Peraturan tentang Tukar-menukar Fungsi Kawasan Hutan (PP Nomor 104/2015)

Jakarta - Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Jokowi menandatangani PP tersebut pada (22/12/2015), seperti dikutip dari situs Setkab, Selasa (19/1/2016).

Dalam PP itu disebutkan, perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial, atau untuk wilayah provinsi. Perubahan secara parsial dilakukan melalui: a. tukar-menukar kawasan hutan; atau b. pelepasan kawasan hutan.

"Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur atau bupati/wali kota; c. pimpinan badang hukum; atau d. perorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat," bunyi pasal 8 ayat 1 dan 2 PP tersebut.
Adapun perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar menurut PP ini, hanya dapat dilakukan pada: a. hutan produksi tetap, dan/atau b. hutan produksi terbatas.
PP Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Mekanisme tukar-menukar sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk: a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan hutan.
"Tukar-menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan: a. tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30 persen dari luas DAS (Daerah Aliran Sungai), pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, dan b. mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola," bunyi pasal 12 ayat 1 PP tersebut.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tukar-menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan lahan pengganti dari:
a. Lahan bukan kawasan hutan; dan/atau
b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi, dengan memenuhi persyaratan:

  • Letak, luas, dan batas lahan pengganti yang jelas; 
  • Terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama; 
  • Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional kecuali yang berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang masih produktif; 
  • Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; 
  • Mendapat pertimbangan  dari gubernur tentang informasi lahan pengganti.


Menurut PP itu, permohonan tukar-menukar kawasan hutan diajukan oleh pemohon kepada menteri. Selanjutnya, menteri akan membentuk tim terpadu yang akan menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada menteri.

Dalam hal tukar-menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilakukan oleh pemerintah usat atau pemerintah daerah, menteri membentuk tim yang anggotanya berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
"Berdasarkan hasil penelitian tim terpadu atau tim sebagaimana dimaksud, menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan atau penolakan," bunyi pasal 13 ayat 5 PP tersebut.

Dalam hal rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan yang disampaikan tim terpadu menunjukkan bahwa tukar-menukar kawasan hutan berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, menurut PP ini, menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari DPR.
"Persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun," bunyi pasal 15 ayat 1 PP ini.

Pelepasan Kawasan Hutan 
PP ini juga menegaskan, kawasan Hutan Produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.
"Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama atau kurang dari 30 persen kecuali dengan cara tukar-menukar kawasan hutan," bunyi pasal 19 PP ini.

Menurut PP ini, pemegang keputusan pelepasan kawasan hutan wajib:
a. menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dilakukan pelepasan; dan
b, mengamankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan.

Tata batas sebagaimana dimaksud diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak diterbitkannya keputusan pelepasan kawasan hutan dan tidak dapat diperpanjang. Kecuali dalam hal pemegang keputusan pelepasan kawasan hutan merupakan instansi pemerintah dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.
"Pemegang keputusan pelepasan kawasan hutan yang belum memenuhi kewajiban dilarang memindahtangankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain," bunyi pasal 23 PP ini.
PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly pada (28/12/2015) lalu.


Sumber:
http://news.detik.com/berita/3121553/jokowi-teken-pp-permohonan-tukar-menukar-fungsi-kawasan-hutan.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

Belajar dari Kasus Kebakaran untuk Tata Ruang DKI Jakarta

Sejarah Kebakaran di DKI Jakarta
Kamis, 2 Maret 2015:
Belum genap seminggu, Jakarta sudah empat kali dilanda kebakaran. Kebakaran pertama terjadi di Wihara Dharma Bakti, Petak Sembilan, Jembatan Lima, Jakarta Barat, Senin (2/3/2015). Si jago merah habis melahap seisi rumah ibadah yang biasa disebut Kelenteng Petak Sembilan. 

Kebakaran di Klenteng tertua di Jakarta itu diduga karena lilin yang menyala terjatuh di atas kain dan menyambar ke seisi ruangan klenteng. Klenteng ini dinilai bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga warisan budaya yang berusia 400 tahun.

Kamis, 5 Maret 2015:
Hunian padat penduduk di Jalan Sabeni, RW 14, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015) sore terbakar. Kebakaran meluas dengan cepat dan menghanguskan ratusan rumah.
Hunian padat penduduk di Jalan Sabeni, RW 14, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015) sore terbakar. Kebakaran meluas dengan cepat dan menghanguskan ratusan rumah.

Kamis, 5 Maret 2015:
Kebakaran kedua melanda bangunan di belakang Gajah Mada Plaza, Jalan Pemuda I, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015). Gas rumah makan yang berada di belakang pusat perbelanjaan tersebut meledak dan menyambar ke rumah makan lainnya dan rumah indekos yang berada di sekitaran tempat kejadian perkara. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan si jago merah sebelum merambat ke Gajah Mada Plaza.

Kamis, 5 Maret 2015:
Masih di hari yang sama, Kamis (5/3/2015), tepatnya pukul 17.00 WIB, kawasan dekat Pasar Tanah Abang dilanda kebakaran. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi pada salah satu rumah. Akibatnya, percikan api yang berasal dari korsleting listrik itu menyambar ke bahan mudah terbakar. Api semakin membesar karena rumah di pemukiman itu kebanyakan berbahan dasar kayu dan seng. Dari kejadian ini, tercatat ada dua korban meninggal terkena ganasnya api. 
Jumat, 6 Maret 2015:
Keesokannya, Jumat (6/3/2015), tepatnya pukul 11.00 WIB, giliran kawasan Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang merasakan ganasnya si jago merah. Api berasal dari gudang penyimpanan bahan kimia. Api membesar karena gudang tersebut berada tepat di tengah-tengah pemukiman padat penduduk.

Penyebab Kebakaran
Padat Penduduk Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, menjelaskan kawasan padat penduduk di Jakarta menjadi penyebab utama sering terjadinya kebakaran di Jakarta.
Menurut survei komuter pada tahun 2014, tercatat penduduk malam hari di DKI Jakarta sebesar 10.075.310 orang sedangkan penduduk DKI Jakarta siang hari sebesar 11.201.620 orang. 

Menurut Joga, sebagian pembangunan pemukiman tidak mengikuti rencana tata kota yang baik. Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak mengikuti rencana tata ruang yang sudah diatur.

"Dalam kasus kebakaran di Tanah Abang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harusnya mengikuti peraturan yang sudah dibuat terkait tata kota," ungkap Joga saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (6/3/2015).
Untuk itu, kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini seolah memberi pesan kepada Pemprov untuk melakukan perbaikan di sektor perencanaan tata ruang kota. Perbaikan, menurut Joga, dapat dilakukan lewat tiga tahap.

"Pertama harus ada perbaikan lingkungan, kedua pengaturan dan perencanaan kawasan lingkungan, dan ketiga permukiman kembali," tutur Joga.

Rumah Susun Sebagai Salah Satu Solusi 

Kasus kebakaran di Tanah Abang bukanlah yang pertama kali. Pada tahun 2003 silam, kawasan ini pernah dilahap si jago merah. Tahun ini, kawasan yang terdapat pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, kembali dilanda kebakaran.

Joga mengatakan kawasan Tanah Abang merupakan kawasan niaga yang harusnya dapat dibangun dengan tata kelola kota yang baik. Sebagai pusat perdagangan yang juga dipadukan dengan pemukiman, rumah susun, menurut Joga adalah jawaban dari permasalahan kawasan Tanah Abang selama ini.

"Rumah susun dapat dijadikan solusi kawasan Tanah Abang. Rumah susun memiliki sistem kelistrikan dan gas yang rapi," jelas Joga. 

Joga mencontohkan pembangunan kawasan Tanah Abang dapat dilakukan seperti di negara Taiwan atau Hongkong. Kedua negara tersebut memiliki pusat perniagaan yang dipadukan oleh hunian dalam satu gedung.

"Misal lantai satu dan lima itu untuk perdagangan. Lantai selanjutnya bisa untuk hunian," saran Joga.


Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/06/20350721/Belajar.dari.Kasus.Kebakaran.untuk.Tata.Ruang.DKI.Jakarta.; Diakses 03 September 2015.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus: