Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 
Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari sumber-sumber yang tersedia (Friedmann, 1987). Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Friedmann (1987) menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia dalam rangka meminimalkan konflik.

Sama halnya dengan Friedman, Dusseldorp (1980) menyatakan bahwa secara harfiah perencanaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan sebelum tindakan sesungguhnya dilakukan. Perencanaan tersebut dapat berupa satu kegiatan atau bagian dari satu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Dalam lingkup pengertian yang umum, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan dan pembatasan yang ada guna mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif (Sujarto, 1985). 
Tjokroamidjojo (1996) menyebutkan beberapa pengertian perencanaan, antara lain:

  1. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.
  2. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.
  3. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.


Sujarto (1990) menyebutkan terdapat unsur-unsur pokok yang terkandung dalam perencanaan, yaitu:

  1. Unsur keinginan atau cita-cita;
  2. Unsur tujuan dan motivasi;
  3. Unsur sumber daya alam, manusia, modal dan informasi;
  4. Unsur upaya hasil guna dan dayaguna;
  5. Unsur ruang dan waktu.


Perencanaan merupakan kegiatan penyiapan strategi (serangkaian rumusan tindakan) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain perencanaan merupakan penentuan tujuan pokok (tujuan utama) beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, atau dengan perkataan lain perencanaan merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut terjadi (Greed, 1996).

Menurut Diaz (1983) bahwa perencanaan perlu dilakukan oleh karena terbatasnya sumber daya (manusia, alam dan modal) yang dimiliki oleh manusia sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia dengan menentukan urutan prioritas kegiatan. Ditambahkan oleh Saul M Katz, jika perencanaan dipandang sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik, maka sangat kuat alasannya mengapa perencanaan itu sangat diperlukan (Tjokroamidjojo, 1996):

  1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
  2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
  3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik.
  4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas.
  5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.


Elemen Dasar Perencanaan
Perencanaan menurut Conyers (1994) didefinisikan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. 
Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yaitu:

  1. Merencana berarti memilih. Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
  2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya yang berarti bahwa perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.
  3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
  4. Perencanaan untuk masa depan, dalam arti bahwa tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.


Unsur-Unsur Perencanaan
Sedangkan menurut Kunarjo (2002) pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut maka perencanaan mempunyai unsur-unsur:

  1. Berhubungan dengan hari depan,
  2. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis,
  3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.


Menurut Hirschman (1973) dikemukakan bahwa perencanaan merupakan bagian dari salah satu tipe pembangunan. Perencanaan dilaksanakan karena diyakini bahwa dengan melalui perencanaan yang dinyatakan secara mandiri sebagai bagian dari proses pembangunan, diharapkan pembangunan akan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam proses pembangunan, perencanaan merupakan sarana campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan keadaan menuju perubahan sesuai dengan yang diharapkan dan bentuk sarananya adalah program dan proyek.

Berdasarkan beberapa pengertian dan unsur pokok perencanaan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perencanaan mengandung beberapa hal pokok, antara lain:

  1. Ancangan bertindak di masa yang akan datang sehingga merupakan cita-cita yang bertujuan, bersasaran dan berstrategi kebijaksanaan;
  2. Untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan diperlukan minimasi penggunaan sumber-sumber dan maksimasi hasil;
  3. Menggunakan matra waktu dan ruang.

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, maka fungsi perencanaan dalam proses pembangunan adalah sangat diperlukan dan mempunyai fungsi yang strategis, karena tanpa adanya perencanaan yang baik yang pada hakekatnya adalah merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan, maka kegiatan tidak akan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dan akibatnya akan terjadi pemborosan sumber daya.

Daftar Pustaka

  • Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Terjemahan: Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  • Dusseldorp, Van. 1980. Framework For Regional Planning in Developing Countries. Wegeningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement.
  • Friedman, John. 1987. Planning In The Public Domain: From Knowladge to Action. Princenton: Princenton Univ. Press.
  • Greed, Clara. 1996. Implementing Town Planning: The Role of Town Planning in The Development Process. London: Longman.
  • Hirschman, Albert O. 1973. Development Project Observed. Washington DC: The Brooking Institutions.
  • Kunarjo. 1992. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
  • Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
  • Soejarto, Djoko. 1992. “Wawasan Tata Ruang”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus Juli, hal. 3-8.
  • Sujarto, Djoko. 1985. Beberapa Pengertian tentang Perencanaan Fisik. Jakarta: Bhratara.
  • Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.



Sumber: Munawwaroh (2003), Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Di Kabupaten Ciamis, Tesis-S2 Undip Tahun 2003

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Grand strategi percepatan pembanguan kawasan Timur Indonesia

Menteri Kimpraswil tentang Rumusan Grand Strategi Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, mengatakan bahwa Grand Strategi ini merupakan hasil kesepakatan bersama antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar sektor, dimana kepentingan sektor dan daerah terintegrasi sedemikian rupa ke dalam kepentingan wilayah atau kawasan prioritas. 
Selanjutnya Grand Strategi yang disepakati ini akan digunakan sebagai landasan pengembangan program untuk masing-masing sektor dan wilayah. Berdasarkan arah pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah mewujudkan potret Indonesia masa depan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kebijakan pokok, yaitu diantaranya : Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang dilakukan dengan pendekatan prosperity dan security, khususnya untuk kawasan perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur.

Dalam Strategi dan Konsepsi pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil (2002) terdapat grand penanganan perbatasan negara yang dirinci dalam tiga strategi meliputi :

  1. Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat agar Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.
  2. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi Wilayah yang Ada.
  3. Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya Ketahanan Nasional.
Selanjutnya strategi penanganan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah perbatasan secara optimal berdasarkan penataan ruang kawasan perbatasan adalah perlu didukung dengan dua belas langkah strategis sebagai berikut: 

  1. Penanggulangan kemiskinan yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan mendesak dan melalui redistribusi manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor-sektor produksi seperti pertambangan dan kehutanan antara lain melalui Hak Pengusahaan Hutan bina desa; 
  2. Pengembangan kegiatan ekonomi setempat yang didasarkan pada potensi sumber daya alam yang prospektif dikembangkan; 
  3. Peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna dan berhasil guna; 
  4. Pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan peran serta pihak swasta; 
  5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah perbatasan; 
  6. Penetapan sistem perhubungan yang dapat mendukung pola produksi dan perubahan orientasi dari subsisten kepada pasar; 
  7. Peningkatan pembangunan prasarana transportasi dalam rangka membuka isolasi daerah, serta pengembangan potensi wilayah; 
  8. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pemukiman potensial yang tetap berorientasi pada sistem atau pola pengembangan wilayah propinsi;
  9. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara; 
  10. Peningkatan penataan lingkungan pemukiman yang dilakukan secara terpadu dengan program penataan kembali wilayah administratif (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten); 
  11. Peningkatan pelayanan telekomunikasi seperti penambahan dan peningkatan daya pancar relay TVRI dan RRI; 
  12. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi baik oleh pemerintah maupun swasta dalam menumbuhkan dan meningkatkan rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan.
Program pengembangan daerah perbatasan
Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah dan terciptanya ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah

  1. Pengembangan pusat-pusat pemukiman potensial termasuk pemukiman transmigrasi di daerah perbatasan; 
  2. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; 
  3. Peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas; 
  4. Pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan; serta 
  5. Peningkatan kerja sama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah perbatasan.
Sumber:
Thobias (2003), Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste (Studi Kasus: Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur), Tesis-S2 Universitas Deponegoro Tahun 2003

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Pengertian Rencana Tata Ruang

Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. 
Oleh karena itu, rencana tata ruang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang (Kartasasmita, 1997).

Rencana tata ruang merupakan (Sujarto,1992):

  1. Penjabaran rencana penataan ruang suatu wilayah secara integral dari suatu kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah.
  2. Rumusan tata ruang yang menyangkut arahan penetapan wilayah lindung, wilayah budi daya dan pemanfaatan serta penggunaan lahan bagi suatu wilayah, jaringan prasarana serta penataan wilayah konservasi yang ditinjau dalam kaitan yang menyeluruh dan integral menyangkut pengaruhnya dengan bagian bawah bumi dan angkasa.
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1:100.000 sampai dengan 1:150.000 dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRWK kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW provinsi ke dalam tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan dan Fungsi Rencana Tata Ruang
Tujuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan RTRW kabupaten yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah:

  1. Sebagai penjabaran dari RTRW provinsi dan kebijakan regional tata ruang lainnya.
  2. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
  3. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
  4. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor.
  5. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
  6. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
  7. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang
  8. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.


Lebih jauh, RTRW kabupaten dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan:

  1. Bagi departemen/instansi pusat dan pemerintah provinsi, digunakan dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan lima tahunan dan tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
  2. Bagi pemerintah kabupaten, digunakan dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan lima tahunan dan tahunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.
  3. Bagi pemerintah kabupaten dalam penetapan investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan swasta, digunakan sebagai acuan dalam perijinan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten.


Materi dalam RTRW kabupaten memuat 4 (empat) bagian utama yaitu:
1. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemanan, yang meliputi:
a. Tujuan pemanfaatan ruang
b. Konsep pembangunan tata ruang wilayah
c. Strategi pembangunan tata ruang wilayah

2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, yang meliputi:
a. Rencana struktur tata ruang, yang berfungsi memberi arahan kerangka pengembangan wilayah, yaitu:

  • Rencana sistem kegiatan pembangunan
  • Rencana sistem permukiman perdesaan dan perkotaan
  • Rencana sistem prasarana wilayah

b. Rencana pola pemanfaatan ruang, yang ditujukan sebagai penyebaran kegiatan budidaya dan perlindungan.

3. Rencana umum tata ruang wilayah, meliputi:
a. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
b. Rencana pengelolaan kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan tertentu.
c. Rencana pembangunan kawasan yang diprioritaskan.
d. Rencana pengaturan penguasaan dan pemanfaatan serta penggunaan ruang wilayah.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
Pengendalian merupakan upaya-upaya pengawasan, pelaporan, evaluasi dan penertiban terhadap pengelolaan, penanganan dan intervensi sebagai implementasi dari strategi pengembangan tata ruang dan penatagunaan sumber daya alam, agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan perwujudan RTRW kabupaten yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Rencana tata ruang dengan demikian merupakan keputusan publik yang mengatur alokasi ruang, dimana masyarakat, swasta dan pemerintah perlu mengacunya. Oleh karena itu, suatu rencana tata ruang akan dimanfaatkan untuk diwujudkan apabila dalam perencanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan kehendak seluruh pemanfaatnya serta karakteristik dan kondisi wilayah perencanaannya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang bagi para pemanfaatnya. Dilengkapi dengan kesadaran pertimbangan pembiayaan dan waktu, maka dengan kata lain suatu rencana tata ruang harus disusun dalam suatu wawasan yang lengkap dan terpadu serta operasional, yang tentu saja tingkat operasionalnya disesuaikan dengan tingkat hirarki dan fungsi dari rencana tata ruang tersebut (Patta, 1995).

Selain itu, rencana tata ruang hendaknya (Kiprah, 2001:22):

  1. Quickly yielding: rencana tata ruang mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan daerah, menghasilkan langkah-langkah serta tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu tertentu.
  2. Political friendly. demokratisasi dan transparansi sudah menjadi kebutuhan dalam seluruh rangkaian proses penyusunannya. Pengetahuan-pengetahuan rencana tata ruang mulai dari rembug desa hingga penetapan oleh DPRD sangat menentukan kewibawaan rencana tata ruang.
  3. User friendly. Mudah dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang terjadi.
  4. Market friendly. Rencana tata ruang membuka peluang kepentingan dunia usaha dan rencana penanaman investasi dengan memperhatikan rencana tata guna tanah yang sesuai dengan peruntukannya.
  5. Legal friendly. Mempunyai kepastian hukum dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasinya.


Lebih lanjut, suatu rencana tata ruang akan berhasil bila memenuhi kriteria/ unsur-unsur:

  1. Disusun berdasarkan orientasi pasar. Rencana tata ruang memiliki peluang bagi aktor atau stakeholders mengikuti dan mengisi tata ruang tersebut.
  2. Mempunyai batasan-batasan yang jelas terutama menyangkut kewenangan masing-masing aktor dan stakeholders agar mempunyai kepastian hukum yang jelas.
  3. Disusun untuk mengurangi dampak psikologis yang berkembang di dalam masyarakat dan mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku pembangunan, baik kelompok minoritas (misalnya pengembang, kontraktor) maupun mayoritas (masyarakat).
  4. Mempunyai informasi yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan dan kapan rencana tersebut dilaksanakan.
  5. Memiliki konsep pembangunan fisik, sosial dan ekonomi yang pasti, masyarakat mengetahui alokasi pembangunan dan pengembangan, sehingga diperoleh informasi daerah/kawasan yang dapat dikembangkan dan dipertahankan.
  6. Disusun untuk membangun kebersamaan, memperoleh kesepakatan dengan menunjukkan pula kelemahan dan kelebihan rencana tata ruang serta dampak yang akan ditimbulkannya, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana tata ruang diharapkan mampu menjawab rencana pelaksanaan pembangunan. Diperlukan suatu alternatif planning, yaitu bahwa rencana tata ruang yang meliputi berbagai alternatif rencana dengan berbagai kelemahan dan kelebihan masing-masing serta segala konsekuensinya. Alternatif tersebut merupakan pilihan-pilihan yang mempunyai resiko kegagalan pembangunan yang terkecil.


Daftar Pustaka:

  • Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES. 
  • Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 
  • Kiprah. 2001. “Kiprah Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan”. Kiprah, no. 2 Tahun I, November, hal. 22.
  • Patta, Johny. 1995. “Rencana Tata Ruang: Dokumen Hukum yang Siap Diimplementasikan”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, no. 18, April, hal. 32-34.
  • Soejarto, Djoko. 1992. “Wawasan Tata Ruang”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus Juli, hal. 3-8.


Sumber: Munawwaroh (2003), Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Di Kabupaten Ciamis, Tesis-S2 Undip Tahun 2003.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus: