi
Disposisi, yaitu sikap dan komitmen dari para pelaksana program (birokrat), dimana mereka harus memiliki keinginan untuk melaksanakannya.
Merupakan sikap dan komitmen dari para pelaksana, yang diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan/program. Sikap yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan/program adalah semangat, kemauan serta keinginan yang kuat untuk menyukseskan program tersebut, yang berhubungan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan/program yang akan akan dilaksanakan.

d. Faktor Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi, yaitu standar operasional yang mengatur tata kerja dan tata laksana.
Dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan/program perlu adanya birokrasi yang kuat, sehingga terhindar dari keadaan yang terombang-ambing akibat perubahan politik, kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Implementasi suatu kebijakan/program melibatkan banyak pihak, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik, sehingga untuk kelancarannya perlu persamaan pandangan, kesepakatan antar unit-unit birokrasi untuk menyeragamkan tindakan di lapangan.


Daftar Pustaka:
Conyers, D. 1984. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga,Suatu Pengantar. Gadjah Mada University Press, Yogyaakrta.
Firmansyah, 2003. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Sebagai Suatu Lingkup Kebijakan Publik”, Makalah pada Seminar dan Kongres Nasional II Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Program Studi Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Bogor.
Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton N.J., Princeton University Press.
Patton, M.Q. 1985. “Policy Analysis with Implementation in Mind” dalam Barry Checkoway, Strategic Perspective on Planning Pratice. Hal. 105-121.
Smith, Marc T. 1993. Growth Management-the Planning Challenge of the 1990s. Sage Publications, London.
Subhan (2005), Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) Dengan Pola Kerjasama Operasional (KSO) Kasus Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Tesis-S2 UGM Tahun 2004
Sungkono, B. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika, Jakarta.
Tangkilisan, Hesel N., 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards, Kerjasama Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik, Yogyakarta.
Wahab, S.A. 2002. Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Wuryanto, Ig. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Andi, Yogyakarta.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus: