Hak Komunal atas Tanah

Oleh Maria Sw Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu terbit 12 Mei 2015.
Setiap kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memperkuat hak-hak masyarakat tentu harus didukung. Meski demikian, agar peraturan ini dapat dilaksanakan secara efektif, beberapa hal memerlukan klarifikasi.

Ruang Terbuka Hijau Semarang 7,5 Persen

SEMARANG, KOMPAS — Ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang meliputi taman dan hutan kota hanya 7,5 persen. Padahal, luas ruang terbuka hijau publik yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebesar minimal 20 persen. Rencana menambah luas kian sulit di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.
Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Semarang Budi Prakosa, Selasa (17/3), menyebutkan, berdasarkan data tahun 2013, luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang seluas 7,5 persen dari luas Kota Semarang 373,67 hektar. RTH tersebut terdiri dari 239 taman, 11 taman pemakaman umum, hutan produksi, hutan rakyat, dan hutan kota.

"Ini masih jauh dari target yang ditentukan undang-undang, yaitu 20 persen untuk RTH publik. Kami sudah memulai dengan menambah jumlah taman dan hutan kota," kata Budi.

Ia mencontohkan, beberapa tambahan taman baru, di antaranya Taman Tirto Agung di Banyumanik, Taman Pandanaran, Taman Lalu Lintas di Mangkang, Taman Jatisari di Mijen, Taman Sampangan, Taman Rejomulyo. Ke depan, pihaknya juga akan menambah hutan kota di Mijen dan bumi perkemahan di dekat kawasan Waduk Jatibarang.+
Namun, ia menyebutkan, menambah ruang publik tidak mudah karena terdesak permukiman dan kebutuhan ekonomi. Kini, sebagian dari alih fungsi itu sedikit demi sedikit dikembalikan, seperti mengembalikan Taman Pandanaran yang sebelumnya sempat menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.

Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Semarang Ulfi Imran Basuki menyebutkan, jumlah ruang publik seperti taman, tempat publik dapat berinteraksi, di kotanya masih sangat kurang. Karena itu, secara bertahap, taman-taman akan ditambah. Sementara taman-taman yang sudah ada diperbaiki seperti Kawasan Simpang Lima yang akan direhabilitasi dengan dana Rp 2,4 miliar.

Secara terpisah, pengajar Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Tjahjono Rahardjo, mengatakan, ia menyaksikan banyak ruang publik dan RTH di Kota Semarang yang berganti rupa.

Ia mencontohkan taman di Jalan Gadjah Mada telah beralih menjadi gedung pertemuan, Taman Sompok berganti menjadi kantor kecamatan.

Padahal, lanjut Tjahjono, salah satu indikator kota yang humanis adalah ketersediaan ruang publik memadai. Di Semarang, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya disediakan pemerintah kian berkurang. (UTI)



Sumber:
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Maret 2015, di halaman 24 dengan judul "Ruang Terbuka Hijau Semarang 7,5 Persen".
http://print.kompas.com/baca/2015/03/18/Ruang-Terbuka-Hijau-Semarang-7,5-Persen
Diakses 03 September 2015+

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus:

70 Tahun Indonesia Merdeka, Perencanaan Kota Tidak Jelas

Inefesiensi manajemen kota, rendahnya jangkauan saluran air bersih bagi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kemampuan membangun infrastruktur dasar seperti air limbah dan limbah padat, menjadi fenomena umum yang menghantui kota-kota di Indonesia.
Selain itu, faktor lain yang menjadi beban berat kota adalah lambatnya implementasi solusi transportasi massal, terancamnya masyarakat akibat menurunnya daya dukung lahan di perkotaan akibat pembangunan tak terkendali, dan menurunnya kualitas tatanan kehidupan sosial akibat semakin individualnya warga.
Dampak dari pertumbuhan ekonomi dan kekeliruan kebijakan kota untuk mendapatkan ruang greenfield dan melakukan regenerasi kota (urban regeneration), membuat kota-kota Indonesia tumbuh dengan generik dengan ciri utama dominasi ruko, mal, kawasan multifungsi yang compang camping karena aturan urban design framework dan guidelines yang lemah.

"Penurunan kualitas kota-kota kita akibat gentrifikasi kawasan, menuntut rejim perencanaan yang harus fokus pada regenerasi dan revitalisasi kota yang ada," ujar Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro kepada Kompas.com, Minggu (16/8/2015).

IAP melalui Indonesian Most Livable City Index 2014 lalu, memperlihatkan bahwa masih hampir separuh atau 50 persen warga di kota-kota Indonesia menganggap kotanya kurang nyaman ditinggali. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan perkotaan seperti kualitas ekonomi, infrastruktur, dan transportasi.
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015). Lalu lintas dan aktivitas kendaraan di Jakarta kembali macet pasca-libur Lebaran 2015.
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto,
Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015). Lalu lintas dan aktivitas kendaraan di Jakarta
kembali macet pasca-libur Lebaran 2015.
Tata Ruang

Padahal, pada saat yang bersamaan, sepanjang sejarah 70 tahun RI, pertama kali Indonesia memiliki kementerian yang secara langsung mengurusi tata ruang. Bagaimana kementerian ini bisa mengisi momentum kemerdekaan untuk pembangunan kota yamg lebih layak huni?

Banyak kegagalan pemerintah kota dan kabupaten dalam menyediakan ruang hidup yang layak huni dan pilihan arah pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia memerlukan perhatian pemerintah segera. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan, dan ketidakseimbangan pertumbuhan. Masih banyak kota dan desa yang tertinggal dari segala aspek.

Kota-kota Indonesia saat ini memasuki tahap pertumbuhan yang tinggi, sehingga penyelesaian 5.000 lebih Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi harus juga menjadi prioritas.

Banyak kota dan kabupaten akan mengalami kesulitan untuk menyusun RDTR dan Peraturan Zonasi dan mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sejak awal pemerintahan baru Kabinet Kerja, sampai saat ini kementerian terkait yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) belum terlihat memberikan arah yang visioner mengenai sinkronisasi dan peningkatan kualitas rencana kota dan visi masa depan perkotaan kita.
"Pembangunan kota yang sejalan dengan aturan, kaidah-kaidah perencanaan, dan UU terkait membutuhkan kebijakan dan kepemimpinan pusat untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian daya dukung, dan kepastian hukum. Manajemen konflik sektoral dalam perencanaan juga masih sangat lemah," tutur Bernaruds.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan walikota dan bupati dalam pilkada, maka proses pelaksanaan perbaikan dan penyusunan RDTR di banyak daerah terancam akan terganggu. Untuk itu, bantuan teknis dan arahan visi pembangunan kawasan perkotaan kita harus jelas.

Lebih dari 30 perkotaan kita akan tumbuh demgan penduduk di atas 1 juta. Kota- kota utama seperti Surabaya, Makassar, Medan, Bandung, semua berpotensi menjadi hub dan kota dunia yang kompetitif sejajar dengan Shanghai, Sydney, Taipei, Abu Dhabi, dan Melbourne. Kenapa tidak? Lalu apa visi Indonesia untuk menciptakan ruang yang layak huni?

Menurut Bernardus, Kementerian ATR tidak bisa berpangku tangan dan menyerahkan semua ke dinamika politik daerah. Sebagai penyusun kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang, maka wajib bagi Kementerian ATR untuk memberikan dukungan baik teknis, peraturan dan pendanaan bagi perencanaan kota-kota di Indonesia.

Dalam momentum 70 tahun kemerdekaan RI dan menghadapi Habitat 3 Oktober mendatang, kesempatan bagi pemerintah untuk mencanangkan era ruang layak hidup yang visioner, berpihak pada masyarakat, pluralis dan inklusif, tapi pada saat yang bersamaan menjadikan kota-kota Indonesia kompetitif sebagai kota dunia!


Sumber: JAKARTA, KOMPAS.com, http://properti.kompas.com/read/2015/08/17/070000321/70. Tahun.Indonesia.Merdeka.Perencanaan.Kota.Tidak.Jelas?, diakses 03 September 2015.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Abstraksi Penelitian ini, plus 766 judul penelitian terkait lainnya, silahkan kunjungi Halaman Cara Pembelian File Kampus, dan Halaman Harga File Kampus.
Alamat Facebook File Kampus: